Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Respons Ekonom Soal Dibukanya Kembali Aktivitas Ekonomi Masyarakat

Kompas.com - 08/06/2020, 18:30 WIB
Ahmad Naufal Dzulfaroh,
Rizal Setyo Nugroho

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Pemerintah telah memberikan lampu hijau kepada 102 kabupaten/kota untuk memulai kembali aktivitas masyarakatnya pada akhir Mei lalu. 

Keputusan itu diberikan seiring status kabupaten atau kota tersebut yang masuk ke dalam zona hijau atau belum terdampak penularan virus corona.

Sementara itu, DKI Jakarta juga mulai memasuki babak baru penanganan virus corona dengan melonggarkan penguncian atau disebut Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi.

Dengan penerapan itu, sejumlah sektor pun kembali beroperasi. Rencananya, PSBB transisi fase pertama yang dimulai sejak Jumat (5/6/2020) akan dievaluasi pada akhir Juni 2020.

Baca juga: New Normal dan PSBB Transisi ala DKI Jakarta

Tekanan ekonomi

Menanggapi hal itu, ekonom senior Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan, dimulainya kegiatan masyarakat belum tentu mampu mengeluarkan Indonesia dari tekanan ekonomi saat ini.

Menurutnya, pelonggaran ini memang bisa menjadi solusi bagi orang-orang yang terpuruk karena tak bisa bekerja.

Namun, jika kondisi seperti itu berkepanjangan, maka efisiensinya pun akan semakin panjang.

"Kalau dalam kondisi biasa, tidak harus dengan kapasitas 50 persen dan berbagai protokol ketat, itu kan kegiatan ekonomi kita akan jauh lebih efisien," kata Enny saat dihubungi Kompas.com, Senin (7/6/2020).

"Kalo new normal ini berkepanjangan, otomomatis efisiensinya ini kan berkepanjangan," sambungnya.

Enny menyebut kondisi semacam itu tidak akan terjadi jika kebijakan PSBB dilaksanakan secara optimal, baik oleh masyarakat maupun otoritas terkait.

Karena PSBB tak maksimal, kata Enny, mau tidak mau pelonggaran harus dilakukan karena beban masyarakat yang mengalami keterbatasan aktivitas ekonomi sudah sangat berat.

Selain itu, dia juga mengatakan, Indonesia saat ini belum menikmati keuntungan atau manfaat dari anggaran besar yang dibayarkan untuk penanganan Covid-19.

"Selama ini kan kita lebih banyak membayar biayanya tapi kita belum menikmati keuntungannya. Tapi kita harus sadar bahwa PSBB ini berdampak pada tekanan ekonomi masyarakat, termasuk kalangan bawah," kata Enny.

Baca juga: Kurs Rupiah di Awal Pekan, Masih di Bawah Rp 14.000 Per Dollar AS

Penguatan rupiah

Sementara mengenai penguatan rupiah dalam beberapa hari terakhir, Enny menjelaskan bahwa hal itu tak ada hubungannya dengan kebijakan new normal dan kembalinya aktivitas ekonomi.

Menurutnya, penguatan rupiah itu diakibatkan oleh kondisi ekonomi dan keamanan AS yang mengalami dampak terburuk dalam puluhan tahun terakhir.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya

Terkini Lainnya

Pj Gubernur Jabar Perketat Pelaksanaan Study Tour, Simak Aturannya

Pj Gubernur Jabar Perketat Pelaksanaan Study Tour, Simak Aturannya

Tren
Kasus Perempuan yang Meninggal usai Cabut Gigi Berlanjut, Suami Akan Laporkan Klinik ke Polisi

Kasus Perempuan yang Meninggal usai Cabut Gigi Berlanjut, Suami Akan Laporkan Klinik ke Polisi

Tren
Daftar 19 Operasi yang Ditanggung BPJS Kesehatan 2024

Daftar 19 Operasi yang Ditanggung BPJS Kesehatan 2024

Tren
Jasa Raharja Beri Santunan untuk Korban Kecelakaan Maut di Subang, Ini Besarannya

Jasa Raharja Beri Santunan untuk Korban Kecelakaan Maut di Subang, Ini Besarannya

Tren
Media Asing Soroti Penampilan Perdana Timnas Sepak Bola Putri Indonesia di Piala Asia U17 2024

Media Asing Soroti Penampilan Perdana Timnas Sepak Bola Putri Indonesia di Piala Asia U17 2024

Tren
Seorang Bocah Berusia 7 Tahun Meninggal Setelah Keracunan Mi Instan di India

Seorang Bocah Berusia 7 Tahun Meninggal Setelah Keracunan Mi Instan di India

Tren
Apa Itu KRIS? Pengganti Kelas BPJS Kesehatan per 30 Juni 2025

Apa Itu KRIS? Pengganti Kelas BPJS Kesehatan per 30 Juni 2025

Tren
Kata Media Asing soal Kecelakaan di Subang, Soroti Buruknya Standar Keselamatan di Indonesia

Kata Media Asing soal Kecelakaan di Subang, Soroti Buruknya Standar Keselamatan di Indonesia

Tren
Pendaftaran STIS 2024 Dibuka 15 Mei, Total 355 Kuota, Lulus Jadi CPNS

Pendaftaran STIS 2024 Dibuka 15 Mei, Total 355 Kuota, Lulus Jadi CPNS

Tren
Mencari Bus Pariwisata yang Layak

Mencari Bus Pariwisata yang Layak

Tren
DNA Langka Ditemukan di Papua Nugini, Disebut Bisa Kebal dari Penyakit

DNA Langka Ditemukan di Papua Nugini, Disebut Bisa Kebal dari Penyakit

Tren
Duduk Perkara Komika Gerallio Dilaporkan Polisi atas Konten yang Diduga Lecehkan Bahasa Isyarat

Duduk Perkara Komika Gerallio Dilaporkan Polisi atas Konten yang Diduga Lecehkan Bahasa Isyarat

Tren
Arab Saudi Bangun Kolam Renang Terpanjang di Dunia, Digantung 36 Meter di Atas Laut

Arab Saudi Bangun Kolam Renang Terpanjang di Dunia, Digantung 36 Meter di Atas Laut

Tren
Penjelasan Pertamina soal Pegawai SPBU Diduga Intip Toilet Wanita

Penjelasan Pertamina soal Pegawai SPBU Diduga Intip Toilet Wanita

Tren
Kelas BPJS Kesehatan Dihapus Diganti KRIS Maksimal 30 Juni 2025, Berapa Iurannya?

Kelas BPJS Kesehatan Dihapus Diganti KRIS Maksimal 30 Juni 2025, Berapa Iurannya?

Tren
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com