Ramai soal Peleburan Kelas, Ini Tanggapan BPJS Kesehatan

Kompas.com - 22/05/2020, 09:26 WIB
Petugas BPJS Kesehatan Kabupaten Bogor sedang melayani seorang warga yang sedang mengurus kartu BPJS Kesehatan, di kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Bogor, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Jumat (24/11/2017). KOMPAS.com / Ramdhan Triyadi BempahPetugas BPJS Kesehatan Kabupaten Bogor sedang melayani seorang warga yang sedang mengurus kartu BPJS Kesehatan, di kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Bogor, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Jumat (24/11/2017).
Penulis Mela Arnani
|

KOMPAS.com - Wacana mengenai kelas tunggal BPJS Kesehatan ramai diperbincangkan publik akhir-akhir ini. Nantinya dengan adanya kelas tunggal tersebut artinya tidak ada lagi kelas 1, 2 dan 3, tapi ketiganya dilebur.

Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Muttaqien mengatakan sesuai UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) No. 40 Tahun 2004 dijelaskan bahwa dalam hal peserta membutuhkan rawat inap di rumah sakit, maka kelas pelayanan di rumah sakit diberikan berdasarkan kelas standar.

Hal itu tertuang dalam pasal 23 ayat (4). Salah satu prinsipnya yakni untuk ekuitas, artinya memastikan semua rakyat mendapatkan hak yang sama tanpa dibedakan kelas ekonomi masyarakat.

Baca juga: Kelas BPJS Dilebur, Benarkah dalam Waktu Dekat?

Tanggapan BPJS

Saat dikonfirmasi terkait peleburan kelas tersebut, Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma'ruf mengatakan pengaturan soal kelas standar dan mendefinisikan kebutuhan standar merupakan bagian dari upaya pembiayaan kesehatan program JKN-KIS dapat terkendali.

"Dan hal itu positif untuk memastikan program ini ke depan," kata Iqbal melalui pesan WhatsApp, Jumat (22/5/2020).

Iqbal menambahkan, dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, terdapat klausal pasal 54A yang mengatur mengenai kelas standar ini.

Adapun pasal tersebut berbunyi:

"Untuk keberlangsungan pendanaan Jaminan Kesehatan, Menteri bersama kementerian/lembaga terkait, organisasi profesi, dan asosiasi fasilitas kesehatan melakukan peninjauan Manfaat Jaminan Kesehatan sesuai kebutuhan dasar kesehatan dan rawat inap kelas standar paling lambat bulan Desember 2020"

Pasal tersebut dengan keterangan sesuai arahan Presiden, drat Perpres perlu meninjau Manfaat Jaminan Kesehatan sesuai Kebutuhan Dasar Kesehatan dan kelas standar rawat inap.

Saat disinggung terkait detail peleburan kelas tersebut, Iqbal meminta untuk langsung menanyakan perihal tersebut kepada Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).

Baca juga: Tak Mampu Bayar Iuran BPJS, Apakah Solusinya Hanya Turun Kelas?

Halaman Selanjutnya
Halaman:

Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahasiswa Ini Nekat Gowes 3.500 km Selama 48 Hari untuk Pulang Kampung

Mahasiswa Ini Nekat Gowes 3.500 km Selama 48 Hari untuk Pulang Kampung

Tren
Saat Pesta Pernikahan dan Wisuda Berujung Infeksi Virus Corona...

Saat Pesta Pernikahan dan Wisuda Berujung Infeksi Virus Corona...

Tren
Lonjakan Kasus Virus Corona di Sejumlah Daerah, Perlukah PSBB Kembali Diterapkan?

Lonjakan Kasus Virus Corona di Sejumlah Daerah, Perlukah PSBB Kembali Diterapkan?

Tren
Virus Corona Bisa Menyebar Lewat Udara, Ini Imbauan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia

Virus Corona Bisa Menyebar Lewat Udara, Ini Imbauan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia

Tren
Ini Kriteria Sembuh Pasien Covid-19 Menurut Aturan Baru Menkes

Ini Kriteria Sembuh Pasien Covid-19 Menurut Aturan Baru Menkes

Tren
Besok Matahari Tepat di Atas Kabah, Saatnya Cek Kembali Arah Kiblat!

Besok Matahari Tepat di Atas Kabah, Saatnya Cek Kembali Arah Kiblat!

Tren
Pemilik Pub Ini Pasang Pagar Listrik agar Pengunjung Patuhi Jarak Aman

Pemilik Pub Ini Pasang Pagar Listrik agar Pengunjung Patuhi Jarak Aman

Tren
Selain Gugatan Hak Waris Anak Pendiri Sinar Mas, Ini Kasus Sengketa Harta Konglomerat Indonesia

Selain Gugatan Hak Waris Anak Pendiri Sinar Mas, Ini Kasus Sengketa Harta Konglomerat Indonesia

Tren
Pemerintah Ganti Istilah ODP, PDP, dan OTG Covid-19, Apakah Perlu?

Pemerintah Ganti Istilah ODP, PDP, dan OTG Covid-19, Apakah Perlu?

Tren
60 Detik di Lift, Seorang Perempuan Tanpa Gejala Tularkan Virus Corona kepada Puluhan Orang

60 Detik di Lift, Seorang Perempuan Tanpa Gejala Tularkan Virus Corona kepada Puluhan Orang

Tren
Freddy Widjaja Gugat Hak Waris, Ini Gurita Bisnis Sinar Mas yang Didirikan Eka Tjipta

Freddy Widjaja Gugat Hak Waris, Ini Gurita Bisnis Sinar Mas yang Didirikan Eka Tjipta

Tren
Banjir Bandang Terjang Masamba Luwu Utara, Berikut Analisis BMKG

Banjir Bandang Terjang Masamba Luwu Utara, Berikut Analisis BMKG

Tren
INFOGRAFIK: Jangan Turunkan Masker ke Dagu!

INFOGRAFIK: Jangan Turunkan Masker ke Dagu!

Tren
Simak Jadwal Terbaru Keberangkatan Kereta Bandara Soekarno-Hatta, Berlaku 20 Juli

Simak Jadwal Terbaru Keberangkatan Kereta Bandara Soekarno-Hatta, Berlaku 20 Juli

Tren
Kasus Covid-19 Melonjak, Kota-kota Ini Kembali Berlakukan Lockdown

Kasus Covid-19 Melonjak, Kota-kota Ini Kembali Berlakukan Lockdown

Tren
komentar
Close Ads X