Pengaduan Meningkat, Apakah THR 2021 Boleh Dicicil?

KOMPAS.com - Pemerintah telah menetapkan bahwa tunjangan hari raya atau THR keagamaan wajib dibayarkan pengusaha kepada buruh maksimal tujuh hari sebelum Lebaran.

Akan tetapi, belum semua perusahaan mampu menyelesaikan kewajiban tersebut secara penuh sehingga menimbulkan permasalahan antara perusahaan dengan buruh.

Permasalahan pembayaran THR itu salah satunya terjadi di perusahaan garmen PT Pan Brothers Tbk.

Mengutip Kompas TV, Kamis (6/5/2021) ribuan buruh pabrik Pan Brothers yang berada di Boyolali, Jawa Tengah melakukan aksi unjuk rasa pada Rabu (5/5/2021).

Buruh pabrik tersebut menyatakan ketidakpuasannya atas kebijakan perusahaan yang akan membayar THR Lebaran 2021 dengan cara dicicil.

Tidak hanya menuntut pembayaran THR secara penuh, buruh juga menuntut manajemen perusahaan agar tetap membayar gaji bulan Mei secara penuh dan tidak dicicil.

Mengutip Antara, Rabu (5/5/2021) aksi unjuk rasa itu terjadi secara spontan, dipicu ketidakpuasan buruh setelah mendapat pengumuman dari manajemen jika gaji bulan Mei akan dicicil dua kali, yakni pada 5 dan 10 Mei.

Direksi PT Pan Brothers Tbk melalui pernyataan resmi, Kamis (6/5/2021) menjelaskan penyebab terjadinya aksi unjuk rasa di pabrik Boyolali, Jawa Tengah pada Rabu (5/5/2021).

Dijelaskan, pada 5 Mei 2021, PT Pan Brothers Tbk mengumumkan secara lisan kepada seluruh karyawan dan karyawati bahwa kondisi arus kas/cash flow perusahaan agak ketat, sehubungan dengan pemotongan modal kerja (bilateral) dari pihak perbankan sehingga tersisa sepuluh persen dari kondisi sebelumnya dan ini mengganggu arus kas.

Oleh karena itu, demi menjaga kelangsungan pabrik dan guna menghindari pengurangan pekerja, perusahaan perlu membagi arus dana pembayaran ke supplier dan pihak terkait lainnya termasuk salah satunya dengan melakukan pembayaran secara bertahap Tunjangan Hari Raya (THR).

"Maksimal THR akan dibayar secara bertahap sebanyak 5 (lima) kali. Jika likuiditas tersedia, di mana pihak perbankan mengaktifkan sebagian fasilias kami, pembayaran THR otomatis akan dipercepat dan terselesaikan di bulan September 2021 paling lambat," demikian pernyataan Direksi PT Pan Brother Tbk.

Perusahaan diminta membayar gaji sesuai jadwal

Masih dari Antara, permasalahan pembayaran gaji dan THR buruh pabrik Pan Brothers Boyolali tengah dalam proses mediasi Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja (Dinkopnaker) Boyolali.

Kepala Dinkopnaker Boyolali M Syawaludin mengatakan, pihaknya tengah melakukan mediasi untuk meredam unjuk rasa buruh.

"Kami sedang negosiasi dengan pihak manajemen perusahaan," kata Syawaludin.

Dia menyebutkan, kondisi keuangan PT Pan Brothers Tbk sedang terganggu sehingga mengeluarkan kebijakan untuk mencicil gaji dan THR buruh.

Kendati demikian, pihaknya meminta agar perusahaan dapat membayarkan hak-hak buruh sesuai dengan jadwal normal.

"Kami dari Diskopnaker mewakili pemerintah meminta perusahaan membayar gaji bekerjanya sesuai jadwal yang berjalan seperti biasanya," kata Syawaludin.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan, perusahaan wajib membayar penuh THR Lebaran 2021 atau THR keagamaan bagi buruh/pekerja.

Hal tersebut disampaikannya dalam Konferensi Pers Virtual tentang THR Tahun 2021 yang diselenggarakan pada 12 April 2021 lalu.

"Pemberian THR Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh. Pemberian THR Keagamaan bagi pekerja/buruh merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja/buruh dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan," kata Ida.

"Secara khusus, dalam masa pemulihan ekonomi ini, THR tentu dapat menstimulus konsumsi masyarkat yang mendorong pertumbuhan ekonomi," imbuhnya.

Ida juga meminta perusahaan agar waktu pembayaran THR keagamaan dilakukan paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan.

"Saya tekankan bahwa THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan pekerja/buruh yang bersangkutan," kata dia.

Adapun bagi perusahaan yang kesulitan membayarkan THR karena masih terdampak pandemi Covid-19, Ida meminta kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota agar memberikan solusi, dengan mewajibkan pengusaha melakukan dialog dengan buruh.

"Kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis dan memuat waktu pembayaran THR Keagamaan dengan syarat paling lambat dibayar sampai sebelum Hari Raya Keagamaan tahun 2021 pekerja/buruh yang bersangkutan," kata Ida.

Ida juga meminta kepada perusahaan agar dapat membuktikan ketidakmampuan untuk membayar THR Keagamaan 2021 sesuai waktu yang ditentukan berdasarkan laporan keuangan internal perusahaan secara transparan.

Mengutip Harian Kompas, Jumat (7/5/2021) memasuki satu pekan menjelang Lebaran, organisasi buruh mulai menerima sejumlah pengaduan soal pembayaran THR yang tidak sesuai ketentuan.

Ketua Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia (FSPBI) Dian Septi Trisnanti, Kamis (6/5/2021), mengatakan, memasuki satu pekan jelang Lebaran, mulai banyak laporan pengaduan yang masuk ke posko yang dibentuk oleh FSPBI, Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta.

Data sementara survei, dari 100 responden, sebanyak 51,5 persen di antaranya melaporkan pembayaran THR yang tidak sesuai ketentuan.

Pengaduan yang masuk umumnya terkait perusahaan yang mencicil THR melewati tenggat seharusnya atau baru dibayarkan setelah Lebaran.

Selain itu, ada faktor keengganan perusahaan untuk membuka laporan keuangan internalnya secara transparan ke pekerja dalam dialog bipartit.

"Keputusan soal pembayaran THR didasarkan pada kesepakatan buruh dengan pengusaha. Di situ titik lemahnya. Ketika diserahkan sepenuhnya ke forum bipartit tanpa intervensi atau pendampingan pemerintah, posisinya tidak seimbang," kata Dian.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi mengatakan, selama 20-30 April 2021, ada 776 laporan yang masuk ke Posko THR Lebaran milik pemerintah.

Pengaduan itu terbagi atas 484 konsultasi THR dan 292 pengaduan THR.

Jumlah itu meningkat dibandingkan laporan posko THR Lebaran pada 2020 yang berjumlah 410 laporan.

"Setiap laporan yang masuk pasti segera ditindaklanjuti. Dari laporan tim posko, 90 persen permasalahan terkait pengaduan THR sudah diselesaikan," kata Anwar.