Banyak Kasus Covid-19 di Perkantoran, Saatnya Kembali Mencermati Status Zona Daerah

KOMPAS.com - Dalam sepekan terakhir, kasus-kasus baru yang terkonfirmasi positif Covid-19 disebut banyak yang berasal dari aktivitas perkantoran.

Hal itu disampaikan oleh Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Virus Corona yang saat itu dijabat oleh Achmad Yurianto, Senin (20/7/2020).

Kasus itu muncul seiring kembali normalnya aktivitas perkantoran setelah kebijakan bekerja dari rumah berakhir.

"Dalam satu minggu terakhir kemarin, kita lihat penambahan kasus konfirmasi positif lebih banyak kita yakini dari kontak tracing (yang) berasal dari aktivitas perkantoran," ujar Yurianto.

Apa yang harus dilakukan dengan adanya sumber penularan di perkantoran?

Epidemiolog Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Windhu Purnomo mengatakan, penularan Covid-19 baik di sektor perkantoran maupun pasar pokok permasalahannya hanya satu, yaitu ketidakdisiplinan dalam penerapan protokol kesehatan.

Menurut dia, kedisiplinan warga tersebut juga tidak ditunjang dengan infrastruktur yang memadai dan regulasi ketat.

Sebelum semua itu terjadi, Windhu menyebut pemerintah seharusnya mempertimbangkan situasi epidemiologi di suatu daerah.

"Yang harus dilihat adalah sudah layakkah kantor atau aktivitas non-esensial dibuka? Layak dalam hal ini adalah dilihat dari situasi epidemiologi," kata Windhu saat dihubungi Kompas.com, Kamis (23/7/2020).

"Suatu daerah bisa dinyatakan layak membuka aktivitas yang tidak esensial itu ketika situasi epidemiologi covidnya terkendali. Itu yang dilihat pertama," lanjut dia.

Akan tetapi, menurut Windu, di sebagian besar wilayah Indonesia situasi epidemiologi tidak menjadi pertimbangan dalam membuka kembali aktivitas non-esensial.

Pertimbangannya adalah ekonomi dan politik.

Baca juga: Banyak Kasus Baru Covid-19 dari Perkantoran, Ini Panduan Aman Selama di Kantor

KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG Pekerja kantoran berjalan kaki menuju kantornya di Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (8/6/2020). Pemprov DKI Jakarta mengizinkan perkantoran kembali beroperasi sejak hari ini, namun dengan penerapan protokol kesehatan.

Padahal, Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 telah membuat zonasi per kabupaten atau kota dengan tingkat risiko dan warna yang selalu di-update setiap minggu.

Dalam aturannya, daerah yang aman untuk membuka kembali aktivitasnya adalah daerah dalam zona kuning dan hijau.

Tak ada pengawasan dari Satgas Covid-19 sehingga masih banyak daerah zona merah dan oranye yang kembali mengizinkan aktivitas non-esensial beroperasi.

"Cuma anehnya, Satgas pusat itu tidak punya semacam supervisi. Contohnya Surabaya dan DKI Jakarta, meskipun merah ya tetap melakukan aktvitas yang non-esensial," kata dia.

"Padahal jelas di dalam kriteria yang dibuat oleh Satgas pusat itu, kalau merah tidak boleh ada aktivitas non-esensial. Tak boleh ada pergerakan manusia. Ada jelas itu, tapi dibiarin. Apa gunanya itu," lanjut Windhu.

Windhu mengaku tak heran jika muncul kasus baru di perkantoran. Sebab, banyak kebijakan daerah yang tidak sesuai dengan kriteria zonasinya.

Hal itu diperburuk dengan infrastruktur terkait penerapan protokol kesehatan yang kurang, regulasi yang tidak ketat, dan rendahnya disiplin warga.

"Jadi selama kita tidak melakukan implementasi sesuai zonasi yang terjadi, ya muncul klaster baru kaya begitu," kata Windhu.

Dengan lonjakan kasus seperti ini, Windhu mengingatkan pemerintah agar tak perlu gengsi untuk menerapkan kembali penguncian.

Menurut Windhu, hal itu sesuai dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebutkan akan menghentikan aktivitas jika terjadi lonjakan kasus.

"Presiden dulu pernah mengatakan kalau tiba-tiba kasusnya muncul lagi ya rem lagi, tutup dulu. Kita harus berani melakukan itu, seperti di Melbourne, Australia," papar dia.

"Ketika sudah pernah baik dan tiba-tiba ada lonjakan lagi ya direm, emergency break. Kan aneh sekarang, kasusnya melonjak malah orang-orang sudah bebas lepas, itu kontradiktif," kata Windhu.

Baca juga: Seminggu Terakhir Banyak Kasus Corona dari Perkantoran, Ini yang Perlu Diperhatikan

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Panduan Operasional Transjakarta, KRL, MRT, dan LRT