Jokowi Ingatkan Lagi Menteri soal "Sense of Crisis", Pengamat: Pejabat Juga Perlu Disiplin

KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali meminta para menteri dan kepala negara untuk memiliki sense of crisis di tengah situasi pandemi Covid-19.

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung saat memberikan keterangan pers, yang disiarkan melalui YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (16/7/2021).

"Presiden telah menegaskan bahwa dalam PPKM darurat ini tentunya sense of crisis seluruh kementerian/lembaga, para pemimpin itu harus ada," kata Pramono.

Pramono Anung juga mengatakan, Presiden Joko Widodo melarang seluruh menteri maupun kepala lembaga bepergian ke luar negeri jika tidak ada keperluan khusus.

"Yang boleh bepergian ke luar negeri hanya Menteri Luar Negeri karena memang sesuai dengan bidang tugasnya. Yang lainnya, kalau ada hal yang bersifat khusus harus mendapatkan izin secara langsung dari Bapak Presiden," tegas Pramono.

Bukan pertama kali

Soal Jokowi yang mengingatkan pembantunya agar memiliki sense of crisis ini bukan pertama kalinya dilakukan. 

Ucapan serupa juga terlontar oleh Jokowi langsung pada rapat Kabinet, 18 Juni 2020.

Melalui video yang ditayangkan akun YouTube Sekretariat Presiden, Presiden Jokowi menyampaikan pernyataan keras dan menyoroti kinerja para menteri kabinetnya.

Presiden bahkan mengeluarkan ancaman perombakan atau reshuffle kabinet. Pihaknya menilai para menterinya tidak memiliki sense of crisis di tengah situasi pandemi virus corona.

"Saya lihat, masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa enggak punya perasaan? Suasana ini krisis!" ujar Jokowi.

Jokowi lantas menyampaikan ancaman reshuffle bagi menterinya yang masih bekerja biasa-biasa saja.

"Tolong garis bawahi, dan perasaan itu tolong kita sama, ada sense of crisis yang sama," ujar Jokowi. 

Selan itu, Jokowi juga pernah menyampaikan ungkapan serupa di hadapan sejumlah kepala daerah dan kader Partai Golkar di acara peluncuran Sekolah Pemerintahan dan Kebijakan Publik Partai Golkar secara daring, Selasa (2/2/2021).

"Saya minta pada seluruh kader Partai Golkar dan juga calon kepala daerah untuk belajar dan menimba pengalaman dari situasi saat ini, pentingnya untuk memiliki perasaan bahwa situasi yang kita hadapi tidak biasa-biasa saja, sehingga ada sense of crisis," kata Jokowi.

Lantas, apa maksud dan yang ingin disampaikan melalui pesan sense of crisis yang disebutkan Jokowi?

Kepekaan pejabat

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Kuskridho Ambardi mengatakan sense of crisis yang dimaksud berkaitan dengan kepekaan para pejabat.

"Saya kira itu merujuk pada pengasahan kepekaan pejabat terhadap situasi krisis atau darurat Covid-19. Kegiatan dan tugas yang tak mendesak dilakukan sebaiknya ditunda," kata dosen yang akrab disapa Dodi, kepada Kompas.com, Sabtu (17/7/2021).

Mengacu pada penjelasan Pramono, Jokowi melarang seluruh menteri maupun kepala lembaga untuk bepergian ke luar negeri jika tidak ada hal yang bersifat khusus.

Namun, Dodi menilai hal itu juga bisa berkaitan dengan pembatalan kegiatan lain yang dianggap tidak mendesak.

"Umumnya, itu perjalanan luar negeri, bisa juga perhelatan yang sebelumnya lazim dilakukan," imbuh dia.

Sehingga, kerja jajaran pemerintahan bisa difokuskan pada penanganan Covid-19.

Menjadi teladan

Di sisi lain, Dodi mengatakan bahwa sense of ciris tidak hanya bagi menteri saja, tetapi kalangan pejabat lainnya.

Menurutnya, implementasi sense of crisis ini bisa dilihat dari bagaimana pejabat juga disiplin mematuhi PPKM darurat.

"Pejabat perlu juga menunjukkan disiplin yang sama. Tanpa itu, percuma meminta masyarakat patuh terhadap PPKM jika pejabatnya melanggar PPKM," jelasnya.

Puncak kejengkelan

Sementara itu saat mengungkapkan sense of crisis pertama kali (18/7/2020), Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Fajar Junaedi menilai, kemarahan Jokowi adalah puncak dari kejengkelannya terhadap para menteri yang dinilai tidak kompeten dalam bekerja.

"Sebenarnya ada beberapa menteri yang sejak awal krisis sudah tidak memiliki sense of crisis. Kita tentu ingat sikap denial dari Menteri Kesehatan yang menolak permodelan masuknya Covid-19 ke Indonesia yang disampaikan oleh Universitas Harvard," kata Fajar saat dihubungi Kompas.com, Senin (29/6/2020).

Fajar mengatakan, ada pula menteri yang dinilainya tak baik dalam mengelola komunikasi publik.

Hal ini menyebabkan para menteri tak satu suara dan terkesan terburu-buru ketika membuat kebijakan.

(Sumber: Kompas.com/Jawahir Gustav Rizal, Dian Erika Nugraheny, Fitria Chusna Farisa | Editor: Inggried Dwi Wedhaswary, Krisiandi)