Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 04/09/2021, 17:05 WIB
Ahmad Naufal Dzulfaroh,
Sari Hardiyanto

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Di tengah menguatnya isu keamanan data pribadi, publik dikejutkan dengan bocornya Nomor Induk Kependudukan (NIK) Presiden Joko Widodo.

Disebutkan bahwa NIK tersebut didapat dari laman resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada bagian formulir calon presiden RI untuk Pemilu 2019.

Padahal, NIK merupakan data pribadi yang sangat penting dan harus dirahasiakan. Sebab, NIK bisa digunakan untuk mengakses banyak hal, di antaranya adalah aplikasi PeduliLindungi.

Kekhawatiran itu pun terbukti. Warganet kemudian mencoba untuk mengecek sertifikat vaksin Covid-19 Jokowi di aplikasi PeduliLindungi.

Sayangnya, pihak instansi terkait justru saling lempar tanggung jawab atas adanya kebocoran ini.

Baca juga: 1,3 Juta Data di E-HAC Bocor, Ini Tanggapan Kemenkes

Respons KPU

Ketua KPU Ilham Saputra mengatakan, pihaknya selalu meminta persetujuan para calon untuk mempublikasikan datanya.

"Dalam konteks pencalonan Presiden Pemilu 2019, untuk publikasi syarat calon, KPU meminta persetujuan tertulis dari masing-masing pasangan calon," kata Ilham, Jumat (3/9/2021).

Ia pun menegaskan selalu memegang prinsip perlindungan data pribadai dalam proses pencalonan presiden.

Namun, ia tak merespons lebih lanjut saat disinggung mengenai persetujuan publikasi data Jokowi.

Baca juga: Viral Soal UTBK TPS Diduga Bocor dan Tersebar, Ini Penjelasan LTMPT

Menkominfo

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate. Dok. Kemenkominfo Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate memilih untuk tak banyak berkomentar.

Ia pun meminta agar persoalan ini ditanyakan ke Kementerian Kesehatan selalu pengelola pencatatan data vaksinasi Covid-19.

"Sebaiknya dengan Kemenkes saja sebagai wali data," kata Plate, Jumat (3/9/2021).

Plate mengeklaim, data PeduliLindungi yang ada di data center Kemkominfo aman dan tidak terjadi kebocoran.

Baca juga: Jutaan Data Kependudukan di DPT Pemilu 2014 Milik KPU Diduga Bocor, Apa Bahayanya?

Menkes

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/2/2021). Rapat kerja tersebut membahas usulan penambahan anggaran Kementerian Kesehatan dengan total sebesar Rp134,46 triliun untuk penanganan COVID-19. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/2/2021). Rapat kerja tersebut membahas usulan penambahan anggaran Kementerian Kesehatan dengan total sebesar Rp134,46 triliun untuk penanganan COVID-19. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pun angkat bicara. Menurutnya, NIK Jokowi atau pejabat lainnya kini sudah dirapikan dan ditutup.

"Memang tidak nyaman, itu banyak, bukan hanya Bapak Presiden, tapi banyak pejabat juga yang NIK-nya tuh sudah jadi tersebar itu masih keluar. Kita menyadari itu sekarang, kita akan tutup data para pejabat," kata Budi dalam konferensi pers bersama Kapolda Metro Jaya yang disiarkan Kompas TV, Jumat (3/9/2021).

Ia menyebut tak etis jika memanfaatkan NIK seseorang karena merupakan hak pribadi dan dilarang Undang-Undang.

"Kalaupun kita kebetulan tahu, tapi kan ini sifatnya pribadi. Secara budaya dan negara hukum, kita harus menjaga privacy dari yang bersangkutan," kata dia.

Baca juga: Ramai soal Bocornya 1,3 Juta Data Pengguna E-HAC, Ahli IT: Bahayanya Tidak Terbatas

Analisis dan saran ahli

Sementara itu, praktisi forensik digital Ruby Alamsyah menilai, kebocoran NIK dan sertifikat vaksin Jokowi ini merupakan kesalahan dari KPU dan penyedia aplikasi PeduliLindungi.

Ia mempertanyakan KPU yang mencantumkan NIK secara lengkap dalam informasi publik.

Tak hanya itu, Rudy juga menyoroti verifikasi pengecekan status vaksinasi pada aplikasi PeduliLindungi yang kurang aman.

Baca juga: Bahaya Kebocoran Data yang Diduga dari Laman BPJS, Ini Kata Ahli IT

Hal ini menyebabkan publik mudah mengisinya untuk mencari tahu informasi tentang orang lain, khususnya pejabat publik.

