Gerakan Aceh Merdeka: Latar Belakang, Perkembangan, dan Penyelesaian

KOMPAS.com - Gerakan Aceh Merdeka atau GAM adalah gerakan separatisme bersenjata yng bertujuan agar Aceh terlepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

GAM dibentuk pada 4 Desember 1976 dan dipimpin oleh Hasan di Tirto.

Akibat adanya perbedaan keinginan antara pemerintah RI dan GAM, konflik yang terjadi sejak 1976 hingga 2005 ini telah menjatuhkan hampir 15.000 jiwa.

Organisasi tersebut membubarkan gerakan separatisnya setelah terjadi Perjanjian Damai 2005 dengan pemerintah Indonesia. 

GAM kemudian berganti nama menjadi Komite Peralihan Aceh. 

Baca juga: Insiden Hotel Yamato, Perobekan Bendera Belanda di Surabaya

Penyebab

Konflik yang terjadi di Aceh disebabkan oleh beberapa hal, yaitu perbedaan pendapat tentang hukum Islam, ketidakpuasan atas distribusi sumber daya alam Aceh, dan peningkatan jumlah orang Jawa di Aceh.

Dalam konflik tersebut, GAM melalui tiga tahapan, yaitu tahun 1977, 1989, dan 1998.

Sebelumnya, pada 4 Desember 1976, pemimpin GAM, Hasan di Tiro bersama beberapa pengikutnya melayangkan perlawanan terhadap pemerintah RI.

Perlawanan tersebut mereka lakukan di perbukitan Halimon di kawasan Kabupaten Pidie. 

Sejak saat itu, konflik antara pemerintah RI dengan GAM terus berlangsung.

Baca juga: Keluarnya Indonesia dari PBB pada 1965

Perkembangan

1977

GAM pertama kali mengibarkan bendera perang dengan melakukan gerilya. 

Namun, pemerintah pusat berhasil menetralisir kelompok tersebut. GAM mengalami kegagalan dalam perang gerilya. 

1989 

Pada 1989, GAM memperbarui aktivitasnya. GAM didukung oleh Libya dan Iran dengan mengerahkan sekitar 1.000 tentara. 

Pelatihan yang diberi dari luar negeri ini berarti bahwa tentara GAM sudah jauh lebih tertata dan terlatih dengan baik. 

Melalui ancaman terbaru ini, Aceh dinyatakan sebagai Daerah Operasi Militer Khusus (DOM). 

Desa-desa yang diduga menampung para anggota GAM dibakar dan anggota keluarga tersangka diculik dan disiksa. 

Diyakini terdapat 7.000 pelanggaran hak asasi manusia terjadi selama DOM berlangsung. 

1998 

Tahun 1998, Soeharto mundur dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia. Kedudukannya kemudian digantikan oleh Presiden Jusuf Habibie. 

Semasa kepemimpinannya, Habibie menarik pasukan dari Aceh untuk memberi ruang bagi GAM dalam membangun kembali organisasinya.

Namun, pada 1999, kekerasan justru semakin meningkat. 

GAM memberontak terhadap pejabat pemerintah dan penduduk Jawa yang didukung oleh penyelundupan senjata besar-besaran dari Thailand oleh GAM. 

Kemudian, memasuki tahun 2002, kekuatan militer dan polisi di Aceh juga berkembang menjadi kurang lebih sebanyak 30.000.

Setahun kemudian, jumlahnya melonjak menjadi 50.000.

Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh GAM mengakibatkan beberapa ribu kematian warga sipil.

Untuk mengatasi GAM, pemerintah melancarkan serangan besar-besaran tahun 2003 di Aceh, di mana keberhasilan semakin terlihat. 

Baca juga: Ali Sastroamidjojo: Karier, Peran, dan Kiprahnya

Penyelesaian

Pada 26 Desember 2004, bencana gempa bumi dan tsunami besar menimpa Aceh.

Kejadian ini memaksa para pihak yang bertikai untuk kembali ke meja perundingan atas inisiasi dan mediasi oleh pihak internasional.

Selanjutnya, tanggal 27 Februari 2005, pihak GAM dan pemerintah RI memulai tahap perundingan di Vantaa, Finlandia.

Pada 17 Juli 2005, setelah berunding selama 25 hari, tim perunding Indonesia berhasil mencapai kesepakatan damai dengan GAM di Vantta, Finlandia.

Penandatanganan kesepakatan damai dilangsungkan pada 15 Agustus 2005. 

Proses perdamaian selanjutnya dipantau oleh tim yang bernama Aceh Monitoring Mission (AMM) yang beranggotakan lima negara ASEAN. 

Semua senjata GAM yang berjumlah 840 diserahkan kepada AMM pada 19 Desember 2005. 

Kemudian, pada 27 Desember, GAM melalui juru bicara militernya, Sofyan Dawood, menyatakan bahwa sayap militer Tentara Neugara Aceh (TNA) telah dibubarkan secara formal.