Merunut Asal Budaya "Titip" dalam Rekrutmen Kelembagaan di Indonesia...

Perbandingan tidak ideal

Selama perbandingan pencari kerja dengan posisi kerja tidak sebanding, maka cara-cara ini akan terus berlangsung dan sulit dihindari.

Hal semacam ini tidak hanya berlaku di ranah pekerjaan, akan tetapi juga politik hingga pendidikan.

Drajat menyebut sistem titip orang seperti yang terjadi di Indonesia ternyata juga terjadi di negara lain, misalnya Amerika Serikat.

"Di Amerika ada studi namanya Getting Job, ternyata di sana pun cara-cara mendapatkan pekerjaan berdasarkan pada hubungan sosial, itu menjadi jalur yang dipakai," sebut dia.

Baca juga: Mengapa Angka Kematian akibat Covid-19 di Asia Lebih Rendah daripada Eropa dan AS?

Melihat pada zaman pemerintahan Presiden Soekarno, Drajat menyebut ketika itu RI 1 menempatkan sederet orang militer untuk menduduki jabatan pada perusahaan nasional yang baru saja dinasionalisasi dari pihak asing.

"Di situ kan kita belum punya pengusaha tangguh, Soekarno memasukkan militer walaupun tidak punya kompetensi, tapi taruh di situ jadi direktur semua," tutur Drajat.

"Apa yang terjadi, karena mereka tidak tangguh, maka mereka harus menjaga hubungan dengan negara, dengan eksekutif yang memang menempatkan dia," lanjutnya.

Baca juga: Mengenal Asabri, Perusahaan BUMN yang Diduga Terindikasi Korupsi oleh Mahfud MD

Budaya lama

Pun dengan apa yang terjadi hari ini, Drajat berpendapat ada saja orang-orang di BUMN yang mendapatkan jabatan dengan cara ini, baik melalui relasi partai, relasi penguasa, atau orang-orang yang dipercaya.

"Tapi ada pasti sebagian yang profesional, merit sistemnya jalan. Cuma untuk menghilangkan sistem embeded ini sulit sekali," sebut Drajat.

Dihubungi terpisah, Sosiolog sekaligus Guru Besar di Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM), Soenyoto Usman juga menyampaikan hal senada.

Baca juga: Disorot, Berikut 5 BUMN yang Produknya Berhasil Mendunia

Budaya titip sudah ada sejak lama di Indonesia, termasuk pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno dan Soeharto.

"Dugaan saya sejak birokrasi pemerintahan tidak netral. Zaman Soekarno birokrasi pemerintahan terkait dengan banyak partai. Zaman Soeharto (banyak jabatan diisi oleh) mereka bagian dari Golkar atau ABG: ABRI, Birokrasi dan Golkar. Sekarang (ada jabatan) mungkin (diisi oleh) bagian dari tim sukses," ujar Usman saat dihubungi terpisah, Minggu (26/7/2020).

Ia menyebut tidak selalu budaya titip ini memiliki konotasi negatif, karena ada kalanya mencari orang dengan jalur ini juga bermakna positif.

"Dapat dikonstruksi positif jika terkait dengan rekomendasi agar jabatan yang ditawarkan ditempati orang yang amanah sesuai dengan kemauan atau spirit, pengetahuan, dan kemampuan yang dimiliki," ungkapnya.

Namun budaya ini akan bermakna negatif apabila menjadi bagian dari konspirasii politik, karena mengedepankan kedekatan, bukan kualifikasi atau kemampuan seseorang.

Baca juga: 5 BUMN yang Masih Rugi, dari Krakatau Steel hingga Kertas Leces