Kompas.com - 19/09/2021, 13:00 WIB
Petugas Polres Metro Jakarta Timur dan Sudin Perhubungan berjaga di pos ganjil-genap Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Sabtu (18/9/2021). ANTARA/Yogi Rachman ANTARA/Yogi RachmanPetugas Polres Metro Jakarta Timur dan Sudin Perhubungan berjaga di pos ganjil-genap Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Sabtu (18/9/2021). ANTARA/Yogi Rachman

KOMPAS.com - Selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan terkait kebijakan ganjil genap di kawasan wisata.

Hal tersebut disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya. Penerapan kebijakan ganjil genap di kawasan wisata dilakukan agar mencegah adanya kepadatan dan menekan angka penyebaran Covid-19.

Peraturan ganjil genap juga berdasarkan dengan Inmendagri Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali.

“Di poin 5 bahwa untuk daerah PPKM level 3, kawasan wisata sudah dibuka dengan protokol kesehatan yang ketat dan pembatasan, serta harus ada pemberlakuan ganjil genap di jalan-jalan menuju kawasan wisata mulai Jumat pukul 12.00 sampai dengan Minggu pukul 18.00,” ujar Budi dalam siaran pers, Jakarta, Sabtu (18/9/2021).

Baca juga: Kemenhub Segera Terbitkan Aturan Ganjil Genap di Berbagai Kawasan Wisata

Budi mengatakan, ditengah tren penurunan kasus Covid-19, kerumunan atau kepadatan yang berpotensi mengganggu tren tersebut, sehingga perlu meminimalisir keberadaannya.

“Presiden berulang-ulang mengatakan, jangan senang dulu dengan hasil baik yang sudah kita capai. Kita harus menyiapkan diri masuk ke masa endemi,” ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Beberapa daerah sudah menerapkan ganjil genap sejak beberapa pekan lalu, namun masih terjadi kepadatan di sejumlah wilayah.

Menurut Budi, salah satunya kemacetan terjadi di kawasan Puncak sehinggga menjadi masalah dalam beberapa pekan terakhir.

Ia menilai masalah ini terjadi karena Puncak adalah salah satu tempat pilihan bagi warga di sekitar Jabodetabek untuk berlibur ke tempat wisata yang ada di sana.

"Kami mohon kepada Polri untuk mengawal apa yang menjadi kebijakan dari Inmendagri maupun Peraturan dari Kemenhub. Dan saya minta Pemda juga koperatif menindaklanjuti kebijakan ini," ucap Budi.

(Sumber: Kompas.com Penulis Rully R. Ramli | Editor Yoga Sukmana)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Video Pilihan

komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.