Ratusan Anggota DPR Mangkir Sidang Paripurna, Pengamat: Perlu Sanksi Sosial

Kompas.com - 02/10/2019, 18:15 WIB
Hampir setengah anggota DPR dan DPD tak menghadiri sidang paripurna MPR, Rabu (2/10/2019). Dari 711 anggota DPR dan DPD, hanya 376 anggota yang hadir berdasar absensi yang dibacakan saat pembukaan sidang.   Artinya 335 anggota lainnya tidak hadir. KOMPAS.com/IhsanuddinHampir setengah anggota DPR dan DPD tak menghadiri sidang paripurna MPR, Rabu (2/10/2019). Dari 711 anggota DPR dan DPD, hanya 376 anggota yang hadir berdasar absensi yang dibacakan saat pembukaan sidang. Artinya 335 anggota lainnya tidak hadir.

KOMPAS.com - Sebanyak 335 dari total 711 anggota DPR dan DPD dikabarkan tidak hadir dalam sidang paripurna MPR, Rabu (2/10/2019).

Padahal, sebelumnya mereka baru saja dilantik Selasa (1/10/2019).

Bahkan, salah satu pimpinan MPR sementara yang harusnya memimpin sidang, juga tidak hadir, yakni Sabam Sirait.

Menanggapi hal tersebut, pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Kuskridho Ambardi mengatakan kehadiran anggota DPR di Rapat Paripurna penting untuk menandai keseriusan mereka dalam bekerja.

Rapat paripurna, menurut Dody, sebetulnya hanya ujung dari proses panjang perumusan undang-undang. Sifatnya hanya simbolik.

"Meskipun sifatnya hanya simbolik, tapi menjadi sorotan publik karena menandai sebuah periode baru. Jadi kehadiran mereka itu penting untuk sekedar menunjukkan keseriusan mereka menjadi wakil rakyat," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Rabu (2/1/2019).

lebih lanjut, dia mengatakan bahwa ketidakhadiran dari anggota DPR sudah menjadi kebiasaan.

"Tapi, kalau melihat sejarah panjang kehadiran anggota DPR dalam sidang pleno, nampaknya kebiasaan absen itu sangat biasa. Ada problem etis dalam kultur DPR," paparnya.

Selain itu, Dody juga menambahkan bahwa ketidakhadiran tersebut akan terus berulang dan dianggap normal.

Walaupun telah disorot media, menurut Dody, hal itu tidak berpengaruh. Lantaran tidak ada sanksi politik dan sanksi sosial yang diberikan kepada anggota dewan yang secara sengaja tidak hadir.

Dody menyarankan agar anggota dewan yang "bolos" untuk diberikan sanksi sosial.

"Bila denda, mungkin tidak akan berpengaruh. Sebab, gaji mereka (anggota DPR) besar dan bahkan sebagian dari mereka tidak memerlukan gaji," papar dia.

"Sanksi sosial mungkin lebih bagus. Dimulai dari mempublikasi nama yang tidak hadir, dan datanya dapat diakses oleh publik," katanya lagi.

Baca juga: Jadi Wakil Ketua DPR, Berikut 4 Fakta soal Sufmi Dasco

Pemandangan Suram

Sementara itu, peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus mengatakan, bolosnya anggota DPR dan DPD tersebut merupakan salah satu pemandangan yang membuat DPR dan DPD terlihat sudah suram sejak awal.

"Bagaimana mau mengembalikan kepercayaan publik jika sedari awal komitmen untuk kerja itu nyatanya tak bisa diperlihatkan melalui kehadiran dalam rapat-rapat?," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Rabu (2/10/2019).

"Bagaimana mereka mau mengoreksi potret buruk parlemen terdahulu jika di babak paling awal yang dipertontonkan justru laku tak terpuji dengan mengabaikan kehadiran dalam rapat paripurna?," lanjut dia.

Padahal menurut Lucius, Ketua DPR Puan Maharani baru saja menyingung soal kehadiran ini.

Lebih lanjut Lucius mengatakan, belum juga lewat sehari, komitmen Ketua DPR yang baru sudah berani diabaikan oleh anggota DPR.

Kendati demikian, Lucius berpendapat bahwa ketidakhadiran dari beberapa anggota DPD tidak perlu disorot.

"Kalau DPD sih kelihatannya tak perlu disorot ya. Lembaga ini kan sebagai pelengkap sistem parlemen kita," papar dia.

Lucius mengungkapkan, hal tersebut tidak perlu dibawa ke ranah yang lebih serius.

"Tetapi tak mesti diseriusin karena mereka bahkan mulai tak serius mendorong penguatan lembaga, proses memilih pimpinan DPD tidak didesain untuk penguatan lembaga tapi sekadarnya saja. Banyaknya politisi yang bermain di DPD juga jadi signal DPD makin tak penting untuk diseriusi," kata Lucius lagi.

