Kompas.com - 04/09/2021, 15:15 WIB
Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Simpul untuk Pembebasan Perempuan melakukan unjuk rasa saat peringatan Hari Perempuan Internasional di Bandung, Jawa Barat, Senin (8/3/2021). Aksi tersebut untuk menyampaikan aspirasi para perempuan seperti pengesahan RUU PKS dan perlindungan hak kesehatan reproduksi perempuan serta penuntasan kasus pelecehan dan kekerasan seksual. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/foc.


ANTARA FOTO/M Agung RajasaSejumlah aktivis yang tergabung dalam Simpul untuk Pembebasan Perempuan melakukan unjuk rasa saat peringatan Hari Perempuan Internasional di Bandung, Jawa Barat, Senin (8/3/2021). Aksi tersebut untuk menyampaikan aspirasi para perempuan seperti pengesahan RUU PKS dan perlindungan hak kesehatan reproduksi perempuan serta penuntasan kasus pelecehan dan kekerasan seksual. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/foc.

KOMPAS.com - Badan Legislatif DPR RI (Baleg) membuat perubahan terhadap draf rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual (RUU PKS).

Setelah didaftarkan pada 17 Desember 2019 dalam Prolegnas Jangka Menengah Tahun 2020-2024, muncul draf baru RUU PKS yang disusun oleh Baleg.

Baleg DPR akhirnya memulai dari awal proses RUU PKS dengan draf baru yang disusun oleh tim tenaga ahli pada 30 Agustus 2021.

Baca juga: LBH Jakarta Berikan 16 Catatan terhadap Draf RUU PKS

Ada beberapa perubahan dalam RUU tersebut. Berikut poin-poin perubahan RUU PKS:

1. RUU PKS menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Dalam RUU PKS versi Baleg DPR, terminologi 'penghapusan' dalam judul telah dihapus dan namanya diubah menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Hilangnya terminologi tersebut menitikberatkan pada penindakan tindak pidana dan bukan menghapus kekerasan seksual.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

2. Perubahan 9 bentuk kekerasan seksual menjadi 5

Berbagai ketentuan yang sebelumnya diusulkan oleh perwakilan masyarakat sipil dan organisasi perempuan melalui naskah akademik dan naskah RUU PKS pada september 2020 telah dihilangkan.

Dalam draf rancangan undang-undang yang baru, ada perubahan cakupan bentuk kekerasan seksual dari 9 bentuk kekerasan menjadi 5 bentuk.

Naskah RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual versi Baleg DPR RI hanya 5 bentuk kekerasan seksual, yaitu:

  • Pelecehan Seksual (Pasal 2)
  • Pemaksaan Memakai Alat Kontrasepsi (Pasal 3)
  • Pemaksaan Hubungan Seksual (Pasal 4)
  • Eksploitasi Seksual (Pasal 5)
  • Tindak pidana kekerasan seksual yang disertai dengan perbuatan pidana lain (Pasal 6).

Sementara, pada naskah RUU PKS, masyarakat sipil merumuskan 9 bentuk kekerasan seksual, yaitu:

Halaman:

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Video Pilihan

komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.