Apa Saja Risiko jika Putin Tetap Datang ke G20? Begini Kata Pengamat

KOMPAS.com - Presiden Rusia, Vladimir Putin, disebut bakal menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali, Indonesia pada Desember 2022.

Seperti diketahui, undangan untuk tanggal KTT H20 2022 dikirim ke semua negara anggota (termasuk Rusia) pada 22 Februari atau dua hari sebelum invasi Rusia ke Ukraina dimulai.

Semenjak invasi Rusia ke Ukraina, rencana kehadiran Rusia ke G20 ini ditentang Amerika Serikat (AS) dan negara-negara sekutu AS.

Lalu, apa saja kemungkinan yang bakal terjadi jika Putin tetap hadir pada KTT G20 tahun ini? 

Menanggapi hal itu, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana mengatakan bahwa jika Putin datang maka Australia tidak akan datang pada KTT G20.

"Kalau Putin datang, yang jelas Australia tidak mau datang. Namun, belum jelas apakah dia akan datang atau tidak tapi kasih syarat kan AS," ujar Hikmahanto saat dihubungi Kompas.com, Minggu (27/3/2022).

"Nah, Jepang, Inggris, dan Jerman akan ikut AS. Perancis bisa jadi akan netral," lanjut dia.

Menurut Hikmahanto, saat ini Indonesia dijadikan ajang tarik-menarik oleh anggota G20.

Terlebih negara-negara yang terkotak dalam kubu mengetahui bahwa mereka bisa saling boikot.

Oleh karena itu, dikhawatirkan G20 akan gagal, bahkan bubar.

"Saya juga khawatir Indonesia tercatat dalam sejarah di mana ketika terjadi krisis dan kita memegang presidensi kita tidak mampu untuk mendamaikan para pihak yang berseteru dan mengakibatkan perekonomian dunia terpuruk," ucap Hikmahanto.

Pemerintah Indonesia harus bagaimana?

Diketahui tema besar Presidensi G20 Indonesia 2022 yakni "Recover Together, Recover Stronger".

Hikmahanto menyampaikan, dari tema yang diusung itu akan sulit jika anggota G20 sudah saling memboikot.

Bahkan Indonesia perlu memastikan tidak ada upaya saling boikot oleh negara-negara anggota G20 dalam membahas berbagai program yang saat ini berlangsung, termasuk acara puncak pada KTT.

"Untuk ini Indonesia perlu mengupayakan perdamaian dan terjadinya gencatan senjata di Ukraina," ujar Hikmahanto.

Ia mengatakan, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) harus cepat bergerak dan memunculkan inisiatif guna terwujudnya perdamaian dan berakhirnya tragedi kemanusiaan akibat perang.

Misalnya, Kemlu meminta perwakilan Indonesia di Washington DC untuk mencari tahu ke Kemlu AS apakah mungkin AS buat jaminan tertulis untuk tidak akan menerima Ukraina sebagai anggota NATO.

"Kalau bisa, Perwakilan kita di Moskow bicara ke Kemlu Rusia apakah mungkin Rusia lakukan gencatan senjata di Ukraina bila AS sudah beri jaminan tertulis Ukraina tidak diterima di NATO," kata dia.

Menurutnya, hal ini bisa dilakukan Indonesia untuk menyelamatkan muka Rusia karena serangan sudah lebih dari 1 bulan namun Presiden Ukraina Zelensky belum ditangkap dan diturunkan.

Selain itu, langkah tersebut baik untuk dilakukan demi suksesnya penyelenggaraan berbagai kegiatan G20 dan KTT di Bali.

Seperti diketahui, Zelensky diibaratkan seperti Saddam di mata AS, karena dia melawan AS.

Kemungkinan KTT G20 bisa ditunda

Sementara itu, Pengajar Hubungan Internasional dan Pendiri Synergy Policies, Dinna Prapto Raharja mengatakan, AS dalam posisi terus mengeluarkan pernyataan-pernyataan tajam yang tidak menciptakan suasana ketegangan mengendur antara Rusia dan Ukraina.

"Menurut saya, jika suasana terus memburuk di mana AS merasa makin perlu menekan Rusia, dan Rusia makin malu untuk mundur, maka pintu diplomasi makin sulit dibuka," ujar Dinna saat dihubungi secara terpisah oleh Kompas.com, Minggu (27/3/2022).

Saat hal itu terjadi, tidak mustahil negara-negara lain yang saat ini masih mendukung posisi Indonesia untuk tetap menyelenggarakan G20 sebagaimana direncanakan (termasuk mengundang semua negara anggota) akan didesak untuk menunda pelaksanaan KTT G20.

Selain itu, Dinna mengatakan, Indonesia kemungkinan akan menghadapi kesulitan mendapatkan kepastian akan ada partisipasi dari anggota-anggota G20 yang lain.

Dalam situasi seperti ini, ia menambahkan, maka kepresidenan Indonesia di G20 terancam berlalu saja tanpa bisa menyentuh isu-isu finansial dan non-finansial yang menjadi dampak dari krisis Ukraina-Rusia.