Baca juga: Mimpi DPR Membangun Parlemen Modern

Kelakuan Malas

Menurut dia, tantangan pertama anggota DPR dan DPD tidak terlalu berat, yang terpenting ialah mampu menunjukkan niat mereka untuk mau bekerja keras.

Hadir dalam rapat yang diagendakan saja mungkin akan membuat publik yakin, parlemen baru akan mampu mendorong perubahan dan bisa diandalkan untuk menjadi wakil rakyat sesungguhnya.

Namun, potret pada hari kedua, menurut Lucius, banyaknya anggota yang tidak hadir di paripurna hari kedua langsung menghempaskan optimisme awal itu.

"Lalu kalau kelakuan malas ini sudah sejak awal dipertontonkan apalah kita harus juga bersiap-siap menyambut kelakuan lain seperti korupsi dan kinerja legislasi buruk yang di periode sebelumnya juga menjadi primadona sebagian anggota?," imbuh dia.

Selain itu, menurut dia, secara aturan, soal kehadiran dan ketidakhadiran memang diatur dengan semangat lemah di UU MD3 dan Tata Tertib DPR.

"Tetapi mestinya anggota DPR tidak lalu berlindung di balik lemahnya aturan tersebut untuk memelihara kemalasan mereka," terang dia.

Baca juga: Unjuk Gigi Kaum Perempuan di Parlemen, dari Anggota Termuda hingga Ketua DPR

Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut

Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ingat, Pengiriman Foto Meteran Listrik PLN Terakhir 29 Maret 2020!

Ingat, Pengiriman Foto Meteran Listrik PLN Terakhir 29 Maret 2020!

Tren
4 Hal yang Perlu Diketahui soal Orang dalam Pemantauan atau ODP

4 Hal yang Perlu Diketahui soal Orang dalam Pemantauan atau ODP

Tren
Viral, Postingan Pengusaha Sediakan Homestay untuk Nakes RS Rujukan Covid-19

Viral, Postingan Pengusaha Sediakan Homestay untuk Nakes RS Rujukan Covid-19

Tren
Perhatikan, Begini Cara Penggunaan Cairan Disinfektan yang Benar

Perhatikan, Begini Cara Penggunaan Cairan Disinfektan yang Benar

Tren
Bagaimana Aturan Isolasi dan Karantina Diri karena Virus Corona? Ini Panduannya

Bagaimana Aturan Isolasi dan Karantina Diri karena Virus Corona? Ini Panduannya

Tren
Ingin Pesan Makanan Tetapi Takut Covid-19? Simak Cara Grab Tingkatkan Keamanan Pesan Antar

Ingin Pesan Makanan Tetapi Takut Covid-19? Simak Cara Grab Tingkatkan Keamanan Pesan Antar

Tren
15 Kegiatan yang Bikin Masa Karantina di Rumah Tidak Membosankan

15 Kegiatan yang Bikin Masa Karantina di Rumah Tidak Membosankan

Tren
10 Panduan untuk Orangtua Cegah Anak dari Virus Corona

10 Panduan untuk Orangtua Cegah Anak dari Virus Corona

Tren
Tak Hanya di Indonesia, Berikut Dilema Tenaga Medis Kekurangan APD di Tengah Wabah Corona

Tak Hanya di Indonesia, Berikut Dilema Tenaga Medis Kekurangan APD di Tengah Wabah Corona

Tren
Kunci Mengapa Angka Kematian akibat Virus Corona di Jerman Rendah

Kunci Mengapa Angka Kematian akibat Virus Corona di Jerman Rendah

Tren
Berikut Cara Meningkatkan Imun Tubuh agar Terhindar dari Virus Corona

Berikut Cara Meningkatkan Imun Tubuh agar Terhindar dari Virus Corona

Tren
Hari-hari Terburuk Italia dan Spanyol akibat Virus Corona Belum Berakhir

Hari-hari Terburuk Italia dan Spanyol akibat Virus Corona Belum Berakhir

Tren
Segala Hal yang Perlu Diketahui tentang Vaksin Virus Corona

Segala Hal yang Perlu Diketahui tentang Vaksin Virus Corona

Tren
Rasakan Gejala Terinfeksi Virus Corona, Psikosomatik atau Bukan? Ini Cara Membedakannya

Rasakan Gejala Terinfeksi Virus Corona, Psikosomatik atau Bukan? Ini Cara Membedakannya

Tren
WHO Peringatkan Negara-negara untuk Tidak Obati Pasien Covid-19 dengan Obat yang Belum Teruji

WHO Peringatkan Negara-negara untuk Tidak Obati Pasien Covid-19 dengan Obat yang Belum Teruji

Tren
komentar
Close Ads X