Beredar Hoaks Gebrakan Menteri Kesehatan

KOMPAS.com - Kabar seputar gerakan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang berkaitan dengan pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dapat dipastikan hoaks.

Pesan yang beredar lewat aplikasi WhatsApp ini mengatakan pasien dalam kondisi darurat dapat langsung masuk dan mendapat penanganan secara serius di rumah sakit manapun termasuk RS bintang 5 tanpa membayar terlebih dahulu.

Selain itu, disebutkan bahwa pasien tak wajib membayar sepeserpun walau RS bintang 5 tersebut tidak ikut BPJS.

Pasien yang telah melewati masa kritis, lanjut pesan itu, dapat dirujuk ke RS yang tergabung dengan BPJS.

Bahkan, dalam akhir informasi yang beredar itu menegaskan bahwa RS yang menolak pasien dalam kondisi darurat ini dapat dikenai sanksi pencabutan ijin.

Baca juga: Pemerintah Diminta Tak Bebankan Defisit BPJS Kesehatan pada Publik

Berikut bunyi lengkap pesan tersebut:

GERAKAN MENTERI KESEHATAN YG BARU DR TERAWAN

Pasien BPJS dalam kondisi darurat bisa masuk DAN DITANGANI SECARA SERIUS DI rumah sakit manapun TERMASUK RS BINTANG 5 tanpa harus membayar LEBIH DAHULU.
Dalam kondisi darurat, RS tidak boleh tanya tentang pembayarannya. PASIEN KONDISI DARURAT harus ditangani RS sampai maksimal baru bicara tentang Biaya.
Pasien Panduan Bpjs...tiddak wajib membayar sepeserpun walau RS bintang 5 tidak ikut BPJS. Karena setelah melewati masa kritis, pasien dapat dirujuk ke RS yg sdh bergabung dg BPJS. dan Rumah Sakit yg telah menangani pasien gawat darurat dapat menagihkan Ke BPJS.
BERGABUNG DENGAN BPJS KELAS MANAPUN.

Apabila ada RUMAH SAKIT....yg menolak pasien dalam kondisi darurat....laporkan ke 1500567 HALOKEMENKES ATAU WWW.KEMKES.GO.ID TWEET@KEMENKES.

SEBARKAN INFO INI DAN LAPORKAN KE KEMENKES 1500567 DAN VIRALKAN RUMAH SAKIT YANG MENOLAK RAKYAT INDONESIA YG SAKIT KONDISI DARURAT.
SANGSI TERBERAT RS YG MENOLAK PASIEN DALAM KONDISI DARURAT ADALAH PENCABUTAN IJIN RUMAH SAKIT.

Salah satu warganet yang mendapatkan pesan ini melalui Twitter mencoba melakukan konfirmasi, begini tulisnya:

Twitter Tangkapan layar warganet yang menanyakan kebenaran informasi mengenai pasien BPJS dapat dirawat di RS paling tinggi.

Baca juga: Menkes Terawan Akan Serahkan Gaji Pertamanya, Ini Tanggapan BPJS Kesehatan

Tanggapan Kemenkes dan BPJS Kesehatan

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan Widyawati menegaskan bahwa informasi ini hoaks atau tidak benar.

"Narasi disinformatif ini sudah menyebar sejak tahun 2017," kata Widyawati saat dihubungi Kompas.com, Kamis (7/11/2019).

Ia menegaskan, kabar yang beredar ini bukan berasal atau gebrakan dari Menkes Terawan Agus Putranto.

"Pesan tersebut juga bukan berasal dari Kementerian Kesehatan atau BPJS Kesehatan," ujarnya.

Widyawati menjelaskan, rumah sakit tidak mengenal klasifikasi bintang 5, melainkan RS kelas A, B, C, dan D. Sementara itu, kelas pelayanan RS untuk pasien JKN terdiri dari kelas 1, 2, dan 3.

Baca juga: Bingung soal Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, Ini yang Harus Dilakukan

Menurut dia, peserta JKN-KIS yang memerlukan pelayanan gawat darurat dapat langsung memperoleh pelayanan di setiap fasilitas kesehatan, baik yang bekerjsama atau tidak kerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Hal ini tertuang dalam Pasal 63 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Dalam keadaan darurat, lanjut Widyawati, fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka, seperti diatur pada Pasal 32 ayat 2 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Dikonfirmasi secara terpisah, Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Ma'ruf menegaskan isi dalam pesan itu tidak benar.

Baca juga: Saat Menkes Terawan Grogi dan Gugup dalam Rapat Perdana dengan DPR...

"Ini pasti hoaks. Karena klasifikasi RS tidak dikenal istilah bintang, seperti contohnya hotel atau airline. Yang ada kelas rumah sakit, dan diatur kriteria kelasnya berdasarkan permenkes yang berlaku," kata Iqbal, Kamis (7/11/2019).

Iqbal menuturkan, pasien peserta JKN-KIS dengan kondisi gawat darurat wajib ditangani oleh RS, baik yang bekerjasama maupun tidak bekerja sama.

"Semua diatur dalam regulasi," lanjutnya.

Ia menambahkan, pelayanan kegawatdaruratan telah diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018.