Bagaimana Saat Kapasitas RS Covid-19 Penuh? Ini Saran Epidemiolog

KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyebut, angka keterpakaian tempat tidur di rumah sakit Covid-19 di DKI Jakarta sudah tidak ideal.

Dilansir Kompas.com, Selasa (1/9/2020), Wiku mengatakan keterpakaian tempat tidur rumah sakit di ruang isolasi adalah 69 persen. Sedangkan angka keterpakaian tempat tidur di ICU adalah 77 persen.

Adapun total rumah sakit rujukan Covid-19 DKI Jakarta adalah 67 buah dan 170 rumah sakit yang menangani pasien Covid-19.

Kapasitas rumah sakit hampir penuh, apa kemungkinan penyebabnya?

Penularan di masyarakat tinggi

Epidemiologi Universitas Airlangga (Unair) Windhu Purnomo mengatakan, pergantian pasien di rumah sakit rujukan menurutnya saat ini sudah cukup cepat. Hal itu sesuai dengan panduan perawatan dari WHO. 

"Sebetulnya saat ini turn over rawat inap di RS-RS rujukan cukup cepat, beda dengan dulu," katanya pada Kompas.com, Selasa (1/9/2020).

Perubahan dan kebijakan waktu perawatan terjadi setelah terbitnya Pedoman Kemenkes Revisi 5 yang mengacu pada kebijakan WHO.

Pedoman tersebut lebih menyederhanakan prosedur keluar RS hanya dengan 1 kali test PCR negatif (sebelumnya harus 2 kali).

Sehingga menurut Windhu, apabila ada rumah sakit yang penuh kemungkinan penularan di masyarakat makin tinggi. Dampanya adalah rumah sakit di hilir tidak bisa menampung lagi pasien Covid-19.

Alokasi pasien

Kemungkinan lainnya, sistem alokasi pasien tidak dipatuhi. Dia mengatakan seharusnya tempat tidur isolasi di RS Rujukan hanya untuk pasien yang bergejala sedang-berat.

Sedangkan pasien yang bergejala ringan atau tanpa gejala tidak boleh menggunakan tempat tidur rumah sakit rujukan.

Mereka masih bisa menggunakan rumah sakit darurat/lapangan seperti contohnya di Wisma Atlet.

"Tapi mungkin ada rumah sakit rujukan yang tidak patuh, masih menampung pasien dengan gejala yang ringan sehingga RS jadi penuh," ujarnya.

Selain itu, menurutnya kemungkinan lainnya adalah tidak adanya sistem informasi rujukan satu pintu yang dijalankan dengan baik.

Apa yang haru dilakukan? 

Windhu menjelaskan jika yang terjadi adalah penularan di masyarakat makin tinggi hingga rumah sakit di hilir tidak bisa menampung, itu adalah masalah di hulu.

Solusi yang bisa dilakukan adalah melakukan pencegahan di masyarakat agar penularan tidak semakin tinggi. 

Sedangkan jika yang terjadi adalah sistem alokasi pasien tidak dipatuhi atau tidak adanya sistem informasi rujukan satu pintu, itu adalah masalah di hilir (kuratif di RS).

Dia mengatakan perlu segera ditarik rem darurat jika yang terjadi adalah penularan yang makin tinggi di rumah sakit.

"Mengingatkan apa yang pernah disampaikan bapak presiden, bahwa bila kasus melonjak tinggi seperti waktu-waktu terakhir ini, maka harus segera tarik rem darurat," kata Windhu.

Hentikan aktivitas non esensial

Selain itu apabila kasus penularan semakin melonjak, maka semua aktifitas non esensial harus segera dihentikan.

Dia mengatakan, selama virus belum terkendali (masih ada daerah zona merah-oranye) maka pergerakan manusia baik di dalam wilayah maupun antar wilayah dihentikan.

Tak hanya itu, kedisiplinan warga dan lembaga harus dikontrol tegas lewat regulasi yang ada. Perlu punishment atau hukuman terhadap pelanggaran penerapan protokol kesehatan yang bisa membuat jera.

Pihaknya juga memberi catatan, semua kebijakan yang diambil pemerintah, baik pusat maupun daerah harus selaras.

"Tidak boleh ada kebijakan pemerintah yang kontradiktif dengan prinsip pemutusan rantai penularan," ujarnya.

Lanjutnya, tidak lupa testing, tracing, treatment, dan isolating harus terus dilakukan secara masif sampai di atas standar WHO.