[HOAKS] Larangan Mudik Dibuat karena Kondisi Keuangan Indonesia Buruk

KOMPAS.com - Beredar informasi di media sosial bahwa larangan mudik dibuat karena kondisi keuangan bank di Indonesia mengkhawatirkan.

Salah satu pengunggah informasi itu adalah akun Facebook Sanghiyang Agung.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta, informasi yang disebarkan itu dipastikan hoaks atau tidak benar.

Narasi yang beredar

Akun Facebook Sanghiyang Agung mengunggah informasi terkait alasan pemerintah melarang mudik di sebuah grup Facebook, yaitu "MATA NAJWA".

Informasi itu diunggahnya pada 1 Mei 2021.

Dalam unggahannya itu, yang bersangkutan mengatakan larangan mudik dibuat karena kondisi keuangan bank di Indonesia mengkhawatirkan.

Kemudian pemerintah melarang masyarakat untuk mudik agar orang-orang tidak banyak menarik uang dari tabungan.

Dia mengaku mendapatkan informasi itu dari temannya yang bekerja di bank.

Berikut ini narasi lengkapnya:

"Kata temanku yg kerja di Perbankan :
Kalau Rakyat tetap pada mudik niscaya mereka lebih banyak menarik Uang tabungan, padahal kondisi keuangan di BANK dalam keadaan Menghawatirkan.
Jadi sebisa mungkin untuk menekan penarikan tabungan, salah satunya dengan melarang MUDIK."

Unggahan tersebut dikomentari beragam oleh warganet.

Banyak dari mereka yang menanggapi dengan membenarkan informasi tersebut atau menganggap hal itu masuk akal. Banyak pula yang mengaitkannya dengan kebijakan pemerintah yang dinilai buruk.

Unggahan serupa juga disebarkan oleh akun Facebook IrwAn Prabhu. Di akun pribadinya, ia menulis narasi sebagai berikut:

"COPAS ????
layak diviralkan ??
Kata temanku yg kerja di perbankan..........
Kalau rakyat tetap pada mudik niscaya mereka lebih banyak menarik uang tabungan, padahal kondisi keuangan di BANK dalam keadaan menghawatirkan.
Jadi sebisa mungkin untuk menekan penarikan tabungan, salah satunya dengan melarang MUDIK.
Sejak tahun 2015 NPL Perbankan terus membengkak (dlm laporan tak nampak/window dressing) , sebagai akibat dunia usaha yang pada colapse sehingga tak mampu bayar kewajiban kepada pihak bank.
Perusahaan colapse akibat kenaikan harga BBM, Listrik yang bertubi tubi sejak akhir tahun 2014.
Plus bank BUMN, dirusak dari dalam oleh gerombolan antek PKI yang disusupkan. Tujuannya agar perbankan utamanya BUMN membusuk dan dijual ke swasta Cina Lokal ataupun Tiongkok."

Selain itu informasi serupa juga beredar di Twitter.

Akun @Gemacan213 tak hanya mengatakan bahwa larangan mudik dibuat karena kondisi keuangan Indonesia buruk, tapi dia bahkan menyebut sejak 2015, NPL perbankan terus membengkak.

Selain itu bank BUMN dirusak oleh gerombolan antek PKI yang disusupkan.

Berikut twit-nya:

ASU...Kata temanku yg kerja di perbankan.
Kalau rakyat tetap pada mudik niscaya mereka lebih banyak menarik uang tabungan, padahal kondisi keuangan di BANK dalam keadaan menghawatirkan.
Jadi sebisa mungkin untuk menekan penarikan tabungan, salah satunya dengan melarang MUDIK.??

— #Caremy????????Indonesia (@Gemacan213) May 1, 2021

Akun @Alex_oposisi gencar membagikan informasi tersebut di kolom komentar dari beberapa akun.

Berikut ini salah satunya:

Akal bulus Rezim sontoloyo

Kalau Rakyat tetap pada mudik niscaya mereka lebih banyak menarik Uang tabungan, padahal kondisi keuangan di BANK dalam keadaan Menghawatirkan.

Jadi sebisa mungkin untuk menekan penarikan tabungan, salah satunya dengan melarang MUDIK.

— Alex Lango (@Alex_oposisi) May 1, 2021

Konfirmasi Kompas.com

Tim Cek Fakta Kompas.com mengonfirmasi hal tersebut ke beberapa pihak, yakni Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Satgas Covid-19.

Direktur Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Junanto Herdiawan mengatakan bahwa informasi yang beredar itu adalah hoaks atau tidak benar.

"Iya, itu hoaks," kata Junanto kepada Kompas.com, Kamis (6/5/2021).

Pihaknya menegaskan, perbaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia juga terus berlanjut.

"Lalu di Rapat KSSK (3/5/2021) juga disampaikan bahwa saat ini stabilitas sistem keuangan terjaga. Hingga Maret 2021, perbankan masih menunjukkan kondisi permodalan yang kuat," imbuh dia.

Terpisah, Deputi Komisioner Humas dan Logistik OJK Anto Prabowo mengatakan, pendapat tersebut menyesatkan.

"Larangan mudik lebih kepada kepentingan protokol kesehatan sehingga tidak ada hubungannya dengan kondisi perbankan. Sehingga pendapat itu menyesatkan," kata Anto kepada Kompas.com, Kamis (6/5/2021).

Saat ini, imbuhnya, kondisi likuiditas bank cukup ample, kemudian kondisi permodalan masih cukup tinggi, dan NPL terkendali.

Sementara itu, Ketua Komunikasi Publik Satgas Covid-19 Hery Trianto mengatakan, informasi yang beredar tersebut tidak benar, karena peniadaan mudik tujuannya jelas.

"Peniadaan mudik tujuannya jelas, mencegah penularan Covid-19 ke kampung halaman yang dihuni oleh para orangtua," ujar Hery kepada Kompas.com, Kamis (6/5/2021).

Dia juga menjelaskan bahwa kelompok lanjut usia sangat rentan bila terpapar virus, terlihat dari data bahwa 50 persen kematian akibat Covid-19 berasal dari kelompok ini.

Selain itu, kata dia, penularan di Indonesia juga masih cukup tinggi, walaupun secara kumulatif kasus aktif menurun 45 persen dalam tiga bulan terakhir.

"Namun tidak ada jaminan kasus tidak meningkat lagi apabila terjadi mobilitas masyarakat melalui mudik," pungkasnya.

Kesimpulan

Dari penjelasan di atas, informasi yang disebarkan oleh akun Facebook Sanghiyang Agung tersebut adalah hoaks atau tidak benar.

Perlu digarisbawahi, tujuan pemerintah melarang mudik adalah untuk mencegah penyebaran infeksi Covid-19.

Selain itu tidak benar bahwa kondisi keuangan bank di Indonesia saat ini mengkhawatirkan.