Pilkada 2020 di Tengah Pandemi, Apa yang Memberatkan Pemerintah?

"Itu bisa membawa dari krisis kesehatan menjadi krisi politik. Ongkosnya tidak hanya nyawa, tetapi juga ongkos sosial dan politik. Nyawa saja itu sudah melampaui segalanya," kata dia.

"Golput sudah bisa diprediksikan akan tinggi, kualitas pemilu rendah, kualitas demokrasi juga buruk," lanjutnya.

Baca juga: Jadi Calon Wali Kota Solo, Berapa Harta Kekayaan Gibran?

Dilematis

Sementara itu, Direktur Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia (UI) Aditya Perdana mengatakan, pemerintah berada dalam situasi dilematis terkait pelaksanaan Pilkada tahun ini.

Pasalnya, posisi pelaksana tugas (Plt) pemimpin daerah dinilai tidak akan berjalan optimal dan menimbulkan masalah lain.

"Karena memang pilkada langsung maka kemudian ada posisi Plt. Itu kewenangannya terbatas, durasinya juga terbatas karena enggak bisa 5 tahun," kata Aditya, dihubungi secara terpisah, Jumat.

Baca juga: Bagaimana Cara Membedakan Flu dengan Covid-19?

"Sementara kita berada pada posisi ketidakpastian karena pandemi. Kita tidak tahu kapan pandemi ini selesai," lanjutnya.

Jika memang keputusan politik sudah bulat untuk tetap melanjutkan Pilkada 2020, Aditya menyarankan harus ada persyaratan yang kuat, yaitu larangan semua bentuk kerumunan massa.

Sayangnya, aturan dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tidak mendukung untuk itu. Selain itu, sanksi yang ada terkait pelanggar protokol kesehatan juga belum jelas.

Baca juga: Sudah Tahu Aturan Pilkada Saat Pandemi? Ini Bedanya dari Tahun Lalu

Soal usulan diskualifikasi peserta Pilkada karena melanggar protokol kesehatan, Aditya menyebut konteksnya rumit.

Pasalnya, dalam Undang-Undang Pilkada hanya disebutkan sanksi yang berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada, misalnya manipulasi suara dan politik uang.

Sementara kondisi saat ini, Pilkada menghadapi dua potensi pelanggaran, yaitu protokol kesehatan dan pelanggaran apa pun yang domainnya pemilu.

"Artinya dalam situasi Pilkada di masa pandemi, harus mendifinisikan pelanggaran bukan hanya semata-mata soal Pilkada saja, tapi juga persoalan protokol kesehatan," tutur dia.

Baca juga: Perjuangan Manusia Terberat di Dunia 2017 Sembuh dari Covid-19...

Kendati demikian, ia menganggap pendiskualifikasian peserta Pilkada karena tidak memperhatikan protokol kesehatan sah-sah saja.

Sebab, hal itu menunjukkan bahwa calon kepala daerah itu tidak punya sanse of crisis dan pandangan bagaimana mengatasi persoalan-persoalan mencakup krisis.

"Jadi tidak layak aja menurut saya dijadikan calon. Artinya sekarang berani enggak untuk memberikan sanksi itu di level paling tinggi," tutupnya.

Baca juga: Melihat Peluang Gibran di Pilkada Solo 2020...

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Kampanye Pilkada 2020, Sanksi jika Nekat Gelar Konser