Mustakim
Jurnalis

Produser Program Talk Show Satu Meja The Forum di Kompas TV
Satu Meja The Forum tayang setiap Rabu pukul 20.30 WIB LIVE di Kompas TV

Kartu Prakerja, soal Data hingga Kajian KPK

Kompas.com - 22/06/2020, 09:41 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini


KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sejumlah masalah dalam program Kartu Prakerja. Lembaga antirasuah ini meminta agar program ini ditunda, dievaluasi dan diperbaiki.

Tak putus dirundung malang. Judul novel karya Sutan Takdir Alisjahbana ini mungkin cocok untuk menggambarkan nasib yang dialami Kartu Prakerja.

Program yang diniatkan untuk menyokong dan menolong orang-orang yang kesusahan karena kehilangan pekerjaan akibat pandemi ini terus menjadi sorotan.

Tak hanya dikritik publik, KPK menilai program ini sarat konflik kepentingan dan rawan diselewengkan.

Fiktif dan tidak efektif

KPK menyatakan ada sejumlah persoalan pada program Kartu Prakerja. Hal itu disampaikan setelah lembaga pimpinan Firli Bahuri melakukan kajian program yang banyak menyedot perhatian publik ini.

KPK menyoroti empat hal terkait program ini. Pertama, soal pendaftaran. Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan ada 1,7 juta pekerja terdampak.

Namun, hanya sebagian kecil dari angka yang terdampak tersebut yang mendaftar secara daring, yakni hanya 143.000 orang. Padahal ada 9,4 juta orang yang mendaftar selama tiga gelombang.

Pelatihan Kartu Prakerja di Skill Academy milik RuangguruPelatihan Kartu Prakerja di Skill Academy milik Ruangguru Pelatihan Kartu Prakerja di Skill Academy milik Ruangguru

Penggunaan anggaran sebesar Rp 30,8 miliar untuk fitur recognition guna pengenalan peserta juga dinilai tidak efisien.

Kemitraan dengan platform digital dinilai rentan penyelewengan karena dilakukan tanpa melalui mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Tak hanya itu. KPK juga menemukan terdapat konflik kepentingan pada lima platform digital dengan lembaga penyedia pelatihan.

Halaman Selanjutnya
Halaman:

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.