Pilkada 2020 Saat Kasus Corona di Indonesia Terus Menanjak, Ini Kata Epidemiolog

Kompas.com - 11/09/2020, 17:03 WIB
Sejumlah pendukung dan simpatisan pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Asmat, Elisa Kambu dan Thomas Eppe Safanpo berkumpul untuk menyaksikan proses pendaftaran calonnya untuk menjadi kontestan di Pilkada di KPU Asmat, Papua, Minggu (6/9/2020). Pasangan petahana tersebut diusung oleh sembilan partai pendukung yakni PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Demokrat, PAN, PSI, PKB, PKS, Partai Gerindra, Partai Hanura dan Partai Perindo. ANTARA FOTO/Sevianto Pakiding/wpa/wsj. ANATRA FOTO/SEVIANTO PAKIDINGSejumlah pendukung dan simpatisan pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Asmat, Elisa Kambu dan Thomas Eppe Safanpo berkumpul untuk menyaksikan proses pendaftaran calonnya untuk menjadi kontestan di Pilkada di KPU Asmat, Papua, Minggu (6/9/2020). Pasangan petahana tersebut diusung oleh sembilan partai pendukung yakni PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Demokrat, PAN, PSI, PKB, PKS, Partai Gerindra, Partai Hanura dan Partai Perindo. ANTARA FOTO/Sevianto Pakiding/wpa/wsj.

KOMPAS.com - Kasus infeksi virus corona di Indonesia telah melampaui angka 200.000, atau tepatnya 210.940 kasus positif pada Jumat (11/9/2020) pukul 12.00 WIB.

Indonesia berada di peringkat 23 kasus terbanyak di dunia, di bawah Filipina dan di atas Ukraina, seperti dikutip dari Worldometers pada Jumat (11/9/2020).

Kendati jumlah kasus Covid-19 semakin bertambah banyak, kini Indonesia tengah menyelenggarakan pemilihan kepala daerah ( Pilkada) serentak 2020.

Tahapan Pilkada 2020 kini pun sudah dimulai dan terus berlanjut.

Bagaimana pandangan ahli epidemiologi merespons hal ini?

Sebaiknya ditunda

Ahli epidemiologi Universitas Indonesia, Pandu Riono, menyampaikan gelaran pesta demokrasi atau Pilkada 2020 sebaiknya ditunda hingga tahun depan.

Dengan asumsi, lanjut Pandu, pada tahun depan jumlah penularan atau angka kasus sudah mengalami penurunan dibandingkan saat ini.

"Dari dulu saat rapat tahapan Pilkada, saya sarankan untuk ditunda dulu, setidaknya sampai tahun 2021. Saya menganjurkan itu," kata Pandu saat dihubungi Kompas.com, Jumat (11/9/2020).

Baca juga: Banyak Pelanggaran Protokol Kesehatan, Bawaslu Ingin Komunikasi ke Paslon Pilkada Lebih Intens

Namun, usulan Pandu tersebut tidak diterima pemerintah karena berkaca dari Korea Selatan yang mampu menggelar Pemilu saat pandemi Covid-19 melanda.

"Pemerintah bilang Korea saja bisa, ya benar. Korea kan penduduknya sedikit, negaranya juga maju, tingkat pendidikannya tinggi, disiplinnya tinggi. Beda dengan kita," papar Pandu.

Halaman:

25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X