Apa Itu Partai Politik, Fungsi, dan Sistemnya

KOMPAS.com - Partai politik merupakan salah satu pilar demokrasi.

Ichlasul Amal (1988) mengatakan, partai politik menjadi sebuah keniscayaan dalam kehidupan politik modern yang demokratis.

Dalam konteks kehidupan modern, Amal mengartikan partai politik sebagai kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabatan politik untuk dipilih oleh rakyat sehingga bisa mengawasi atau memengaruhi tindakan-tindakan pemerintah.

Sementara itu, Miriam Budiarjo berpendapat bahwa partai politik secara umum dapat dimaknai sebagai kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama.

Kelompok ini berorientasi pada kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan mereka.

Fungsi partai politik

Menurut Thomas Meyer (2012), partai politik memiliki fungsi dasar untuk mengagregasi kepentingan rakyat, menggerakkanya pada kepentingan bersama, kemudian merancangnya dalam bentuk legislasi dan kebijakan.

Hal itu kemudian menjadi sebuah agenda yang bisa mendapatkan timbal balik berupa dukungan rakyat saat pemilu.

Sementara menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, ada sejumlah fungsi penting yang diemban partai.

Dalam sebuah negara, partai politik menganut tiga sistem yakni:

1. Sistem partai tunggal
2. Sistem dwi partai, dan
3. Sistem multipartai.

Berikut penjelasannya:

1. Sistem partai tunggal

Negara dengan sistem partai tunggal, hanya memiliki satu partai yang memegang kekuasaan atas pemerintah dan militer, serta seluruh aspek berkaitan dengan hidup masyatakat.

Umumnya, sistem partai politik berlaku di negara-negara fasis dan komunis.

2. Sistem dwi partai

Sistem dwi partai memang mengizinkan adanya beberapa partai, tetapi pada akhirnya hanya dua partai yang memiliki peranan dominan dalam sebuah negara.

Dengan demikian, dua partai tersebut jelas terbagi ke dalam dua peranan berbeda, yakni partai penguasa dan partai oposisi.

3. Sistem multipartai

Sistem multipartai lebih mencerminkan keanekaragaman budaya dan politik dibandingkan sistem-sistem sebelumnya.

Biasanya, sistem ini berkembang di negara dengan masyarakat yang beranekaragam ras, agama, dan suku.

Dengan sistem itu, tidak ada satu partai yang cukup kuat untuk membentuk pemerintah sendiri, sehingga perlu berkoalisi dengan partai lain.

Lili Romli (2011) mencatat, Indonesia sudah menerapkan sistem multipartai sejak dulu, meski dengan derajat dan kualitas yang berbeda-beda.

Pada era Demokrasi Parlementer (1945-1959), Indonesia menganut sistem multipartai dengan tingkat kompetisi yang tinggi.

Hal ini jauh berbeda ketika era Demokrasi Terpimpin (1959-1965). Meski tetap menganut sistem multipartai, tidak ada kompetisi di dalamnya.

Partai-partai politik di Indonesia hanya eksis tanpa memiliki peran apa-apa.

Kondisi serupa juga terjadi pada masa Orde Baru. Bedanya, masa Orde Baru terdapat partai politik dominan, yakni Golkar.

Namun, Golkar yang terus berkuasa akhirnya membentuk sistem kepartaian hegemonik.

Pada masa reformasi, sistem multipartai berjalan sangat ekstrem karena jumlahnya sangat banyak.

Sumber:

• Amal, Ichlasul. 1988. Teori-teori Mutakhir Partai Politik. Yogyakarta: Wacana Yogya.
• Budiarjo, Miriam. 1989. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia.
• Romli, Lili. 2011. "Reformasi Partai Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia". Jurnal Politica Vol. 2.