Kartu Prakerja, soal Data hingga Kajian KPK

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sejumlah masalah dalam program Kartu Prakerja. Lembaga antirasuah ini meminta agar program ini ditunda, dievaluasi dan diperbaiki.

Tak putus dirundung malang. Judul novel karya Sutan Takdir Alisjahbana ini mungkin cocok untuk menggambarkan nasib yang dialami Kartu Prakerja.

Program yang diniatkan untuk menyokong dan menolong orang-orang yang kesusahan karena kehilangan pekerjaan akibat pandemi ini terus menjadi sorotan.

Tak hanya dikritik publik, KPK menilai program ini sarat konflik kepentingan dan rawan diselewengkan.

Fiktif dan tidak efektif

KPK menyatakan ada sejumlah persoalan pada program Kartu Prakerja. Hal itu disampaikan setelah lembaga pimpinan Firli Bahuri melakukan kajian program yang banyak menyedot perhatian publik ini.

KPK menyoroti empat hal terkait program ini. Pertama, soal pendaftaran. Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan ada 1,7 juta pekerja terdampak.

Namun, hanya sebagian kecil dari angka yang terdampak tersebut yang mendaftar secara daring, yakni hanya 143.000 orang. Padahal ada 9,4 juta orang yang mendaftar selama tiga gelombang.

Pelatihan Kartu Prakerja di Skill Academy milik Ruangguru Pelatihan Kartu Prakerja di Skill Academy milik Ruangguru

Penggunaan anggaran sebesar Rp 30,8 miliar untuk fitur recognition guna pengenalan peserta juga dinilai tidak efisien.

Kemitraan dengan platform digital dinilai rentan penyelewengan karena dilakukan tanpa melalui mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Tak hanya itu. KPK juga menemukan terdapat konflik kepentingan pada lima platform digital dengan lembaga penyedia pelatihan.

Selain itu, KPK menilai kurasi materi pelatihan tidak dilakukan dengan kompetensi yang memadai. KPK juga menemukan pelatihan yang sebenarnya telah tersedia melalui jejaring internet dan tidak berbayar.

Terakhir, KPK menilai metode pelaksanaan program pelatihan secara daring berpotensi fiktif, tidak efektif, dan dapat merugikan keuangan negara.

Bermasalah

Hasil kajian KPK tersebut pada dasarnya tidak berbeda jauh dengan yang selama ini menjadi kritik publik. Sejak pertama kali diluncurkan, program ini memang tak pernah sepi dari kritik.

Sejumlah kalangan menilai, program Kartu Prakerja hanya menghambur-hamburkan anggaran karena tak sesuai kebutuhan. Karena, di masa pandemi rakyat lebih membutuhkan makanan dibanding pelatihan.

Selain itu, usai ikut pelatihan juga tak ada jaminan peserta akan mendapat pekerjaan. Pasalnya, banyak perusahaan yang memilih menghentikan operasional atau menutup pabrik selama pandemi.

Alih-alih melakukan rekrutmen atau penerimaan karyawan, banyak perusahaan yang merumahkan karyawannya atau melakukan pemutusan hubungan kerja karena dihajar corona.

ANTARA FOTO/Moch Asim Petugas mendampingi warga yang melakukan pendaftaran calon peserta Kartu Prakerja di LTSA-UPT P2TK di Surabaya, Jawa Timur, Senin (13/4/2020). Pemprov Jawa Timur membuka 56 posko yang tersebar di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur untuk memberikan pelayanan dan pendampingan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 dalam mendaftar program Kartu Prakerja. ANTARA FOTO/Moch Asim/wsj.

Program ini juga dikritik karena dinilai tak tepat sasaran. Sejak awal program ini diniatkan untuk membantu masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi.

Namun dalam perjalanannya, banyak warga biasa yang notabene bukan pengangguran dan korban PHK bisa lolos menjadi peserta. Hal ini terjadi karena database yang tak memadai dan pemilihan peserta yang acak tanpa seleksi.

Mekanisme pelaksanaan program ini juga menjadi sorotan. Karena, mitra Kartu Prakerja ditunjuk langsung tanpa melalui tender atau lelang. Hal ini dinilai tak sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa. Juga dinilai rentan dan rawan penyelewengan.

Dievaluasi

Pemerintah harus bebenah. Hasil kajian dan rekomendasi dari lembaga anti korupsi tersebut harus menjadi bahan evaluasi agar program ini tak terus dibully. Temuan KPK bisa menjadi masukan dan bahan guna memperbaiki program ini baik dari sisi kebijakan, regulasi maupun pelaksanaan.

Pemerintah, dalam hal ini Kemenko Bidang Perekonomian harus legawa dan mempertimbangkan saran, masukan dan rekomendasi KPK juga kritik publik.

Tampilan laman Kartu Prakerja untuk pendaftaran dan login

Pemerintah harus melakukan evaluasi dan perbaikan tata kelola program ini. Perbaikan yang dilakukan jangan hanya di permukaan, namun juga terkait substansi dari raison d'etre program Kartu Prakerja ini.

Dengan perbaikan tersebut diharapkan program ini bisa sesuai harapan, yakni meningkatkan kompetensi bukan menimbulkan korupsi dan merangsang produktivitas bukan mental memelas. Juga menumbuhkan daya saing para peserta bukan merugikan keuangan negara.

Apa saja temuan KPK terkait progam Kartu Prakerja? Apa saja rekomendasi KPK? Apakah ada indikasi penyimpangan dalam program tersebut? Apakah ada indikasi tindak pidana korupsi? Apa yang akan dilakukan pemerintah terkait temuan KPK ini?

Apakah program ini akan terus dilanjutkan? Jika iya, apa saja yang akan dilakukan guna memperbaiki program ini ke depan?

Ikuti pembahasannya dalam talkshow Dua Arah, Senin (22/6/2020) yang disiarkan langsung di Kompas TV mulai pukul 22.00 WIB.