Skema Bansos Tak Cukup Berantas Kemiskinan Ekstrem, Apa Solusinya?

KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebutkan, pemberantasan kemiskinan ekstrem tidak cukup hanya dengan skema bantuan sosial.

Lantas, bagaimana solusi dari pengentasan kemiskinan ekstrem yang seharusnya dilakukan?

Muhadjir menjelaskan penanganannya harus dengan pendekatan lingkungan. Hal ini berdasarkan hasil pengecekan pembangunan wilayah kumuh di Surakarta.

Ia meninjau program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) bersama Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka di RW 23 Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon dan Rusunawa Semanggi, Surakarta, Kamis (2/9/2021).

Menurutnya, masyrakat dengan kemiskinan ekstrem cenderung membentuk kelompok dan tinggal dalam satu kawasan kumuh (slum).

Sehingga perlu dilakukan pembangunan wilayah dengan membangun lingkungan layak huni untuk kesejahteraan masyarakat.

"Jadi, karena itu, penanganan daerah kemiskinan ekstrem ini nanti akan ditangani secara terintegrasi, termasuk pendekatan lingkungan, penanganan rumahnya yang betul-betul layak huni, kemudian sanitasi dan juga air bersih juga akan diperhatikan," ujar Muhadjir.

Baca juga: Menko PMK: Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Tak Cukup dengan Bansos

Selain itu, kemiskinan ekstrem juga dinilai masih menjadi tantangan berat dalam pembangunan manusia Indonesia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan ekstrem masih mencapai 10,86 juta jiwa, atau sebanyak empat persen dari jumlah penduduk Indonesia.

Padahal, Presiden Joko Widodo menargetkan tingkat kemiskinan ekstrem mencapai nol persen di tahun 2024.