Kominfo Akan Selidiki Dugaan Kebocoran Data 200 Juta Warga Indonesia dalam DPT Pemilu

KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengatakan, Kementerian Kominfo akan melakukan penyelidikan terkait dugaan bocornya data milik Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Hacker mengklaim, ada 200 juta data warga Indonesia dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang diretas dari situs KPU. 

Penyelidikan teknis tersebut dilakukan melalui koordinasi antara KPU, Kementerian Kominfo, dan Badan Siber dan Sandi Negara.

"Saya sudah berbicara dengan Ketua KPU RI Arief Budiman dan akan ditindaklanjuti. Penyelidikan dilakukan untuk menjaga perlindungan data, khususnya data pribadi," kata Johnny saat dihubungi Kompas.com, Jumat (22/5/2020).

Johnny mengatakan, dalam melaksanakan Undang-Undang Pemilihan Umum, pemerintah berkewajiban menyerahkan perkiraan data penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih kepada KPU Pusat.

Baca juga: Hacker asal Sleman Raup Rp 31,5 Miliar dengan Meretas Perusahaan di AS

Oleh karena itu, mekanisme pengiriman, pengolahan, penyimpanan, dan pengungkapan data calon pemilih perlu diperhatikan keamanannya.

"Sebagai tindak lanjut Kominfo, KPU bersama BSSN, akan segera melakukan peningkatan keamanan dan menelusuri penyebab kejadian ini," kata Johnny.

Penyelidikan tersebut tak hanya dilakukan secara teknis melalui security system, tetapi juga sangat dibutuhkan payung hukum yang memadai.

Pihaknya berharap agar proses politik terkait pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) di DPR RI dapat segera dilakukan.

"Kami yakin bahwa DPR juga memiliki pandangan yang sama dimana RUU PDP perlu segera diselesaikan," ujar dia.

Johnny mengungkapkan, Kominfo tengah mempersiapkan Pusat Data Nasional Pemerintah yang akan mengintegrasikan data-data pemerintah.

Pusat Data Nasional Pemerintah tersebut memiliki sistem keamanan berlapis dan memadai sesuai standar keamanan yang berlaku.

"Diharapkan pusat data tersebut akan mencegah terjadinya perpindahan data dari satu lembaga kepada lembaga lainnya dan akan memperkuat ketahanan data dan informasi nasional," ujar Johnny.

Sebelumnya diberitakan, jutaan data kependudukan milik warga Indonesia diduga bocor dan dibagikan lewat forum komunitas hacker.

Baca juga: Data Tokopedia Diduga Bocor, OVO Pastikan Akun yang Terhubung Aman

Data tersebut diklaim berasal dari situs Komisi Pemilihan Umum ( KPU) dan merupakan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2014.

Hal itu sudah diklarifikasi oleh KPU yang menjelaskan bahwa data yang diduga bocor tersebut bersifat terbuka untuk memenuhi kebutuhan publik dan sesuai dengan regulasi.

"Data tersebut adalah softfile DPT Pemilu 2014. Softfile data KPU itu berbentuk format PDF dan dikeluarkan sesuai regulasi untuk memenuhi kebutuhan publik bersifat terbuka," kata Komisioner KPU Viryan Aziz.

Tim KPU juga tengah menyelidiki unggahan dari hacker yang memperlihatkan meta data tanggal 15 November 2013.