60 Mal di Jakarta Akan Dibuka Lagi, Indef: Bisa PSBB Lagi!

KOMPAS.com - Sebanyak 60 mal atau pusat perbelanjaan di Jakarta akan kembali beroperasi pada 5 Juni mendatang.

Dilansir Kontan.id, Senin (25/5/2020), Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) DPD DKI Jakarta Ellen Hidayat mengatakan pembukaan mal sudah sesuai Pergub No. 489 Tahun 2020.

Sementara itu ada 4 mal lain yang baru dibuka pada 8 Juni mendatang di Jakarta.

Terkait dengan pembukaan puluhan mal di Jakarta tersebut, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan pembukaan mal tersebut berpotensi meningkatkan penularan virus corona atau Covid-19.

"Dengan pembukaan mal di tengah pandemi ini, potensi penularannya masih tinggi," katanya pada Kompas.com, Kamis (28/5/2020).

Kendati demikian, sisi positif pembukaan mal tersebut yakni kembali mengeliatnya kegiatan ekonomi. Diharapkan dengan adanya pembukaan mal tersebut, maka sektor-sektor informal akan mengikuti.

Contoh konkritnya yakni, dengan dibukanya mal maka pedagang-pedagang asongan akan ikut membuka dagangan di sekitar mal. Sehingga mereka bisa mendapatkan penghasilan, meski belum tentu daya beli masyarakat masih tinggi.

Baca juga: Pembukaan PSBB, Ancaman Klaster Baru Covid-19 hingga Perlunya Pelacakan Kontak

Mendorong PSBB lagi

KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG Penumpang dengan berjaga jarak duduk di kereta MRT tujuan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Rabu (27/5/2020). Presiden Joko Widodo menginstruksikan Panglima TNI untuk mengerahkan personelnya dalam menertibkan masyarakat selama pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar ( PSBB) untuk memutus mata rantai penularan Covid-19.

Enny memperingatkan pemerintah untuk memperhitungkan plus minus dari pembukaan mal. Pasalnya apabila terjadi peningkatan kasus Covid-19 yang sangat signifikan, justru dampak ekonominya jauh lebih besar.

"Misalnya terjadi lonjakan yang besar lagi malah mendorong diadakannya PSBB lagi, kalau enggak ya kapasitas rumah sakit. Ini yang harus diperhitungkan," katanya lagi.

Dia menambahkan, new normal di Indonesia terjadi di tengah pandemi, bukan pasca-pandemi. Tak seperti negara-negara lain yang kurvanya mulai menurun.

Oleh karena itu dengan adanya pembukaan mal, juga harus disertai penegakan protokol Covid-19, terutama di middle area.

Middle area maksudnya area di tengah-tengah antara rumah dan mal atau tempat-tempat yang dilewati masyarakat yang hendak ke mal.

Baca juga: Para Ahli Teliti Gejala-gejala Langka Virus Corona, Apa Saja?

FITRI R Seorang Petugas gerai pakaian di Mall Epicentrum Lombok, Selasa (19/5/2020) mengecek suhu tubuh balita yang dibawa ibunya belanja baju lebaran. Meskipun memakai masker anak anak rentan tertular covid19.

Misalnya mereka menggunakan transportasi umum. Biasanya terjadi kerumunan. Maka protokol Covid-19 juga harus ditegakkan di sana.

"Pemerintah hanya mengimbau di mal menggunakan protokol Covid-19, tapi yang di transportasi publik siapa yang bertanggungjawab?" kata Enny.

Dia menambahkan, di Jakarta jika mal kembali dibuka pasti akan ramai. Tak hanya di mal tapi juga di transportasi umum.

Sehingga perlu dipikirkan untuk menambah gerbong atau solusi lainnya.

Enny menyarankan agar pemerintah konsisten dengan kebijakannya. Pembukaan mal terlihat seperti aturan satu sisi.

Hal itu sama seperti pemerintah melarang mudik dan berkerumun, tapi pemerintah membuat konser, membuka jalur penerbangan, dan sebagainya.

"Jadi inkonsistensi kebijakan seperti ini yang menimbulkan kegaduhan dan tidak selesai-selesai kita mikirkan Covid-19 nya," kata Enny.

Baca juga: Indonesia Terserah, Kebijakan Plin-plan, dan Pembiaran Negara...

Semestinya pembukaan bertahap

KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG Pembeli menggunakan masker saat belanja kebutuhan pokok di supermarket AEON Mal Serpong, Tangerang, Banten, Selasa (26/5/2020). Pemerintah Indonesia bersiap menerapkan tatanan baru (new normal) dalam waktu dekat. Salah satunya dengan mulai membuka pusat perbelanjaan secara bertahap di bulan Juni mendatang.

Menurut Enny, seharusnya sektor-sektor yang dibuka adalah sektor-sektor produksi terlebih dahulu, yaitu tempat bekerja. Misalnya seperti pabrik, kantor, dan sebagainya.

Hal itu agar masyarakat mempunyai penghasilan. Dengan penghasilan itulah mereka memiliki daya beli. Baru mal-mal dibuka.

Jika mal-mal dibuka dulu, sementara masyarakat belum punya daya beli, maka sama saja.

Selain itu, pembukaan mal tidak berarti akan berdampak pada masyarakat kecil. Hal itu karena mal-mal lebih menyasar kepada kalangan menengah ke atas.

Enny menduga yang diharapkan pemerintah adalah langsung ada dampak spending, konsumsi rumah tangga.

"Tapi yang menjadi persoalan yang mendorong konsumsi rumah tangga drop kan 40 persen terbawah yang kehilangan pekerjaan," tuturnya.

Sehingga menurut Enny, semestinya pembukaan bertahap dan kini belum saatnya membuka mal.

Baca juga: Video Viral Warga Berebut Masuk Mal, Psikolog: Banyak yang Sudah Sampai Titik Jenuh dan Bosan

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Syarat Pengurusan SIKM Wilayah DKI Jakarta