Pilkada dan Peta Politik 2024

HARI ini, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak digelar. Total ada 270 daerah yang melaksanakan Pilkada di 2020 ini, yakni sembilan provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten. Seratus juta lebih warga akan menggunakan hak pilihnya guna memilih kepala daerah yang baru.

Berbeda dengan Pilkada sebelumnya, kali ini pesta demokrasi lima tahunan ini berada dalam situasi pandemi Covid-19.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memang telah menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020. Aturan tersebut memuat pedoman pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota dalam kondisi bencana nonalam.

Sejumlah kalangan khawatir Pilkada akan menjadi klaster baru penyebaran virus corona.

Selain pandemi, sejumlah daerah juga menjadi sorotan dalam pilkada serentak kali ini, yakni Pilkada di Kota Medan, Sumatera Utara, Kota Surakarta, Jawa Tengah dan Kota Tangerang Selatan, Banten. Di tiga wilayah tersebut, keluarga presiden dan wakil presiden ikut berlaga.

Di Pilkada Kota Medan, menantu Presiden Joko Widodo, Bobby Nasution, maju menjadi calon wali kota menggandeng Aulia Rachman menantang Paslon Akhyar Nasution-Salman Alfarisi.

Di Pilkada Solo, putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, mencalonkan diri menjadi wali kota Solo. Gibran menggandeng Teguh Prakosa sebagai calon wakil wali kota menantang Paslon independen Bagyo Wahono - FX Supardjo.

Sementara di Tangsel, putri keempat Wakil Presiden KH Ma'Ruf Amin, Siti Nur Azizah Ma'ruf, bertarung memperebutkan posisi wali kota. Dia berpasangan dengan Ruhamaben.

Pasangan nomor urut 2 itu akan bertarung melawan Paslon nomor urut 1, Muhammad-Rahayu Saraswati yang merupakan keponakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan Paslon nomor urut 3 Benyamin Davnie-Pilar Saga Ichsan.

Politik dinasti dan oligarki

Maraknya keluarga pejabat dan elite politik yang mengadu nasib dan ikut berlaga dalam Pilkada ini menuai kritik.

Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Maruf Amin, serta sejumlah elite politik dituding sedang membangun politik dinasti.

Para elite politik ini dituduh hendak melanggengkan kekuasaan dengan melibatkan anggota keluarganya meraih jabatan dan posisi strategis di negeri ini.

Meski setiap orang berhak untuk terlibat dalam politik, termasuk menduduki jabatan publik, namun praktik politik dinasti ini tetap dikritik.

Pasalnya, praktik ini menyebabkan menguatnya personalisasi politik dan lemahnya kapasitas negara dan institusi politik. Karena, proses pengambilan keputusan tidak lagi didasarkan pada kepentingan publik dan rasionalitas namun berdasarkan keputusan individual dari para kerabat yang berkuasa.

Sejumlah kasus korupsi seperti di Banten, Kutai Kartanegara, Cimahi, dan Klaten yang melibatkan kekerabatan menjadi bukti buruknya praktik politik dinasti.

Proses pengawasan dan mekanisme demokrasi mati di kaki politik dinasti. Praktik politik seperti ini pada akhirnya akan mengancam demokrasi yang diperjuangkan setengah mati saat reformasi.

Politik dinasti yang mengangkangi meritokrasi ini pada akhinya bisa berujung pada oligarki. Karena, berbagai keputusan dan pengambilan kebijakan akan ditentukan segelintir orang.

Politik oligarki akan menutup ruang partisipasi publik dan menggerus pelembagaan institusi politik. Oligarki akan bekerja di ruang senyap, tertutup, dan hanya melibatkan segelintir elite. Pada akhirnya, negara hanya menjadi urusan segelintir orang.

Peta politik 2024

Selain politik dinasi dan oligarki, Pilkada serentak 2020 ini disebut bakal mempengaruhi lanskap dan peta politik ke depan, khususnya Pemilihan Presiden 2024. Pilkada yang digelar di 270 daerah ini akan menunjukkan kekuatan dan wilayah kekuasaan partai politik tertentu.

Meski ada unsur figur dan ketokohan kandidat, namun secara umum hasil Pilkada akan mencerminkan kekuatan partai politik di daerah yang menggelar Pilkada.

Hasil Pilkada serentak ini juga bisa mengubah peta koalisi, deal-deal politik, dan menggeser sejumlah nama yang santer disebut berpeluang besar maju dalam Pilpres 2024.

Partai politik akan menghitung ulang dukungan dan komposisi koalisi dengan melihat perolehan suara dalam Pilkada yang digelar hari ini.

Benarkah pilkada 2020 ini akan mengubah peta politik nasional? Lalu bagaimana peta politik nasional pascapilkada? Akankah koalisi yang dibangun Jokowi saat ini akan bertahan atau rontok di tengah jalan?

Saksikan pembahasannya dalam talkshow Satu Meja The Forum, Rabu (9/12/2020), yang disiarkan langsung di Kompas TV mulai pukul 20.00 WIB.