Dampak Vaksinasi Covid-19 yang Tidak Merata Hanya Mengubah Pandemi Jadi Endemi

KOMPAS.com - Indonesia telah memutuskan akan menggunakan enam produk vaksin corona untuk program vaksinasi. 

Hal itu seperti disebutkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor H.K.01.07/Menkes/9860/2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin untuk Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease (Covid-19). 

Vaksin tersebut antara lain, PT Bio Farma (Persero), Astra Zeneca, China National Pharmaceitical Group Corporation (Sinopharm), Moderna, Pfizer and BioNTech, dan Sinovac Biotech Ltd.

Namun tidak semua vaksin tersebut bisa didapatkakn secara gratis.

Dari 107 juta penduduk kelompok prioritas yang menjadi target pemerintah untuk penyuntikan vaksin, hanya sekitar 32 juta orang yang mendapatkannya gratis.

Sisanya, 75 juta orang harus membayar untuk mendapatkan vaksin yang disebut pemerintah dalam program vaksinasi mandiri. 

Pandemi menjadi endemi

Lebih banyaknya orang yang harus menjalani vaksinasi mandiri atau berbayar dikhawatirkan banyak ahli. Sebab justru dinilai menjadikan program vaksinasi tidak akan berjalan efektif. 

Epidemiolog dari Griffith University Australia, Dicky Budiman mengatakan, adanya perbedaan antara program vaksin gratis dan berbayar bisa menyebabkan kegagalan strategi vaksinasi.

Yaitu di saat negara lain menggratiskan vaksin dan dapat menurunkan kurva pandemi, Indonesia bisa jadi akan tertinggal. 

"Yang artinya ya berubahnya (pandemi) menjadi endemi," kata Dicky, ketika dihubungi Sabtu (12/12/2020).

Ketidakefektivan itu selanjutnya juga dapat menjadi kerugian bagi Pemerintah. Dicky menyebut hal itu dikarenakan Pemerintah sudah mengeluarkan dana, menyusun strategi dan upaya tertentu sebelumnya, namun hasilnya tidak optimal. 

"Tidak efektif karena persiapan tidak matang, strategi tidak memadai atau tidak tepat, kan jadi sangat merugikan," ujarnya.

Pandemi semakin panjang

Dicky juga menyebut, potensi rendahnya efektivitas vaksinasi di lapangan bisa membuat pandemi yang berlangsung menjadi semakin panjang.

Hal itu karena ada perbedaan kemampuan masyarakat dalam mengakses vaksinasi gratis pemerintah dan vaksinasi mandiri. 

"Karena korban setiap hari akan terus ada, selain potensi menjadi lama sekali pandeminya berakhir," ungkap Dicky.

Ia berpendapat, program vaksinasi mandiri ini bisa saja diterapkan apabila kondisi sudah membaik, artinya penyebaran virus mulai dapat dikendalikan. 

"Kewajiban Pemerintah untuk menyediakan segala hal, bukan hanya vaksin, hubungan perawatan, program, dan semua, tentu dilakukan oleh dana Pemerintah, itu sudah sangat wajar," sebut dia.

"Kecuali situasinya sudah bukan pandemi, sudah dicabut, kebencanaan nasional sudah dicabut, baru wajar bila tidak gratis," jelas dia.