Apa Kaitan Kebijakan Ekstirpasi dengan Pelayaran Hongi?

KOMPAS.com - Sejak menginjakkan kaki di Indonesia pada awal abad ke-17, VOC membentuk sejumlah kebijakan.

Dalam bidang ekonomi, kebijakan VOC dibuat untuk memuluskan monopolinya di Indonesia, sehingga sangat merugikan rakyat.

Di antara kebijakan VOC di bidang ekonomi adalah hak Ekstirpasi dan Pelayaran Hongi.

Lantas, apa yang dimaksud dengan hak atau kebijakan Ekstirpasi dan apa kaitannya dengan Pelayaran Hongi?

Baca juga: Kebijakan-kebijakan VOC di Bidang Ekonomi

Hak Esktirpasi dan Pelayaran Hongi

Kebijakan Ekstirpasi adalah hak yang dimiliki VOC untuk menebang atau memusnahkan tanaman rempah-rempah saat hasil produksinya melebihi ketentuan.

Tujuan utama dari penerapan hak ekstirpasi ini adalah untuk mencegah harga rempah-rempah merosot di pasaran.

Sedangkan Pelayaran Hongi atau Hongitochten adalah kebijakan ekonomi VOC untuk mengawasi tindakan monopoli perdagangan rempah-rempah.

Selain itu, Pelayaran Hongi juga bertujuan untuk mencegah penyelundupan hasil bumi ke pihak lain selain VOC.

Pelayaran ini dilakukan VOC dengan menggunakan perahu kora-kora (perahu kecil) dan senjata lengkap.

Alasan utama VOC menerapkan Pelayaran Hongi karena keterbatasan akses masuk ke Maluku yang mana merupakan daerah penghasil rempah-rempah.

Baca juga: Pelayaran Hongi: Tujuan dan Dampaknya

Kaitan kebijakan Ekstirpasi dan Pelayaran Hongi

VOC menerapkan kebijakan Ekstirpasi dan Pelayaran Hongi di Maluku sejak awal abad ke-17.

Kebijakan Ekstirpasi dan Pelayaran Hongi pertama kali dilakukan pada 1625, saat armada VOC melakukan patroli menggunakan perahu kora-kora dan memusnahkan beribu-ribu pohon cengkih milik rakyat Hoamoal.

Dua kebijakan ini dilakukan secara beriringan. Pasalnya, apabila ditemukan pelanggaran ketika VOC melakukan Pelayaran Hongi, maka para pelanggar akan dikenai hukuman Ekstirpasi.

Dalam kebijakan Ekstirpasi, hukuman berupa pembinasaan tanaman rempah-rempah, sementara petani yang melanggar peraturan monopoli akan disiksa atau dibunuh.

Rakyat Maluku pun terus mengalami penderitaan akibat dua kebijakan VOC ini.

Referensi:

• Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto (Eds). (2008). Sejarah Nasional Indonesia IV: Kemunculan Penjajahan di Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.