Peran Organisasi Nonpemerintah dalam Hubungan Internasional

KOMPAS.com - Organisasi nonpemerintah juga dikenal sebagai lembaga swadaya masyarakat. Terdiri dari kumpulan individu yang berada di sebuah kelompok masyarakat. 

Dalam bahasa asing, organisasi ini akrab disebut NGO (Non-Governmental Organization).

Istilah organisasi nonpemerintah dicetuskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), melalui Piagam PBB artikel Nomor 71. 

Dikutip dari buku International Encyclopedia of Civil Society (2010) karya Helmut Anheir & Stefen Toepler, keberadaan NGO dalam lingkup Hubungan Internasional sudah diakui sejak 1990. 

Awalnya, organisasi ini tidak diterima baik oleh beberapa pihak. Banyak orang menilai bahwa NGO merupakan organisasi yang menentang pemerintah. 

Karena ideologi NGO cukup beragam, serta dibentuk di berbagai negara. Sehingga sebagian pihak khawatir jika NGO dapat menimbulkan konflik internal dalam negeri. 

Guna menepis anggapan negatif tersebut, tiap NGO yang berdiri sebisa mungkin dipastikan untuk bersifat independen, tidak menerima suntikan dana atau terpengaruh dari pihak mana pun.

Baca juga: Apa itu Diplomasi Publik?

Organisasi nonpemerintah tidak mementingkan keuntungan finansial. Namun, lebih fokus pada upaya memperjuangkan hak universal, serta memantau segala kebijakan yang ada di masyarakat. 

Perwakilan NGO (Non-Governmental Organization) di sejumlah negara diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam mengikuti konferensi sidang PBB. 

Kehadiran NGO cukup berperan dan memberi pengaruh baik, yakni sebagai sumber informasi, advokasi kebijakan publik, serta memantau isu kemanusiaan dan lingkungan. 

Sumber informasi 

Organisasi nonpemerintah dianggap sebagai salah satu sumber informasi bagi pemerintah dan PBB. 

Dilansir dari situs Encyclopaedia Britannica, data dan informasi yang diberikan oleh organisasi ini sering kali tidak tersedia di lembaga pemerintah. 

Umumnya, mereka melakukan riset atau penelitian independen di masyarakat lokal. Misalnya, data dan informasi terkait kepuasan masyarakat di kota kecil, terhadap fasilitas publik yang ada. 

Penelitian semacam ini terkadang bisa menjadi acuan maupun evaluasi bagi sejumlah negara, untuk didiskusikan dalam konferensi PBB. 

Baca juga: 5 Tahap Perjanjian Internasional

Advokasi kebijakan publik 

Dalam hubungan internasional, NGO juga berperan untuk mengadvokasi sejumlah kebijakan publik yang berlaku.

Organisasi ini dapat memberi penilaian dan masukan terkait pengembangan implementasi kebijakan publik. 

Contohnya, suatu negara memiliki kebijakan larangan penggunaan ranjau darat. Dalam hal ini, NGO dapat memberi rencana pengembangan kebijakan, seperti berkampanye dan memberi penyuluhan atau bantuan. 

Memantau Hak Asasi Manusia (HAM) dan perlindungan lingkungan 

Lembaga swadaya masyarakat atau organisasi nonpemerintah sangat membantu negara dalam memantau penegakan HAM dan upaya perlindungan lingkungan.

Banyak organisasi yang berfokus pada penyintas dan pemberian bantuan terkait isu kemanusiaan, hingga usaha merawat lingkungan, seperti konservasi hutan dan hewan. 

Lewat organisasi ini, masyarakat merasa lebih dilibatkan dan terbuka terhadap peran individu dalam upaya perlindungan HAM dan hak universal, hingga upaya menjaga lingkungan sekitar dari kerusakan yang disebabkan pihak tidak bertanggung jawab.

Baca juga: Mengapa Setiap Negara Perlu Menjalin Hubungan Internasional?