Dampak Revolusi Kemerdekaan bagi Masyarakat Indonesia

KOMPAS.com - Revolusi Kemerdekaan adalah masa setelah Indonesia merdeka pada 1945 hingga Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada 1949.

Sepanjang masa Revolusi Kemerdekaan berlangsung, telah terjadi cukup banyak pemberontakan di Indonesia, seperti pemberontakan Darul Islam, Agresi Militer Belanda I, dan Agresi Militer Belanda II.

Peristiwa-peristiwa ini tentu memberi dampak tersendiri.

Lalu, apa dampak Revolusi Kemerdekaan bagi masyarakat Indonesia?

Baca juga: Peristiwa-peristiwa yang Terjadi pada Masa Revolusi Kemerdekaan

Korban jiwa berjatuhan

Revolusi Kemerdekaan yang terjadi dalam kurun waktu 1945 hingga 1949, menjadi periode penting bagi bangsa Indonesia.

Pada masa ini, Indonesia pada akhirnya berhasil menyatakan kemerdekaannya dari jeratan penjajah.

Kendati begitu, Indonesia tidak langsung begitu saja terlepas dari jeratan penjajah, khususnya Belanda.

Upaya Belanda untuk kembali menguasai Indonesia terus dilakukan dengan melakukan berbagai serangan, seperti Agresi Militer Belanda I (1947) dan Agresi Militer Belanda II (1948).

Tidak hanya itu, pemberontakan komunis (1948) dan pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII).

Dari agresi dan pemberontakan-pemberontakan ini dapat diketahui bahwa jumlah korban jiwa yang berjatuhan cukup banyak.

Meskipun tidak ada data akurat terkait jumlah korban jiwa, tetapi nyawa penduduk Indonesia yang melayang dalam gerakan Revolusi Indonesia diperkirakan mencapai 45.000 hingga 100.000.

Rakyat sipil yang meninggal diperkirakan sekitar 25.000 hingga 100.000 jiwa, sedangkan Belanda kehilangan lebih dari 5.000 tentaranya.

Gerakan Revolusi Nasional Indonesia atau Revolusi Kemerdekaan juga memberikan dampak langsung terhadap kondisi ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia.

Di antaranya, yaitu kekurangan bahan makanan dan bahan bakar.

Baca juga: Demokrasi Indonesia Masa Revolusi Kemerdekaan (1945-1949)

Memperkenalkan sistem pemerintahan baru

Pada masa berlangsungnya Revolusi Kemerdekaan, Indonesia sempat menerapkan sistem pemerintahan baru, yaitu sistem parlementer.

Hal ini tercantum dalam Maklumat 3 November 1945, yang berisikan memberi kesempatan kepada rakyat untuk membentuk partai-partai politik.

Harapannya, dengan keberadaan partai-partai politik ini dapat membuat masyarakat Indonesia lebih mudah diatur.

Baca juga: Pengertian Demokrasi Pancasila Menurut Para Ahli

Melaksanakan demokrasi

Pada masa Revolusi Kemerdekaan, pelaksanaan demokrasi terbilang terbatas.

Kekuasaan eksekutif dipegang langsung oleh Presiden, yaitu Soekarno, yang bisa membentuk kabinetnya sendiri.

Sementara itu, Indonesia masih belum memiliki Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam unsur legislatif.

Fungsi legislatif diambil alih oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang membantu tugas Presiden.

Selama pelaksanaan demokrasi berlangsung, partai-partai politik tumbuh dan berkembang dengan cepat.

Fungsi utama dari parpol ialah ikut serta memenangkan revolusi kemerdekaan dengan cara menanamkan kesadaran untuk bernegara dan semangat anti-penjajahan.

Referensi:

• Kahin, George McTurnan. (1952). Nationalism and Revolution in Indonesia. New York: Cornell University Press.