PPKM Berakhir Hari Ini, Apakah Diperpanjang Lagi?

KOMPAS.com - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk wilayah Jawa-Bali dan luar Jawa-Bali akan berakhir pada 23 Agustus 2021.

PPKM Jawa-Bali telah dimulai sejak 3 Juli 2021, kala itu dengan nama PPKM Darurat.

Kemudian, berganti nama menjadi PPKM Level 4, 3, dan 2, pada 26 Juli 2021 hingga sekarang.

Sementara itu, PPKM untuk wilayah luar Jawa-Bali telah dimulai sejak 3 Agustus 2021, dan diperpanjang pada 10 Agustus 2021 hingga 23 Agustus 2021.

Kepastian perpanjangan PPKM sangat ditunggu oleh masyarakat.

Melihat perkembangan situasi penanganan pandemi Covid-19 selama PPKM berlangsung, apakah PPKM akan kembali diperpanjang?

Evaluasi Presiden Jokowi

Mengutip data Satgas Penanganan Covid-19, Senin (23/8/2021) pagi, total kasus konfirmasi positif Covid-19 di Indonesia hampir menyentuh angka 4 juta kasus.

Rinciannya sebagai berikut:

• Kasus positif: 3.979.456 kasus
• Kasus aktif: 306.760 kasus
• Pasien pulih: 3.546.324 orang
• Korban meninggal: 126.372 orang

Dalam pernyataan di Madiun, Jawa Timur, 19 Agustus 2021, Presiden Joko Widodo mengingatkan bahwa virus corona penyebab Covid-19 sangat sulit diprediksi.

Ia meminta semua pihak untuk tetap waspada, meski terjadi penurunan kasus dan keterisian tempat tidur (BOR) di sejumlah wilayah dalam beberapa waktu terakhir.

"Jangan sampai ada varian baru datang karena bermutasi dan kita tidak waspada. Tahu-tahu meledak menjadi jumlah yang sangat banyak," kata Jokowi, seperti diberitakan Kompas.com, Minggu (22/8/2021).

Menurut Jokowi, meski terjadi penurunan kasus dan BOR, namun kasus kematian akibat Covid-19 di Indonesia masih tergolong tinggi.

Ia mengungkapkan, keterlambatan membawa pasien Covid-19 ke rumah sakit dan penyakit bawaan menjadi salah satu penyebabnya.

"Penyebab (kematian) menurut saya, kemungkinan yang isoman (isolasi mandiri) tidak segera masuk isoter (isolasi terpusat), sehingga dibawa ke rumah sakit sudah terlambat. Saturasi sudah turun dibawa ke rumah sakit itu terlambat, juga komorbidnya," kata Jokowi.

Akibat kemunculan varian yang lebih menular itu, kasus Covid-19 naik secara drastis hingga sempat mencapai angka 56 ribu kasus infeksi baru per hari.

"Begitu muncul di Kudus, di Bangkalan saat itu, di luar dugaan kita karena dari deteksi yang kita lihat itu Jakarta, Indramayu, dan di Medan. Munculnya tempat lain, karena barang ini (virus) enggak kelihatan, langsung melompat ke 56 ribu (kasus baru harian)" jelas Jokowi.

Dalam arahannya, Jokowi menjelaskan bahwa keberhasilan penurunan kasus Covid-19 sangat erat kaitannya dengan pemulihan ekonomi.

Ia mengatakan, penurunan kasus infeksi Covid-19 biasanya diikuti oleh perbaikan ekonomi.

Sehingga, kunci pertumbuhan ekonomi Indonesia salah satunya terletak pada keberhasilan penurunan kasus Covid-19.

Evaluasi epidemiolog

Diberitakan Kompas.com, Minggu (22/8/2021), epidemiolog terus memantau dan mengevaluasi kebijakan PPKM yang telah berlangsung dan diperpanjang beberapa kali.

Epidemiolog dari Griffith University, Dicky Budiman, mengatakan, permasalahan utama PPKM adalah indikator pengendalian pandemi yang masih belum konsisten dan terus berubah.

