Klaster Hajatan Bermunculan, Pemerintah Kecolongan?

KOMPAS.com - Kemunculan klaster hajatan di beberapa daerah beberapa waktu terakhir mendapatkan sorotan.

Epidemiolog Griffith University Australia Dicky Budiman mengatakan, pemerintah kecolongan setelah adanya klaster hajatan di berbagai daerah.

"Sebetulnya kecolongannya sudah banyak, karena sekali lagi dengan level transmisi komunitas yang sudah satu tahun, kita ini sudah kecolongan banyak kasus yang tidak terdeteksi," kata Dicky kepada Kompas.com, Kamis (10/6/2021).

Bahkan, mayoritas klaster-klaster sampai saat ini belum ditemukan. Menurut Dicky, temuan klaster hajatan ini hanya sebagian kecil di Indonesia.

Baca juga: Bupati Cianjur Larang Gelar Acara Pernikahan, Klaster Hajatan Jadi Penyebab Kasus Positif Covid-19 di 2 Desa

Pasca hajatan itu, muncul puluhan bahkan ratusan kasus positif terinfeksi virus corona.

Di Lamongan, sebanyak 232 warga Kecamatan Modo dilaporkan positif Covid-19 seusai menghadiri pesta pernikahan yang digelar sepekan setelah Lebaran.

"Sejak 3 Juni sampai saat ini, sudah ditelusuri, sudah ada 232 yang positif, dan 14 orang meninggal," kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan Taufik Hidayat, dikutip dari Kompas TV.

Rinciannya, 202 orang di antaranya merupakan warga Desa Sidodowo, 26 orang tercatat dari Desa Jatipayak, 3 orang dari Desa Kedungwaras, dan 1 orang dari Desa Sambungrejo.

Di Cianjur, 35 warga dari dua desa di Kecamatan Cibinong juga terpapar virus corona usai menghadiri acara pernikahan yang digelar seorang warga setempat.

Klaster ini terungkap setelah pihak puskesmas melakukan tes swab kepada 50 orang yang sempat menghadiri hajatan tersebut.

Baca juga: Pulang dari Hajatan, 35 Warga Cianjur Kena Corona, 2 Desa Dikarantina

Indonesia di level transmisi komunitas

Dengan situasi ini, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menempatkan Indonesia di level transmisi komunitas.

"Itu artinya ketidakmampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan menyelesaikan itu," kata Dicky.

Dicky mengatakan, dalam situasi pandemi Covid-19, seharusnya aktivitas yang menimbulkan keramaian perlu dibatasi.

Langkah itu dilakukan khususnya dalam menghadapi ancaman ledakan kasus Covid-19 akibat mudik Lebaran.

"Apalagi ini namanya hajatan, situasinya masih seperti ini, harus ditunda dulu. Termasuk juga kegiatan pertemuan perkantoran yang banyak offline," ujar Dicky.

Menurut dia, hal ini menjadi salah satu contoh bagaimana pemerintah tidak konsisten dan komitmen dalam menerapkan strategi pengendalian.

Dampaknya, Indonesia kesulitan mengendalikan pandemi virus corona sehingga gelombang pertama berlangsung lama dan memakan banyak korban.

Baca juga: Antisipasi Lonjakan Covid-19, Bupati Blora Larang Warga Gelar Hajatan

"Kita selalu belum dalam level pandemi yang terkendali, ditandai test postivity rate jauh di atas 5 persen," ujarnya.

"Jadi setiap level pemerintah harus sangat konsisten menerapkan 5M-nya," tutupnya.