Respons Ekonom Soal Dibukanya Kembali Aktivitas Ekonomi Masyarakat

Kompas.com - 08/06/2020, 18:30 WIB
Pengemudi ojek online menunggu penumpang di Stasiun Tanah abang, Jakarta Pusat, Senin (8/6/2020). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengizinkan pengemudi ojek online beroperasi untuk mengangkut penumpang selama PSBB transisi dengan menerapkan protokol kesehatan. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPengemudi ojek online menunggu penumpang di Stasiun Tanah abang, Jakarta Pusat, Senin (8/6/2020). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengizinkan pengemudi ojek online beroperasi untuk mengangkut penumpang selama PSBB transisi dengan menerapkan protokol kesehatan.

KOMPAS.com - Pemerintah telah memberikan lampu hijau kepada 102 kabupaten/kota untuk memulai kembali aktivitas masyarakatnya pada akhir Mei lalu. 

Keputusan itu diberikan seiring status kabupaten atau kota tersebut yang masuk ke dalam zona hijau atau belum terdampak penularan virus corona.

Sementara itu, DKI Jakarta juga mulai memasuki babak baru penanganan virus corona dengan melonggarkan penguncian atau disebut Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB) transisi.

Dengan penerapan itu, sejumlah sektor pun kembali beroperasi. Rencananya, PSBB transisi fase pertama yang dimulai sejak Jumat (5/6/2020) akan dievaluasi pada akhir Juni 2020.

Baca juga: New Normal dan PSBB Transisi ala DKI Jakarta

Tekanan ekonomi

Menanggapi hal itu, ekonom senior Institute for Development of Economic and Finance ( Indef) Enny Sri Hartati mengatakan, dimulainya kegiatan masyarakat belum tentu mampu mengeluarkan Indonesia dari tekanan ekonomi saat ini.

Menurutnya, pelonggaran ini memang bisa menjadi solusi bagi orang-orang yang terpuruk karena tak bisa bekerja.

Namun, jika kondisi seperti itu berkepanjangan, maka efisiensinya pun akan semakin panjang.

"Kalau dalam kondisi biasa, tidak harus dengan kapasitas 50 persen dan berbagai protokol ketat, itu kan kegiatan ekonomi kita akan jauh lebih efisien," kata Enny saat dihubungi Kompas.com, Senin (7/6/2020).

"Kalo new normal ini berkepanjangan, otomomatis efisiensinya ini kan berkepanjangan," sambungnya.

Enny menyebut kondisi semacam itu tidak akan terjadi jika kebijakan PSBB dilaksanakan secara optimal, baik oleh masyarakat maupun otoritas terkait.

Halaman Selanjutnya
Halaman:

25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X