5 Kebijakan Kontroversial Donald Trump, Akui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel hingga Perang Dagang

KOMPAS.com- Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi dimakzulkan di level DPR AS, pada Rabu malam waktu setempat (18/12/2019). 

DPR AS menyetujui dua pasal pemakzulan terhadap presiden berusia 73 tahun itu.

Dua pasal itu, pertama, terkait penyalahgunaan kekuasaan; kedua, menghalangi penyelidikan kongres. 

Selama menjabat sebagai Presiden AS, Donald Trump tak henti menuai kontroversi.

Sejumlah kebijakan Pemerintah AS di bawah kepemimpinan Trump menggoyang kondisi geopolitik dan ekonomi dunia.

Salah satu kebijakan Trump yang paling kontroversial adalah perang tarif.

China, Uni Eropa, Meksiko dan Kanada adalah beberapa negara yang sudah menjadi target dan korban kebijakan tarif AS ini.

Indonesia pun secara tidak langsung terkena imbas dari normalisasi kebijakan tersebut.

Trump juga pernah mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Selain itu, masih ada sejumlah kebijakan kontroversial pemerintah AS di bawah kepemimpinan Donald Trump. Berikut daftarnya:

1. Akui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel

Pada 6 Desember 2017, AS mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Atas hal ini, Trump mengatakan, pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel merupakan hal yang tepat untuk dilakukan.

"Israel adalah negara yang berdaulat dengan hak seperti negara berdaulat lainnya untuk menentukan ibu kotanya sendiri," kata Trump dalam pidatonya di Gedung Putih, seperti dilansir dari AFP.

Dikutip dari Kompas.com, 6 Desember 2017, pengumuman itu  sebagai langkah memenuhi janji kampanyenya untuk memindahkan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Hal itu memicu kontroversi lantaran Israel dan Palestina mengklaim kota suci tersebut sebagai ibu kota mereka.

Status final Yerusalem selalu menjadi salah satu hal tersulit dan sensitif dalam konflik Israel dan Palestina.

Jika AS mendeklarasikan Yerusalem sebagai ibu kota Israel, hal itu seakan menjawab pertanyaan tersebut secara sepihak.

Padahal, masalah tersebut akan berbenturan dengan konsesus internasional mengenai kota suci itu.

2. Bangun tembok di perbatasan Meksiko

Kebijakan Trump untuk membangun tembok perbatasan AS-Meksiko juga menuai pro dan kontra. 

Dikutip dari Kompas.com, 21 Januari 2018, Trump telah berjanji bakal membangun tembok di perbatasan AS-Meksiko, dan berkoar bakal membuat Meksiko membayarnya.

Namun, dalam kenyataannya, Trump membutuhkan dana hingga 15 miliar dolar AS, sekitar Rp 12,2 triliun, untuk membangun tembok.

Rencana Trump menuai kontra dari Demokrat dan Republik karena dianggap bisa mengancam lingkungan, dan melanggar hak pemilik tanah.

3. Cekal 7 negara

Trump juga menandatangani perintah eksekutif untuk membatasi laju pengungsi dari sejumlah negara Islam ke AS.

Dia mengaku, keputusan tersebut guna perlindungan AS dari ancaman masuknya kelompok radikal.

Dalam keputusan tersebut, AS bakal menangguhkan permintaan suaka dari para pengungsi.

Trump juga melarang tujuh negara, Irak, Suriah, Iran, Libya, Somalia, Sudan, dan Yaman untuk diterbitkan visanya selama 90 hari.

Trump berpendapat ketujuh negara tersebut menjadi basis kelompok ekstremis.

"Keputusan tersebut dibuat demi mempertahankan keamanan negara ini. Saya tidak memperbincangkan agama apapun," kata Trump di pernyataan resminya.

4. Perang dagang

Trump menggoyang ekonomi global dengan menyulut perang dagang.

Pemerintah AS menaikkan tarif bea masuk impor produk China seperti impor baja dan alumunium.

Donald Trump membidik China karena dianggap selama ini perdagangan antara AS dengan negara tersebut berat sebelah.

Dikutip dari Kompas.com, 15 Maret 2018, jumlah barang yang akan terkena tarif impor bisa mencapai 100 produk.

Potensi yang bisa didapat AS dari penarikan tarif impor baru ini mencapai 600 miliar dollar AS.

Bukan itu saja. Kabinet Trump juga mempertimbangkan untuk membatasi investasi perusahaan China di AS dengan alasan keamanan.

Dalam paket kebijakan baru ini, AS juga akan memperketat izin visa turis China ke AS.

5. Larang produk Huawei di AS

Trump juga menabuh genderang perang terhadap raksasa teknologi asal China, Huawei.

Pemerintah AS meminta Chief Financial Officer (CFO) Huawei, Wanzhou Meng ditangkap kepolisian Kanada pada Sabtu, (1/12/2018) minggu lalu.

Wanzhou diamankan petugas kepolisian saat transit di bandara Vancouver, Kanada.

Anak dari pendiri Huawei, Ren Zhengfei itu ditangkap dengan tuduhan melanggar penerapan sanksi ekonomi AS terhadap Iran.

Penangkapan tersebut merupakan upaya menuntut perusahaan Huawei dan Meng atas dugaan pencucian uang, penipuan bank, dan mencuri kerahasiaan dagang.

Dikutip dari Kompas.com, 6 Desember 2018, pada Februari 2018 lalu, FBI dan CIA mengimbau warga Amerika Serikat untuk tidak menggunakan peralatan yang dibuat oleh Huawei dan ZTE.

Kedua lembaga ini mencurigai adanya penyalahgunaan perangkat buatan Huawei dan ZTE yang digunakan untuk memata-matai.

Ketegangan antara AS dengan Huawei berlanjut dengan aturan pemblokiran terhadap produk-produk buatan China pada Mei 2019.

Salah satu dampaknya, Google menarik lisensi Android dari ponsel Huawei.

(Sumber:Kompas.com/ Ardi Priyatno Utomo, Veronika Yasinta, Yudha Pratomo | Editor: Ardi Priyatno Utomo, Veronika Yasinta, Glori K. Wadrianto, Reska K. Nistanto, Aprilia Ika)