Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf: Catatan untuk Komunikasi Pemerintah dan Kebijakan Publik

Kompas.com - 20/10/2020, 18:31 WIB
Ahmad Naufal Dzulfaroh,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Hari ini, Selasa (20/10/2020), masa pemerintahan Presiden Joko Widodo Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin genap satu tahun.

Banyak dinamika yang terjadi dalam jangka waktu satu tahun kepemimpinan Jokowi pada periode kedua ini, khususnya soal kebijakan publik.

Tercatat, ada 4 undang-undang kontroversial yang disahkan dalam satu tahun, yaitu UU KPK, UU Minerba, UU MK, dan terakhir omnibus law UU Cipta Kerja.

Pengesahan undang-undang itu bahkan memicu aksi demonstrasi di berbagai daerah karena dianggap tak mendengarkan aspirasi publik.

Pemerintahan Jokowi juga sempat mendapat sorotan setelah memutuskan untuk tetap melangsungkan pemilihan kepada daerah (Pilkada) di tengah pandemi virus corona.

Baca juga: Catatan Setahun Jokowi-Maruf Amin: Pandemi dan Demokrasi

Situasi pandemi

Dosen kebijakan publik Universitas Gadjah Mada (UGM) Gabriel Lele menilai, sebagian besar tahun pertama Jokowi dihabiskan dalam situasi yang tidak normal.

Situasi yang tidak normal itu karena pandemi virus corona yang muncul setelah kekuasaan relatif terkonsolidasi.

"Beberapa bulan pertama kan habis waktunya untuk konsolidasi, termasuk bagaimana mengelola oposisi," kata Lele saat dihubungi Kompas.com, Selasa (20/10/2020).

"Lalu periode berikutnya, begitu kekuasaan relatif terkonsolidasi dan mau melaksanakan beberapa program, kemudian ada Covid-19. Jadi kalau kita ingin mengevaluasi capaian Pak Jokowi, konteksnya begitu," sambungnya.

Dengan kondisi seperti itu, Gabriel menilai program quick win yang dijanjikan Jokowi tidak tercapai.

Bahkan, dalam aspek-aspek lain, satu tahun pemerintahan Jokowi dinilainya tidak terlalu menonjol dan menuai sejumlah kontroversi.

Ia menyebutkan, apa yang ingin dicapai dan konteks Jokowi bekerja tidak terlalu "nyambung"

Sebab, virus corona memaksa pemerintah untuk mengalihkan fokusnya pada penanganan dampak kesehatan, ekonomi, dan sosial.

Baca juga: Satu Tahun Kinerja Jokowi, Pukat UGM Sebut KPK Lumpuh, Kepolisian dan Kejaksaan Tidak Bisa Diandalkan

Lemahnya komunikasi

Presiden Joko Widodo saat mengunjungi kawasan food estate di Kalimantan Tengah.DOK. Humas Kementan Presiden Joko Widodo saat mengunjungi kawasan food estate di Kalimantan Tengah.
Tak hanya itu, Gabriel juga menyoroti lemahnya komunikasi dari pemerintah dalam menjelaskan kebijakan-kebijakan penting, seperti UU Cipta Kerja.

"Bayangkan ombibus law disahkan di tengah kondisi perekonomian masyarakat seperti ini, ditambah lagi proses komunikasi tim Jokowi yang tak terlalu bagus," jelas dia.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya

Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Gejala Rematik yang Sering Muncul di Pagi Hari dan Cara Mengatasinya

Gejala Rematik yang Sering Muncul di Pagi Hari dan Cara Mengatasinya

Tren
Kartu dan Gerbang Tol Seluruh Indonesia Disebut Akan Dihapus Mulai 2024, Ini Kata Kementerian PUPR

Kartu dan Gerbang Tol Seluruh Indonesia Disebut Akan Dihapus Mulai 2024, Ini Kata Kementerian PUPR

Tren
10 Kereta Ini Jadi Favorit Liburan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, Apa Saja?

10 Kereta Ini Jadi Favorit Liburan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, Apa Saja?

Tren
Daftar 3 Uang Logam yang Ditarik BI per 1 Desember 2023 Beserta Detail Gambarnya

Daftar 3 Uang Logam yang Ditarik BI per 1 Desember 2023 Beserta Detail Gambarnya

Tren
Alasan KPU Ubah Format Debat Pilpres 2024, Tak Ada Khusus Cawapres

Alasan KPU Ubah Format Debat Pilpres 2024, Tak Ada Khusus Cawapres

Tren
16 Film Terbaru yang Tayang pada Desember 2023, Apa Saja?

16 Film Terbaru yang Tayang pada Desember 2023, Apa Saja?

Tren
Google Chrome Terbaru Tak Lagi Dukung Android Ini, Cek Versi di Perangkat!

Google Chrome Terbaru Tak Lagi Dukung Android Ini, Cek Versi di Perangkat!

Tren
9 Manfaat Rendaman Mentimun untuk Kesehatan, Apa Saja?

9 Manfaat Rendaman Mentimun untuk Kesehatan, Apa Saja?

Tren
Kemenag Surakarta Gelar Nikah Massal, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Kemenag Surakarta Gelar Nikah Massal, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Tren
4 Manfaat Minum Teh Jahe dan Serai bagi Kesehatan, Apa Saja?

4 Manfaat Minum Teh Jahe dan Serai bagi Kesehatan, Apa Saja?

Tren
[POPULER TREN] Manfaat Air Rebusan Jahe Ditambah Lemon | Pedang Pangeran Diponegoro Ditemukan di Belanda

[POPULER TREN] Manfaat Air Rebusan Jahe Ditambah Lemon | Pedang Pangeran Diponegoro Ditemukan di Belanda

Tren
Viral, Video Semburan Lumpur Disertai Gas di Sebuah Kamar Kota Demak, Apa Penyebabnya?

Viral, Video Semburan Lumpur Disertai Gas di Sebuah Kamar Kota Demak, Apa Penyebabnya?

Tren
Kusni Kasdut, Penjahat Legendaris Indonesia

Kusni Kasdut, Penjahat Legendaris Indonesia

Tren
Ramai soal Ayah Tidak Nafkahi Anak Bisa Dipenjara 5 Tahun dan Didenda Rp 100 Juta, Ini Kata Pakar Hukum

Ramai soal Ayah Tidak Nafkahi Anak Bisa Dipenjara 5 Tahun dan Didenda Rp 100 Juta, Ini Kata Pakar Hukum

Tren
Kronologi WNI Meninggal di Kota Toyama Jepang Usai Jatuh Setinggi 12 Meter, Ini Kata Kemenlu

Kronologi WNI Meninggal di Kota Toyama Jepang Usai Jatuh Setinggi 12 Meter, Ini Kata Kemenlu

Tren
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com