Bank Indonesia: Sejarah, Fungsi, dan Tugasnya

Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 1999, Bank Indonesia telah disahkan pada tanggal 17 Mei 1999.

Sejarah 

Pada tahun 1828, Belanda menerbitkan hak Oktroi (Hak Istimewa) untuk membentuk De Javasche Bank (DJB) guna mengatasi permasalahan ekonomi dan keuangan yang menimpa Koloni Hindia Belanda yang muncul setelah VOC bangkrut. 

DJB dibentuk sebagai bank sirkulasi yang bertujuan untuk melakukan reformasi keuangan dan menerapkan sistem moneter yang seragam di wilayah Hindia Belanda. 

Selama masa Oktroi, DJB berhasil menyelesaikan permasalahan moneter, khususnya permasalahan terkait munculnya mata uang specie (uang tembaga) secara berlebihan. 

DJB juga menerapkan standar nilai tukar emas (gold-exchange standard). 

Namun pada masa Perang Dunia I, Belanda harus menghentikan secara sementara penerapan nilai tukar emas karena cadangan emas di Eropa mengalami penipisan. 

Oleh karena itu, Belanda pun mengubah secara drastis tata kelola DJB dengan menerbitkan UU DJB pada 1922. 

Salah satu isi dari undang-undang tersebut adalah memperkenalkan fungsi baru untuk DJB, sebagai agen fiskal atau pemegang kas umum pemerintahan kolonial. 

Akan tetapi, tata kelola DJB cenderung tidak mengalami perubahan sampai akhirnya Pemerintahan Revolusi Indonesia mengambil alih DJB dan mengubahnya menjadi Bank Indonesia pada 1952. 

Bank Indonesia terbentuk pada era prakemerdekaan, yaitu tahun 1953. 

Undang-undang Pokok Bank Indonesia menetapkan pendirian Bank Indonesia sebagai pengganti dari De Javasche Bank sebagai bank sentral.

Pada masa demokrasi terpimpin pemerintah Indonesia juga menggabungkan bank-bank negara ke dalam satu bank sentral yang tidak hanya terjadi dalam bidang politik dan militer, bank tersebut bernama Bank Tunggal Milik Negara.

Tugas-tugas yang dilakukan oleh DJB kala itu antara lain:

1. Mengeluarkan dan mengedarkan uang kertas
2. Mendiskontokan wesel, surat utang jangka pendek, dan obligasi negara.
3. Menjadi kasir pemerintah.
4. Menyimpan dan menguasai dana-dana devisa.
5. Bertindak sebagai pusat kliring sejak 1909.

Keberadaan Javasche Bank sendiri baru diakui sebagai bank sentral setelah Pemerintah Indonesia berunding dengan Belanda melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 1949.

Pengesahan Bank Indonesia diikuti dengan terbitnya Undang-undang No.23 Tahun 1999. 

Fungsi 

Bank Indonesia telah ditetapkan menjadi bank sentral yang independen melalui Undang-undang No.23 Tahun 1999. 

Pada Undang-undang dasar Tahun 1945 pasal 23D dikatakan bahwa Bank Indonesia memiliki susunan, kedudukan, kewenangan, dan tanggung jawab yang mandiri, tanpa campur tangan siapapun. 

Melalui undang-undang tersebut, fungsi dari Bank Indonesia pun sudah ditetapkan. 

Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan dari nilai rupiah.

Kestabilan dari nilai rupiah memiliki dua aspek:

• Kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa.
• Kestabilan terhadap mata uang negara lain. 

Aspek pertama digunakan untuk menunjukkan laju perkembangan inflasi.

Aspek kedua digunakan untuk menunjukkan perkembangan dari nilai tukar rupiah pada mata uang negara lain. 

Dengan demikian, tercapai atau tidaknya fungsi dari Bank Indonesia dapat dipantau dengan lebih mudah melalui dua aspek tersebut. 

Tugas Bank Indonesia 

Untuk bisa mencapai tujuannya, Bank Indonesia memiliki tiga tugas yang berdasar pada tiga pilar utama, yaitu:

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter: kebijakan terkait suku bunga bank dan surat-surat berharga.
2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran: munculnya sistem pembayaran yang bervariasi memerlukan pengaturan yang baik.
3. Mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia

Krisis moneter

Pada awal tahun 1998/1999, perekonomian Indonesia mengalami berbagai macam permasalahan. 

Pertama, dunia usaha mulai mengalami kesulitan akibat sangat buruknya kondisi keuangan di berbagai sektor usaha, termasuk perbankan. 

Kedua, kompleks dan besarnya skala permasalahan yang dihadapi mengakibatkan berbagai macam kebijakan yang ditempuh butuh memakan biaya yang besar. 

Ketiga, tingginya tingkat risiko usaha di dalam negeri, khususnya ketidakstabilan kondisi sosial-politik. 

Keempat, perekonomian global, khususnya di negara-negra yang menjadi mitra dagang utama tidak mendukung upaya pemulihan perekonomian di dalam negeri, khususnya kinerja ekspor dan peningkatan arus masuk modal asing. 

• sistem perbankan yang kuat,
• dunia usaha yang dinamis,
• dan kondisi sosial politik yang kondusif bagi berjalannya proses pembangunan. 

Untuk menghadapi krisis ini, pemerintah mengambil beberapa langkah kebijakan guna mengembalikan kestabilan perekomian, yaitu:

Penguatan ekonomi

Setelah melalui berbagai macam permasalahan serta upaya untuk dapat mengembalikan kestabilan ekonomi di Indonesia, menjelang akhir tahun 1998/1999 krisis ekonomi mulai berangsur mereda. 

Perkembangan dari berbagai indikator ekonomi utama telah menunjukkan bahwa kinerja perekonomian telah mulai melewati titik dasar.

Produk Domestik Bruto (PDB) sudah mulai mengalami kenaikan setelah setahun lamanya mengalami kontraksi yang dalam. 

Laju inflasi sejak Oktober 1998 juga telah mulai mengalami penurunan dan nilai tukar rupiah cenderung semakin menguat sehingga dapat mendorong penurunan suku bunga. 

Langkah restrukturisasi yang dilakukan pada perbankan dan utang luar negeri juga mulai menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan sehingga dapat membantu menstabilkan kondisi moneter dan perbankan. 

Kinerja pasar modal mulai mengalami peningkatan sebagai indikasi awal dari mulai membaiknya keyakinan para investor atas prospek baik di perekonomian Indonesia. 

Referensi: 

• Kabinet Reformasi Pembangunan. (1999). Development Reform Cabinet, Republic of Indonesia, 1998-1999. Indonesia: Departemen Penerangan RI. 
• Widyalestari, M. (2011). Bank Indonesia 1953—1968: Upaya menjadi Bank Sentral yang Independen.