"PR kita selama ini juga adalah konsistensi terhadap indikator itu, jangan diubah-ubah, jangan dilonggar-longgarkan. Levelnya masih sama level 4 tapi pelonggarannya berbeda, nggak boleh seperti itu. Nanti nggak ada patokan yang jelas dan itu berbahaya," kata Dicky.

Dicky juga menyoroti banyaknya kasus Covid-19 yang masih belum terdeteksi. Ia mengatakan, ada sekitar 100.000 kasus yang tidak terdeteksi setiap harinya.

Kasus-kasus yang tidak terdeteksi ini juga berimplikasi pada angka kematian yang masih tergolong tinggi. Meski terjadi penurunan angka kematian, menurut Dicky, penurunan itu tidak signifikan.

"Kematian saat ini masih tinggi. Ini artinya kita harus perbaiki respon kita. Kita harus temukan kasus-kasus infeksi ini," ujar dia.

Kasus turun tapi mobilitas naik

Sementara itu, epidemiolog dari Universitas Airlangga, Windhu Purnomo, menyoroti terjadinya peningkatan mobilitas masyarakat di tengah penurunan kasus yang terjadi belakangan ini.

"Dari asesmen situasi memang untuk Jawa-Bali dari 7 provinsi, provinsi Jatim, Jawa Barat, DKI levelnya turun dari 4 ke 3. Tetapi kalau kita lihat dari mobilitasnya harus hati-hati, karena mobilitas Jawa-Bali sekarang naik," ujar Windhu.

Windhu mengatakan, mobilitas di wilayah Jawa-Bali berdasarkan data Google Mobility, mengalami peningkatan. Sementara itu, di luar Jawa dan Bali, mobilitas turun.

Hal itu menurutnya karena di Jawa dan Bali ada pelonggaran.

"Virus itu ikut inangnya (orang), kalau inangnya melakukan mobilitas risiko penularan akan naik, ini yang harus diwaspadai," kata dia.

Sorotan lainnya, masih dari data Google Mobility, terdapat pergerakan dari luar Jawa-Bali ke Jawa-Bali

"Kalau kita tidak waspada yang terjadi pingpong aja. Bisa jadi (kasus) Jawa Bali naik lagi. Bahwa ada mobilitas meningkat dan itu dampak dari pelonggaran," ujar Windhu. 

Mengutip Kompas.com, Minggu (22/8/2021), selama PPKM berlangsung, pemerintah terus melakukan pemantauan mobilitas masyarakat. 

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan selaku koordinator PPKM darurat mengaku memantau mobilitas masyarakat secara virtual.

"Ada Google Traffic, Night Light NASA, dan Facebook Mobility yang akan menjadi acuan, kita akan cek mobilitas itu di sini. Jadi apa yang dibikin Kapolda dan Pangdam saya akan cek, kita harus bisa di atas 30 persen penurunan mobilitas, dengan paling baik 50 persen,” kata Luhut, sebagaimana diberitakan Kompas.com, 7 Juli 2021.

Pantauan virtual tersebut dilakukan melalui Facebook Mobility, Laporan Mobilitas Masyarakat oleh Google, dan Night Light dari NASA.

Berikut pantauan data perubahan mobilitas di Indonesia yang diunggah pada 17 Agustus 2021 dari Laporan Mobilitas Masyarakat oleh Google.

Indeks mobilitasnya, meliputi:

• Tempat retail dan rekreasi berkurang 14 persen
• Toko bahan makanan dan apotek meningkat 10 persen
• Taman nasional, taman, pantai, lapangan terbuka dan sejenisnya berkurang 5 persen
• Pusat transportasi umum berkurang 44 persen
• Tempat kerja berkurang 64 persen
• Area pemukiman meningkat 17 persen

(Sumber: Kompas.com/Mela Arnani, Nur Fitriatus Shalihah, Rosy Dewi Arianti Saptoyo | Editor: Rizal Setyo Nugroho, Rendika Ferri Kurniawan, Sari Hardiyanto)