Saat Nomor KTP (NIK) Jokowi Bocor...

KOMPAS.com - Di tengah menguatnya isu keamanan data pribadi, publik dikejutkan dengan bocornya Nomor Induk Kependudukan (NIK) Presiden Joko Widodo.

Disebutkan bahwa NIK tersebut didapat dari laman resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada bagian formulir calon presiden RI untuk Pemilu 2019.

Padahal, NIK merupakan data pribadi yang sangat penting dan harus dirahasiakan. Sebab, NIK bisa digunakan untuk mengakses banyak hal, di antaranya adalah aplikasi PeduliLindungi.

Kekhawatiran itu pun terbukti. Warganet kemudian mencoba untuk mengecek sertifikat vaksin Covid-19 Jokowi di aplikasi PeduliLindungi.

Sayangnya, pihak instansi terkait justru saling lempar tanggung jawab atas adanya kebocoran ini.

Baca juga: 1,3 Juta Data di E-HAC Bocor, Ini Tanggapan Kemenkes

Respons KPU

Ketua KPU Ilham Saputra mengatakan, pihaknya selalu meminta persetujuan para calon untuk mempublikasikan datanya.

"Dalam konteks pencalonan Presiden Pemilu 2019, untuk publikasi syarat calon, KPU meminta persetujuan tertulis dari masing-masing pasangan calon," kata Ilham, Jumat (3/9/2021).

Ia pun menegaskan selalu memegang prinsip perlindungan data pribadai dalam proses pencalonan presiden.

Namun, ia tak merespons lebih lanjut saat disinggung mengenai persetujuan publikasi data Jokowi.

Baca juga: Viral Soal UTBK TPS Diduga Bocor dan Tersebar, Ini Penjelasan LTMPT

Menkominfo

Dok. Kemenkominfo Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate memilih untuk tak banyak berkomentar.

Ia pun meminta agar persoalan ini ditanyakan ke Kementerian Kesehatan selalu pengelola pencatatan data vaksinasi Covid-19.

"Sebaiknya dengan Kemenkes saja sebagai wali data," kata Plate, Jumat (3/9/2021).

Plate mengeklaim, data PeduliLindungi yang ada di data center Kemkominfo aman dan tidak terjadi kebocoran.

Baca juga: Jutaan Data Kependudukan di DPT Pemilu 2014 Milik KPU Diduga Bocor, Apa Bahayanya?

Menkes

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/2/2021). Rapat kerja tersebut membahas usulan penambahan anggaran Kementerian Kesehatan dengan total sebesar Rp134,46 triliun untuk penanganan COVID-19. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pun angkat bicara. Menurutnya, NIK Jokowi atau pejabat lainnya kini sudah dirapikan dan ditutup.

"Memang tidak nyaman, itu banyak, bukan hanya Bapak Presiden, tapi banyak pejabat juga yang NIK-nya tuh sudah jadi tersebar itu masih keluar. Kita menyadari itu sekarang, kita akan tutup data para pejabat," kata Budi dalam konferensi pers bersama Kapolda Metro Jaya yang disiarkan Kompas TV, Jumat (3/9/2021).

Ia menyebut tak etis jika memanfaatkan NIK seseorang karena merupakan hak pribadi dan dilarang Undang-Undang.

"Kalaupun kita kebetulan tahu, tapi kan ini sifatnya pribadi. Secara budaya dan negara hukum, kita harus menjaga privacy dari yang bersangkutan," kata dia.

Baca juga: Ramai soal Bocornya 1,3 Juta Data Pengguna E-HAC, Ahli IT: Bahayanya Tidak Terbatas

Analisis dan saran ahli

Sementara itu, praktisi forensik digital Ruby Alamsyah menilai, kebocoran NIK dan sertifikat vaksin Jokowi ini merupakan kesalahan dari KPU dan penyedia aplikasi PeduliLindungi.

Ia mempertanyakan KPU yang mencantumkan NIK secara lengkap dalam informasi publik.

Tak hanya itu, Rudy juga menyoroti verifikasi pengecekan status vaksinasi pada aplikasi PeduliLindungi yang kurang aman.

Baca juga: Bahaya Kebocoran Data yang Diduga dari Laman BPJS, Ini Kata Ahli IT

Hal ini menyebabkan publik mudah mengisinya untuk mencari tahu informasi tentang orang lain, khususnya pejabat publik.

"Harusnya dari awal dikecualikan. Lalu, membuat pertanyaan yang lebih pribadi yang hanya orang yang bersangkutan yang tahu. Atau bisa meminta nomor ponsel lalu dikirimkan OTP," jelas dia.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet) Damar Juniarto menilai, kebocoran ini menjadi bukti tidak adanya desain pencegahan perlindungan privasi dalam aplikasi PeduliLindungi.

Baca juga: Kebocoran 1,3 Juta Data Pengguna E-HAC, Apakah Selesai dengan Uninstall? Ini Kata Ahli IT

Agar kejadian serupa tak terulang, Damar meminya adanya standar dan desain privasi yang baik dalam menjaga perlindungan data pribadi.

Caranya, membatasi akses yang bukan saudara sedarah atau keluarga tidak berhak untuk mengecek data pemilik NIK.

"Harus dibatasi untuk bisa mengecek data orang lain. Apalagi memeriksa data presiden," imbuhnya.

Baca juga: 7 Data Bocor yang Diungkap Raid Forums sebelum Diblokir Kominfo

(Sumber: Kompas.com/Haryanti Puspa Sari, Sania Mashabi, Dandy Bayu Bramasta, Tsarina Maharani, Nicholas Ryan Aditya | Editor: Dani Prabowo, Inggried Dwi Wedhaswary, Diamanty Meiliana, Krisiandi)

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Cara Cek Data Pribadi Bocor atau Tidak di Internet