[POPULER TREN] Alasan Penundaan Bantuan Subsidi Upah Karyawan Rp 600.000 | 22 Daerah Zona Merah Covid-19 di Indonesia

KOMPAS.com - Sejumlah pemberitaan menghiasi laman Tren sepanjang Selasa (25/8/2020).

Selain masih berkutat soal perkembangan virus corona, informasi seputar penundaan penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) karyawan Rp 600.000 mendominasi perhatian pembaca. Persoalan data menjadi salah satu alasan.

Selain itu, penemuan antibodi virus corona pada ASI hingga daftar 22 daerah di Indonesia yang masih berstatus sebagai zona merah Covid-19 juga menarik perhatian publik.

Saat ini, Indonesia berada pada urutan kedua tertinggi soal Covid-19 di Asia Tenggara dengan catatan kasus infeksi sebanyak 155.412.

Berikut berita terpopuler Tren sepanjang Selasa (25/8/2020) hingga Rabu (26/8/2020) pagi:

1. Penundaan pencairan bantuan subsidi upah karyawan Rp 600.000

Thinkstockphotos.com Ilustrasi

Penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) Rp 600.000 untuk para pekerja mengalami penundaan.

Deputi Direktur Bidang Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan Irvansyah Utoh Banja mengatakan, meskipun belum dapat dicarikan pada Selasa, 25 Agustus 2020, pihaknya memastikan proses penyaluran BSU tersebut terus berjalan.

Irvan menegaskan telah memberikan data calon penerima BSU untuk gelombang pertama sebanyak 2,5 juta pekerja pada Kementerian Ketenagakerjaan pada Senin (24/8/2020).

Informasi selengkapnya soal penundaan pencairan bantuan subsidi upah karyawan Rp 600.000 tersebut dapat disimak di berita berikut:

Pencairan Bantuan Subsidi Upah Karyawan Rp 600.000 Ditunda

2. Penjelasan Kemenaker soal penundaan penyaluran subsidi pekerja Rp 600.000

Direktur Utama BPJAMSOSTEK Agus Susanto menyerahkan 2,5 juta data penerima bantuan subsidi upah (BSU) kepada Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah

Penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) Rp 600.000 dari pemerintah kepada karyawan swasta mengalami penundaan.

Hal itu dilakukan karena adanya proses pengecekan ulang terhadap rekening prakerja oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan pengecekan data yang diserahkan BPJS Ketenagakerjaan tersebut maksimal dilakukan empat hari jika berdasarkan petunjuk teknis yang ada.