1.005 ASN Dilaporkan Langgar Netralitas, Ini Instansi dan Sanksinya

KOMPAS.com - Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat ada sebanyak 1.005 Aparatur Sipil Negara ( ASN) yang dilaporkan melanggar netralitas.

Data ini berdasarkan hasil rekonsiliasi data pelanggaran netralitas, Kamis 26 November 2020 yang dilakukan Kedeputian Bidang Pengawasan dan Pengendalian BKN.

Plt Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerjasama BKN Paryono mengatakan, setelah melalui proses sinergi data antara BKN, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bawaslu dan KASN, dari 1.005 ASN yang dilaporkan, sebanyak 727 di antaranya direkomendasikan telah melakukan pelanggaran.

"Sampai dengan saat ini, terhitung sudah ada 580 ASN yang dijatuhi sanksi pelanggaran netralitas oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi," kata Paryono kepada Kompas.com, Minggu (29/11/2020).

Baca juga: Simak, Ini 16 Kategori Pelanggaran Netralitas ASN dalam Pilkada dan Sanksinya

Sementara itu, sebanyak 147 ASN belum mendapat tindak lanjut dari PPK dan 121 lainnya masih dalam proses oleh PPK.

Dengan hasil rekonsiliasi dan data yang telah diterima, lanjut Paryono, BKN telah melakukan pemblokiran kepada 26 data kepegawaian dan membuka blokir 8 data kepegawaian.

Instansi

Paryono menjelaskan, ASN yang data kepegawaiannya telah diblokir, tersebar di berbagai wilayah, di antaranya: 

• Instansi Pusat (17 data kepegawaian)
• Kanreg IV BKN Makassar (5 data kepegawaian)
• Kanreg IX BKN Jayapura (2 data kepegawaian)
• Kanreg III BKN Bandung (1 data kepegawaian)
• Kanreg XII BKN Pekanbaru (1 data kepegawaian)

Secara terpisah, Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian BKN, Otok Kuswandaru menyebutkan, tolok ukur keberhasilan dalam menangani pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) bukan dilihat dari banyaknya temuan jumlah pelanggaran.

Baca juga: 362 ASN Kena Sanksi karena Melanggar Netralitas Pilkada 2020

Namun menurut dia, keberhasilan dapat dilihat dari upaya pemerintah menekan pelanggaran netralitas seminimal mungkin.

Terdapat tiga hal penting dalam mengevaluasi penanganan data pelanggaran netralitas ASN, yakni: