Apa Bentuk Dukungan Australia terhadap Kemerdekaan Indonesia?

Kendati demikian, jauh sebelum itu, Australia telah menjadi salah satu pendukung utama RI dalam mempertahankan kemerdekaan dari rongrongan bangsa Belanda.

Peran Australia dalam perjuangan Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan sangat besar.

Berikut ini wujud dukungan Australia terhadap kemerdekaan Indonesia.

Peristiwa Black Armada

Ketika proklamasi dikumandangkan pada 17 Agustus 1945, Belanda menolak mengakui kemerdekaan Indonesia.

Belanda bahkan berusaha menegaskan kembali kekuasaannya atas Indonesia. Sikap Belanda itulah yang melatarbelakangi peristiwa Black Armada.

Black Armada atau Armada Hitam merujuk pada kapal dagang dan militer milik Belanda yang diboikot oleh pelabuhan-pelabuhan di Australia.

Dalam peristiwa ini, serikat pekerja di Australia memboikot ratusan kapal Belanda yang hendak membawa suplai logistik militer ke Indonesia.

Pemerintah Australia bahkan menyatakan pihaknya tidak akan memfasilitasi upaya Belanda menindas Indonesia.

Peristiwa Black Armada terjadi di pelabuhan-pelabuhan Australia, seperti di Sydney, Brisbane, dan Melbourne, dan masih banyak lainnya.

Peristiwa Black Armada berlangsung sejak September 1945 hingga Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada Desember 1945.

Mengajukan masalah Indonesia-Belanda kepada DK PBB

Pada 21 Juli 1947, Agresi Militer Belanda I mulai dilancarkan sebagai langkah Belanda untuk kembali menduduki Indonesia.

Pada 31 Juli 1947, Bersama India, Australia mengajukan masalah Indonesia-Belanda untuk dimasukkan dalam agenda Dewan Keamanan (DK) PBB.

DK PBB segera menanggapi laporan Australia dan India dengan mengeluarkan resolusi terhadap konflik Indonesia-Belanda pada tanggal 1 Agustus 1947.

DK PBB mengajak kedua pihak bertikai untuk menghentikan tembak-menembak dan menyelesaikan masalah melalui arbitrase atau cara damai yang lain.

Agresi Militer Belanda I diakhiri pada 5 Agustus 1947, yang kemudian diikuti dengan perundingan antara Indonesia dan Belanda di sidang DK PBB pada 14 Agustus 1947.

Menjadi wakil Indonesia dalam KTN

Peran Australia dalam mendukung kemerdekaan RI berlanjut ketika PBB membentuk Komisi Tiga Negara (KTN) atau Komite Jasa Baik pada 26 Agustus 1947.

KTN memiliki tiga negara anggota yang dipilih oleh Indonesia dan Belanda, yaitu Amerika Serikat (AS), Australia, dan Belgia.

Dalam KTN, Australia menjadi wakil Indonesia, Belgia merupakan pilihan Belanda, sementara AS adalah pihak penengah.

Pada 20 Oktober 1947, tiga negara tersebut mengadakan pertemuan di Sydney, Australia, untuk membahas lebih lanjut terkait tugas KTN.

Dalam pertemuan ini, Amerika Serikat mengirim perwakilannya, Dr. Frank Graham, sementara Australia diwakili oleh Richard C. Kirby, dan Belgia diwakili oleh Paul van Zeeland.

Pertemuan di Sydney menyatakan bahwa salah satu tugas utama KTN adalah menyelesaikan sengketa antara Indonesia dan Belanda secara damai.

KTN kemudian mempertemukan kembali Indonesia dan Belanda dalam Perundingan Renville.

Selain Richard C. Kirby, tokoh Australia yang mendukung kemerdekaan Indonesia adalah Thomas Kingston Critchley, yang diketahui dekat dengan Mohammad Hatta.