Kompas.com - 04/09/2021, 10:00 WIB
Ipul (14), Ezra (10), dan Inu (13) kiri ke kanan, mengamen dengan kostum upin di kawasan GDC Depok, Rabu (1/9/2021). Pandemi Covid-19 menyebabkan meningkatnya jumlah pekerja anak. Peningkatan kemiskinan, perubahan sistem pembelajaran, dan risiko anak putus sekolah menjadi pemicunya. KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMOIpul (14), Ezra (10), dan Inu (13) kiri ke kanan, mengamen dengan kostum upin di kawasan GDC Depok, Rabu (1/9/2021). Pandemi Covid-19 menyebabkan meningkatnya jumlah pekerja anak. Peningkatan kemiskinan, perubahan sistem pembelajaran, dan risiko anak putus sekolah menjadi pemicunya.

KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebutkan, pemberantasan kemiskinan ekstrem tidak cukup hanya dengan skema bantuan sosial.

Lantas, bagaimana solusi dari pengentasan kemiskinan ekstrem yang seharusnya dilakukan?

Muhadjir menjelaskan penanganannya harus dengan pendekatan lingkungan. Hal ini berdasarkan hasil pengecekan pembangunan wilayah kumuh di Surakarta.

Ia meninjau program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) bersama Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka di RW 23 Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon dan Rusunawa Semanggi, Surakarta, Kamis (2/9/2021).

Menurutnya, masyrakat dengan kemiskinan ekstrem cenderung membentuk kelompok dan tinggal dalam satu kawasan kumuh (slum).

Sehingga perlu dilakukan pembangunan wilayah dengan membangun lingkungan layak huni untuk kesejahteraan masyarakat.

"Jadi, karena itu, penanganan daerah kemiskinan ekstrem ini nanti akan ditangani secara terintegrasi, termasuk pendekatan lingkungan, penanganan rumahnya yang betul-betul layak huni, kemudian sanitasi dan juga air bersih juga akan diperhatikan," ujar Muhadjir.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Menko PMK: Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Tak Cukup dengan Bansos

Selain itu, kemiskinan ekstrem juga dinilai masih menjadi tantangan berat dalam pembangunan manusia Indonesia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan ekstrem masih mencapai 10,86 juta jiwa, atau sebanyak empat persen dari jumlah penduduk Indonesia.

Padahal, Presiden Joko Widodo menargetkan tingkat kemiskinan ekstrem mencapai nol persen di tahun 2024.

Halaman:

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Video Pilihan

komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.