"Harusnya dari awal dikecualikan. Lalu, membuat pertanyaan yang lebih pribadi yang hanya orang yang bersangkutan yang tahu. Atau bisa meminta nomor ponsel lalu dikirimkan OTP," jelas dia.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet) Damar Juniarto menilai, kebocoran ini menjadi bukti tidak adanya desain pencegahan perlindungan privasi dalam aplikasi PeduliLindungi.

Baca juga: Kebocoran 1,3 Juta Data Pengguna E-HAC, Apakah Selesai dengan Uninstall? Ini Kata Ahli IT

Agar kejadian serupa tak terulang, Damar meminya adanya standar dan desain privasi yang baik dalam menjaga perlindungan data pribadi.

Caranya, membatasi akses yang bukan saudara sedarah atau keluarga tidak berhak untuk mengecek data pemilik NIK.

"Harus dibatasi untuk bisa mengecek data orang lain. Apalagi memeriksa data presiden," imbuhnya.

Baca juga: 7 Data Bocor yang Diungkap Raid Forums sebelum Diblokir Kominfo

(Sumber: Kompas.com/Haryanti Puspa Sari, Sania Mashabi, Dandy Bayu Bramasta, Tsarina Maharani, Nicholas Ryan Aditya | Editor: Dani Prabowo, Inggried Dwi Wedhaswary, Diamanty Meiliana, Krisiandi)

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Cara Cek Data Pribadi Bocor atau Tidak di Internet

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya

Rekomendasi untuk anda
28th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Serbuan Warganet, Mendag Zulkifli Hasan, dan Penutupan TikTok Shop...

Serbuan Warganet, Mendag Zulkifli Hasan, dan Penutupan TikTok Shop...

Tren
Dilarang untuk Berjualan di Indonesia Mulai Hari Ini, Bagaimana Nasib TikTok di Negara Lain?

Dilarang untuk Berjualan di Indonesia Mulai Hari Ini, Bagaimana Nasib TikTok di Negara Lain?

Tren
Ramai soal Minum Obat Lambung Bisa Sebabkan Sakit Ginjal, Ini Penjelasan Dokter

Ramai soal Minum Obat Lambung Bisa Sebabkan Sakit Ginjal, Ini Penjelasan Dokter

Tren
'Personal Branding, Positioning', dan Calon Pemimpin

"Personal Branding, Positioning", dan Calon Pemimpin

Tren
Kata Media Asing soal Penutupan TikTok Shop Mulai Hari Ini Pukul 17.00 WIB

Kata Media Asing soal Penutupan TikTok Shop Mulai Hari Ini Pukul 17.00 WIB

Tren
Ramai soal Pungutan Parkir di Stasiun Cimekar Bandung Disebut Dilakukan oleh Pihak Luar, Ini Kata KAI

Ramai soal Pungutan Parkir di Stasiun Cimekar Bandung Disebut Dilakukan oleh Pihak Luar, Ini Kata KAI

Tren
Petugas Porter Bukan Pegawai KAI, Berapa Tarifnya?

Petugas Porter Bukan Pegawai KAI, Berapa Tarifnya?

Tren
5 Fakta Penembakan Massal di Siam Paragon, Pelaku Remaja Diduga Alami Gangguan Mental

5 Fakta Penembakan Massal di Siam Paragon, Pelaku Remaja Diduga Alami Gangguan Mental

Tren
Kereta Cepat Pertama di Asia Tenggara Disebut Ada di Laos, Ini Faktanya

Kereta Cepat Pertama di Asia Tenggara Disebut Ada di Laos, Ini Faktanya

Tren
Cara Screen Record atau Rekam Layar di MacBook

Cara Screen Record atau Rekam Layar di MacBook

Tren
Studi Baru Temukan Cara Deteksi Dini Kanker lewat Urine

Studi Baru Temukan Cara Deteksi Dini Kanker lewat Urine

Tren
NASA Akan Bangun Rumah di Bulan pada 2040, Terbuat dari Bahan Apa?

NASA Akan Bangun Rumah di Bulan pada 2040, Terbuat dari Bahan Apa?

Tren
Cerita Pasutri Lansia Asal Australia, Pilih Tinggal di Kapal Pesiar karena Lebih Murah dari Panti Jompo

Cerita Pasutri Lansia Asal Australia, Pilih Tinggal di Kapal Pesiar karena Lebih Murah dari Panti Jompo

Tren
Waspada, Jangan Beri Kucing Peliharaan Anda 4 Jenis Minuman Berikut

Waspada, Jangan Beri Kucing Peliharaan Anda 4 Jenis Minuman Berikut

Tren
Kawanan Hiu Banteng Hidup di Kolam Lapangan Golf, Menghilang Usai 20 Tahun

Kawanan Hiu Banteng Hidup di Kolam Lapangan Golf, Menghilang Usai 20 Tahun

Tren
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com