Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf: Catatan untuk Komunikasi Pemerintah dan Kebijakan Publik

Kompas.com - 20/10/2020, 18:31 WIB
Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Wakil Presiden Maruf Amin, sebelum pelantikan wakil menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (25/10/2019). Presiden memperkenalkan 12 orang sebagai wakil menteri yang akan membantu kinerja Kabinet Indonesia Maju. ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAYPresiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Wakil Presiden Maruf Amin, sebelum pelantikan wakil menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (25/10/2019). Presiden memperkenalkan 12 orang sebagai wakil menteri yang akan membantu kinerja Kabinet Indonesia Maju.

KOMPAS.com - Hari ini, Selasa (20/10/2020), masa pemerintahan Presiden Joko Widodo Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin genap satu tahun.

Banyak dinamika yang terjadi dalam jangka waktu satu tahun kepemimpinan Jokowi pada periode kedua ini, khususnya soal kebijakan publik.

Tercatat, ada 4 undang-undang kontroversial yang disahkan dalam satu tahun, yaitu UU KPK, UU Minerba, UU MK, dan terakhir omnibus law UU Cipta Kerja.

Pengesahan undang-undang itu bahkan memicu aksi demonstrasi di berbagai daerah karena dianggap tak mendengarkan aspirasi publik.

Pemerintahan Jokowi juga sempat mendapat sorotan setelah memutuskan untuk tetap melangsungkan pemilihan kepada daerah (Pilkada) di tengah pandemi virus corona.

Baca juga: Catatan Setahun Jokowi-Maruf Amin: Pandemi dan Demokrasi

Situasi pandemi

Dosen kebijakan publik Universitas Gadjah Mada (UGM) Gabriel Lele menilai, sebagian besar tahun pertama Jokowi dihabiskan dalam situasi yang tidak normal.

Situasi yang tidak normal itu karena pandemi virus corona yang muncul setelah kekuasaan relatif terkonsolidasi.

"Beberapa bulan pertama kan habis waktunya untuk konsolidasi, termasuk bagaimana mengelola oposisi," kata Lele saat dihubungi Kompas.com, Selasa (20/10/2020).

"Lalu periode berikutnya, begitu kekuasaan relatif terkonsolidasi dan mau melaksanakan beberapa program, kemudian ada Covid-19. Jadi kalau kita ingin mengevaluasi capaian Pak Jokowi, konteksnya begitu," sambungnya.

Dengan kondisi seperti itu, Gabriel menilai program quick win yang dijanjikan Jokowi tidak tercapai.

Halaman:

25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X