Museum Perumusan Naskah Proklamasi: Sejarah, Perkembangan, dan Isinya

Pada tahun 1947, gedung ini berubah fungsi menjadi kediaman resmi Duta Besar Kerajaan Inggris.

Terjadinya aksi nasionalisasi terhadap bangsa asing ini membuat pemerintah berniat untuk mengambil alih gedung tersebut.

Gedung ini kemudian diserahkan kepada Departemen Keuangan dan dikelola oleh PT. Asuransi Jiwasraya.

Pada 1961, gedung ini kemudian dikontrak oleh Kedutaan Inggris selama 20 tahun, sampai tahun 1981.

Sebenarnya, sejak tahun 1976, Indonesia sudah berusaha untuk menjadikan gedung tersebut sebagai gedung monumen bersejarah.

Pada tanggal 25 November 1980, diadakan rapat Koordinasi Bidang Kesra Departemen Dalam Negeri dan Pemda DKI Jakarta.

Hasil dari rapat tersebut memutuskan bahwa gedung ini akan dijadikan Monumen Sejarah Indonesia.

Keputusan ini juga didukung dan diterima oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang kemudian disahkan pada tanggal 28 Desember 1981.

Pengertian museum berdasarkan peraturan pemerintah No. 66 Tahun 2015 adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menerima gedung tersebut dari PT Asuransi Jiwasraya dengan penggantian uang anggaran Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Dalam beberapa waktu, gedung ini dikelola lebih dulu oleh Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan DKI Jakarta.

Lalu, pada tahun 1984, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. DR. Nugroho Notosusanto memberikan perintah kepada Direktur Permuseuman untuk segera merealisir gedung bersejarah ini menjadi Museum Perumusan Naskah Proklamasi.

Sampai akhirnya pada 26 Maret 1987, gedung ini diberikan kepada Direktorat Permuseuman dan dijadikan Museum Perumusan Naskah Proklamasi.

Ruangan

Di dalam Museum Proklamasi ini terdapat empat ruangan, yaitu:

• Ruang Pertama

Ruang ini menjadi tempat peristiwa bersejarah pertama dalam persiapan Perumusan Naskah Proklamasi Indonesia.