PON Papua 2020 Usai, Tantangan Merawat Venue Olahraga di Depan Mata

Provinsi Jawa Barat memastikan diri menjadi juara umum dengan raihan 353 medali, terdiri dari 133 emas, 105 perak, dan 115 perunggu.

Empat peringkat di bawahnya dihuni oleh Jawa Timur, DKI Jakarta, Papua, dan Bali.

Usai gelaran PON Papua, pemerintah kini dihadapkan dengan tantangan besar merawat venue-venue olahraga yang menghabiskan APBN lebih dari Rp 10,3 triliun itu.

Banyak venue bekas PON yang mangkrak

Dalam catatan gelaran PON di masa lalu, banyak venue bekas PON yang mangkrak karena tidak terawat dan tidak dimanfaatkan dengan baik.

Di Kalimantan Timur, misalnya, Kompleks Olahraga Palaran bekas PON 2008 yang dibangun dengan dana triliunan rupiah, kini mangkrak tak terpakai.

Kondisi serupa juga terjadi di venue-venue bekas PON Riau 2012. Sejumlah aset bahkan disebut ada yang menjadi milik pribadi.

Ketua Asosiasi Profesor Keolahragaan Indonesia (Apkori) sekaligus Ketua Umum KONI DIY Djoko Pekik Irianto mengatakan, membebankan perawatan venue bekas PON Papua kepada pemerintah daerah akan sangat membebani APBD.

"Jadi perlu dibuat skema bagaimana nanti merawat venue PON agar tidak mangkrak. Kalau itu hanya dikelola pemda tentu akan membebani anggaran APBD, tidak mungkin nanti meminta anggaran APBN," kata Djoko saat dihubungi Kompas.com, Jumat (15/10/2021).

Pengelolaan model BLU

Menurut dia, pola pengelolaan yang memungkinkan adalah dengan model Badan Layanan Umum (BLU), semi swasta.

Dengan pola pengelolaan itu, Djoko mengatakan, masyarakat masih bisa menggunakan venue-venue PON, tetapi juga bisa dikomersialisasikan oleh pihak ketiga.

Selanjutnya, pemerintah juga perlu melakukan sinergi dengan sektor lain.

Dalam hal ini, yang paling mungkin adalah sektor pariwisata.

"Kalau pemerintah pusat maupun daerah bisa mendorong tumbuhnya pariwisata-pariwisata baru, masyarakat Indonesia yang lain, bahkan dunia akan melihat Papua ini seperti halnya Bali," jelas dia.

Sebab, pariwisata baru itu akan membawa event-event dunia, minimal skala nasional.

Khusus untuk Stadion Lukas Enembe, menurut Djoko, tidak akan menjadi masalah, karena sepak bola di Papua cukup maju.

"Event-event besar Liga 1 masih bisa digelar di sini. Tapi untuk cabang-cabang lain, tentu harus diatur, harus sinergi antara pemerintah dan pihak swasta," ujar Djoko.

Djoko menyebutkan, salah satu tantangan lainnya adalah masalah keamanan.

Meski selama penyelenggaraan PON relatif aman, tetapi masyarakat perlu diyakinkan soal hal itu.