Dapat 56 Juta Dollar AS dari Norwegia atas Penurunan Emisi, Ini Pesan untuk Pemerintah

KOMPAS.com - Pemerintah Norwegia diketahui akan membayar hasil kerja penurunan emisi karbondioksida yang disebut berhasil dilakukan Indonesia.

Melansir laman resmi Pemerintah Norwegia, 3 Juli 2020, disebutkan bahwa pemerintah Norwegia akan melakukan pembayaran berbasis hasil (Result Based Payment) sebagai hasil kerja sama REDD+ (Reduction of Emissions from Deforestation and Forest Degradation).

Adapun jumlah penurunan emisi yang berhasil dicapai oleh Indonesia pada 2016-2017 yang hendak dibayarkan tersebut adalah 11,2 juta ton CO2eq.

Artinya, nilai yang akan dibayarkan adalah 56 juta dollar AS atau setara dengan Rp 813,3 miliar (kurs Rp 14.500).

Sebab, harga pasaran karbon dunia saat ini adalah 5 dollar AS atau Rp 72.617 per ton.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nur Hidayati menyebutkan, pengakuan ini memang penting.

Namun, perlu juga diperhatikan hal-hal lainnya.

"Pengakuan dari dunia internasional atas upaya Indonesia memperbaiki kondisi hutannya tentu saja menjadi sesuatu yang penting. Namun, hendaknya ini didasari atas kesadaran pemerintah sendiri atas tanggung jawabnya terhadap nasib rakyat Indonesia sendiri," ujar Nur saat dihubungi Kompas.com, Senin (6/7/2020) siang.

Menurut dia, masyarakat selama ini sudah banyak menderita akibat kerusakan hutan yang mengakibatkan dampak negatif.

"Jadi bukan hanya karena sekadar mengejar pengakuan internasional," lanjut dia.

Nur juga mengungkapkan harapan agar Pemerintah Norwegia dapat turut memastikan bahwa kondisi ini akan menjadi semakin baik.

"Di sisi lain, kita tentunya berharap Pemerintah Norwegia juga bisa turut serta memastikan hasil ini bisa makin membaik," kata Nur.

Adapun caranya antara lain adalah dengan turut mengkritisi berbagai produk yang dihasilkan oleh Indonesia yang masuk ke pasar Eropa dan diketahui berkontribusi terhadap kerusakan hutan, deforestasi, maupun emisi dari karhutla.

Misalnya, produk-produk dari hutan tanaman industri (HTI).

"Pemerintah Norwegia juga diimbau untuk memastikan agar institusi pembiayaan yang berasal dari Norwegia tidak terlibat dalam pembiayaan proyek-proyek atau usaha-usaha yang memperburuk kondisi hutan Indonesia," kata Nur.

Pada tahun ini, Indonesia-Norwegia juga memperingati 70 tahun hubungan diplomatiknya sekaligus 10 tahun kemitraan dalam kerangka kerja sama REDD+.

Menurut informasi di laman resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Pemerintah Norwegia dan Indonesia bekerja sama untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dari deforestasI, degradasi hutan, dan kehilangan lahan gambut, melalui Letter of Intent yang ditandatangani pada 26 Mei 2010 silam.