Alasan di Balik Dana Bansos yang Kerap Diselewengkan

Moral hazard

Selaian masalah data, Donal menyebut masalah bansos ini juga berkaitan erat dengan moral hazard.

Artinya, para penyalur bansos juga seringkali menggunaan kesempatan itu untuk mendapatkan keuntungan.

Senada dengan Donal, Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Oce Madril juga menyebut data yang tak pernah beres sebagai biang dari penyelewengan bansos.

Ia menjelaskan bahwa ketidakberesan data kemudian membuat para pengambil kebijakan bersembunyi di balik data-data itu untuk memanfaatkan kesempatan.

"Data yang tidak beres itu membuat para pengambil kebijakan bisa memperbesar jumlah penerima dan jumlah anggaran yang sebenarnya tidak sesuai dengan kenyataan," kata Oce saat dihubungi Kompas.com, Minggu (17/5/2020).

Baca juga: Lebih Dekat dengan Bilik Swab Ciptaan Dosen UGM

Tak ada lembaga khusus

Oce mengatakan, masalah-masalah tersebut seharusnya bisa diatasi jika ada satu lembaga atau leading sektor untuk menangani bansos, khususnya di saat darurat seperti saat ini.

Selama ini, ada banyak lembaga yang menangani dan mengklaim memiliki program bansos. Hal itu justru semakin sulit untuk menyatukan dan mengkonsolidasikan data tersebut.

"Sekarang itu banyak lembaga yang mengklaim dan memiliki anggaran masing-masing untuk bansos. Lembaga-lembaga itu tak mau melepas program ini kepada satu lembaga khusus," kata Oce.

Menurutnya, banyaknya lembaga yang tak mau melepas program itu karena birokrasi Indonesia yang masih menggunakan prinsip "di mana ada program, di situ ada uang."

Baca juga: Selain Jiwasraya, Berikut Kasus Korupsi Terbesar di Indonesia