Tidak Sembarang Susu Formula Bisa Dikonsumsi Balita, Ini Penjelasannya...

KOMPAS.com - Air susu ibu (ASI) merupakan makanan alami terbaik bagi bayi. Bayi dapat tumbuh sehat dan cerdas jika mendapat ASI eksklusif minimal 6 bulan dari awal kelahirannya.

Namun, tidak semua ibu bisa menghasilkan ASI berlimpah. Berdalih memenuhi kebutuhan gizi si bayi, orangtua pun beralih dengan memberikan susu formula.

Perlu diketahui, pemberian susu formula kepada bayi tidak boleh sembarangan.

Dr. dr. Tan Shot Yen, M.Hum Ahli Gizi Komunitas mengungkapkan bahwa pemberian ASI pada bayi umumnya dilakukan hingga bayi berusia 2 tahun atau lebih, selebihnya tidak.

"ASI diberikan sampai 2 tahun atau lebih, mereka akan tersapih sendiri dengan mulai makan dengan keluarga, karena keberagaman pangannya," ujar Tan saat dihubungi Kompas.com, Jumat (6/9/2019).

Selama masa sapih, bayi imbuhnya hanya membutuhkan makanan saja, tidak membutuhkan susu tambahan atau susu formula.

Ia juga mengungkapkan bahwa susu formula merupakan nutrisi yang dirumuskan atau diformulakan untuk kebutuhan tertentu.

"Ini artinya susu formula didesain untuk kebutuhan tertentu, makanya harus dengan resep dokter," ujar Tan.

Kondisi pemberian susu formula

Sementara itu, Kepala Departemen Ilmu Kesehatan Anak Universitas Tarumanegara dr Wiyarni Pambudi, SpA IBCLC menerangkan bahwa dokter boleh meresepkan formula hanya jika terdapat indikasi medis pada bayi atau pada ibunya.

Menurutnya, bayi dinilai membutuhkan susu formula apabila terjadi kondisi, seperti penurunan gula darah yang tidak membaik dengan pemberian ASI dan kehilangan berat badan lebih dari 8-10 persen di hari kelima setelah lahir.

"Indikasi lain jika bayi kuning atau hiperbilirubin yang disertai berat badan turun, BAK/BAB minim, dan pada bayi dengan kasus jarang, seperti kelainan metabolisme bawaan," ujar Wiyarni menjelaskan kondisi bayi yang benar-benar membutuhkan susu formula.

Tak hanya itu, susu fomula juga dapat diberikan kepada si kecil, jika ibu memiliki indikasi medis untuk menambah ASI dalam kondisi tertentu.

Wiyarni mengungkapkan bahwa tindakan menambah ASI dengan susu formula dilakukan saat adanya keterlambatan aktivasi pengeluaran ASI di mana lazimnya di hari ketiga hingga hari kelima kolostrum.

Kemudian, jika terdapat kelainan kelenjar susu, ibu yang menderita sakit parah dan tidak dapat menyusui atau memerah ASI, karena pemakaian obat seperti kemoterapi, psikoterapi, iodine, dan lainnya.

Dengan demikian, susu formula ditujukan untuk bayi yang tidak disusui oleh ibunya dengan alasan seperti yang disebutkan.

Baca juga: Seri Baru Jadi Ortu: Lebih dari Usia 2 Tahun Anak Tak Lagi Butuh Susu

Menurut Wiyarni, bayi sejak lahir hingga 6 bulan hanya butuh ASI, mulai 6 bulan ASI & MPASI bertahap menuju menu keluarga di usia 1-2 tahun.

"Formula bayi hanya untuk bayi berusia 0-12 bulan, anak di atas 1 tahun tidak perlu susu pertumbuhan," ujar Wiyarni.

Ia juga menyampaikan bahwa tidak ada istilah susu formula untuk anak berusia lebih dari 1 tahun.

Adapun jika anak telah berusia lebih dari 1 tahun baiknya mulai dibiasakan pada pola makan sehat seimbang.

"Ibu-ibu Indonesia harus mau belajar menyediakan menu seimbang untuk anaknya, bukan menggantungkan pada susu bubuk," ujar Wiyarni.

"Masalah terbesar pemberian makan anak usia lebih dari 1 tahun pada inapproriate feeding practices (praktik pemberian makan yang tidak tepat), makanan diberikan tidak adekuat, porsinya kurang, frekuensi tidak cukup, dan lainnya," kata dia.

Sementara, dilansir European Food Safety Authority (EFSA), susu formula dengan embel-embel "pertumbuhan" tidak memiliki nilai tambahan untuk pola makan seimbang.

Penggunaan susu formula untuk pertumbuhan disinyalir tidak membawa gizi tambahan pada pola makan seimbang dalam memenuhi kebutuhan nutrisi anak-anak di Uni Eropa.

Pakar ilmiah EFSA mengidentifikasi bahwa tidak ada peran keunggulan pada susu formula anak-anak untuk usia 1-3 tahun.

Adapun temuan ini juga termuat dalam Opini Ilmiah EFSA tentang persyaratan gizi dan asupan makanan bayi dan anak-anak di Uni Eropa yang diminta oleh Komisi Eropa.