Riak PKS dan Gerindra, dari Posisi Wagub DKI hingga Kritik Sikap Prabowo soal Natuna

KOMPAS.com - Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) selama ini dikenal sebagai "dua sejoli" dalam kontestasi politik sejak 2014.

Kedua partai ini selalu kompak berada dalam satu barisan baik di sejumlah pilkada maupun kontestasi politik di level nasional.

Bahkan, koalisi dua partai ini berhasil memenangkan Pilkada DKI Jakarta melalui pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, meski awalnya pasangan ini tak diunggulkan.

Pasangan yang diusung oleh Partai Gerindra dan PKS ini mengalahkan petahana Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat yang memiliki elektabilitas cukup tinggi.

Dikenal selalu kompak, sejumlah riak dihadapi kedua partai ini, sejak pasca-Pemilu 2019.

1. Gerindra masuk koalisi pemerintah

Masuknya Gerindra ke koalisi pemerintahan diduga sebagai awal keretakan hubungan Gerindra dan PKS.

Prabowo Subianto dan Edhy Prabowo yang menjadi petinggi Partai Gerindra, kini masing-masing menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Karena keputusannya itu, Prabowo meminta akar PKS tidak melupakan Gerindra sebagai sahabat lama.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid saat menghadiri pelantikan Prabowo menjadi menteri.

"Dan Beliau sampaikan ke saya 'Terima kasih dan jangan pernah lupakan kawan lama'. 'Kita adalah kawan lama pasti akan terus bersama sama'," ujar Hidayat, dikutip dari pemberitaan Kompas.com (23/10/2019).

2. Penentuan Wakil Gubernur DKI Jakarta

Beberapa kali Gerindra dan PKS saling berseberangan pendapat terkait kursi jabatan Wakil Gubenur DKI Jakarta setelah dilepas oleh Sandiaga Uno.

Bagi Gerindra, partainya berhak mengisi kursi kosong itu karena Sandiaga dulunya adalah kader Gerindra.

Sementara, PKS menganggap partainya juga berhak atas kursi nomor dua pimpinan DKI Jakarta.

Presiden PKS Sohibul Iman juga meminta agar Gerindra tidak mendikte PKS soal calon walkil gubernur.

"Kami enggak bisa didikte. Kami mandiri. Kami otonom," kata Sohibul, dikutip dari pemberitaan Kompas.com, 3 Januari 2020. 

Menurut dia, Partai Gerindra tak bisa memaksakan kehendak. Sebab, PKS juga memiliki hak yang sama untuk menyerahkan nama calon Wagub DKI Jakarta.

Jika Gerindra memaksa, Sohibul menilai partai tersebut tak memiliki etika politik.

Baca juga: Soal Cawagub DKI Jakarta, Presiden PKS Tak Mau Didikte Gerindra

3. Kritik Prabowo soal Natuna

Terakhir, PKS mengkritik sikap Prabowo sebagai Menteri Pertahanan yang dianggap tak tegas merespons persoalan dengan China di Laut Natuna.

Persoalan ini dipicu masuknya kapal asing penangkap ikan China ke wilayah Perairan Natuna pada pertengahan Desember 2019.

Pemerintah China berdalih bahwa kapalnya tidak melanggar ZEE.

Sebagai Menteri Pertahahan, Prabowo memilih menyelesaikan masalah tersebut melalui jalan diplomasi.

"Ya saya rasa harus kita selesaikan dengan baik. Bagaimana pun China adalah negara sahabat," kata Prabowo.

Sikap Ketua Partai Gerindra tersebut mendapat kritik tajam dari PKS.

Menurut PKS, Prabowo tak memiliki sikap tegas soal klaim China atas Perairan Natuna.

"Pak Prabowo sebagai Menhan tidak boleh anggap isu kedaulatan sebagai isu yang enteng. Santai. Sikapnya harus tegas dan punya wibawa. Kalau lembek, santai-santai, bangsa ini akan semakin direndahkan oleh bangsa lain karena tidak punya keberanian dalam bersikap," kata Juru bicara PKS Muhammad Kholid, dikutip dari pemberitaan Kompas.com (4/1/2020).

Menanggapi pernyataan PKS, Juru Bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak menganggap PKS ingin menurunkan wibawa Prabowo.

Baca juga: Alasan Prabowo Ingin Diplomasi Damai Selesaikan Persoalan dengan China di Laut Natuna

(Sumber: Kompas.com/Tsarina Maharanni/Achmad Nasrudin Yahya/Ade Miranti Karunia/Haryanti Puspa Sari/ Dandy Bayu Bramasta | Editor: Bayu Galih/Kristian Erdianto/Bambang Priyo Jatmiko/Icha Rastika/Inggried Dwi Wedhaswary)