Dampak Negatif Politik Etis

KOMPAS.com - Politik Etis disebut sebagai politik balas budi yang akan membawa banyak dampak positif bagi masyarakat Indonesia. Akan tetapi, pada kenyataannya tidak sepenuhnya benar.

Selain membawa manfaaat, kebijakan yang dicetuskan Van Deventer ini juga membawa dampak negatif bagi masyarakat Indonesia.

Dampak negatif umumnya disebabkan oleh adanya penyimpangan Politik Etis selama pelaksanaannya.

Pihak yang dirugikan dari dampak negatif kebijakan Politik Etis utamanya adalah rakyat dari golongan bawah.

Politik Etis memiliki tiga program, yakni irigasi, emigrasi, dan edukasi, yang bertujuan memperbaiki kehidupan pribumi.

Berikut ini dampak negatif tiga program Politik Etis bagi Indonesia.

Irigasi

Seharusnya, tujuan dari adanya program irigasi pada Politik Etis adalah untuk mengairi sawah-sawah pribumi.

Dengan adanya pengairan, pribumi diharapkan dapat lebih mudah mengolah sawah dan perkebunan mereka.

Pada akhirnya, perbaikan fasilitas di bidang pertanian diharapkan memajukan kesejahteraan pribumi.

Namun, kenyataannya tidak demikian. Program irigasi banyak digunakan untuk mengairi perkebunan-perkebunan milik swasta yang kebanyakan masih dikuasai orang-orang Belanda.

Hanya sebagian kecil pribumi yang dapat menikmati hasil program irigasi Politik Etis. Misalnya, mereka yang tinggal di daerah perkebunan gula karena tanahnya disewa atas dasar rotasi.

Emigrasi

Emigrasi dilakukan agar pertumbuhan penduduk di daerah koloni Hindia Belanda merata, tidak hanya berpusat di Jawa.

Namun, di balik program ini ada kepentingan ekonomi terselubung yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda.

Program emigrasi semata-mata hanya untuk memenuhi tenaga kerja di tempat baru.

Upaya persebaran penduduk pada saat itu juga tidak diimbangi dengan pertambahan luas lahan pertanian.

Akibatnya, pribumi hanya dimanfaatkan menjadi tenaga kerja di perkebunan-perkebunan dan lahan baru yang dibuka pemerintah Hindia Belanda.

Edukasi

Program edukasi bertujuan untuk memajukan pribumi dengan cara memberikan pendidikan ala Barat.

Namun, program pendidikan ternyata ditujukan agar pemerintah Hindia Belanda mendapatkan tenaga kerja berpendidikan yang murah untuk ditempatkan di birokrasi pemerintahan.

Program edukasi juga dilakukan secara selektif dan diskriminatif. Pada akhirnya, hanya golongan orang Eropa, Timur Asing, serta priayi yang mendapatkan kesempatan memperoleh pendidikan.

Walaupun pelaksanaan Politik Etis tidak sepenuhnya menguntungkan rakyat Indonesia, kebijakan ini, khususnya program pendidikan, mampu membuka pikiran rakyat.

Melalui kesempatan pendidikan yang diperoleh, lahir golongan terpelajar yang mempelopori pergerakan untuk melawan kolonialisme.

Referensi:

• Nastiti Muhasabah, Subaryana, YB Jurahman. (2021). Politik Etis dan Pengaruhnya terhadap Pekembangan Politik di Hindia Belanda. RINONTJE: Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah, 2(1).