Apa itu Diplomasi Publik?

KOMPAS.com - Diplomasi publik adalah upaya suatu negara dalam membuka komunikasi atau hubungan langsung ke publik asing. 

Dalam buku Routledge Handbook of Public Diplomacy (2020) karya Nancy Snow dan Nicholas J. Cull, dituliskan bahwa pemahaman diplomasi publik mulai dikenal sekitar 1800.

Eropa menjadi benua pertama yang menggunakan praktik diplomasi publik. 

Pada 1965, diplomasi publik mulai banyak digunakan di luar Benua Eropa. Istilah tersebut makin dipopulerkan oleh mantan diplomat Amerika, Edmund Gullion.

Edmund merupakan tokoh yang menegaskan bahwa diplomasi publik hadir untuk menggantikan istilah propaganda yang terkesan negatif. 

Selain itu, diplomasi publik dikenal pula sebagai langkah sebuah negara untuk mengenalkan kebijakan luar negerinya pada negara luar dan masyarakat asing.

Baca juga: Diplomasi Bilateral dan Multilateral dalam Sengketa Irian Barat

Berdasarkan kegunaannya, diplomasi publik dibagi menjadi dua kategori, yakni komunikasi antarbudaya dan advokasi politik.

Komunikasi antarbudaya 

Dikutip dari Encyclopaedia Britannica, kegunaan diplomasi publik sebagai komunikasi antarbudaya adalah mengenalkan citra sebuah negara ke negara lain. 

Hal ini bersifat positif, karena membantu tiap negara memahami dan mengenal budaya satu sama lain.

Komunikasi antarbudaya dapat dibangun dengan mengenalkan ciri khas kebudayaan yang dimiliki masing-masing negara.

Bentuk diplomasi publik ini turut membantu menguatkan hubungan aliansi maupun kerja sama antarnegara. 

Advokasi politik 

Kegunaan diplomasi publik sebagai advokasi politik adalah memperoleh dukungan dari masyarakat asing. 

Dukungan ini turut membantu meredakan tensi konflik antarnegara yang sedang mengalami permasalahan.

Baca juga: Komunikasi Antarbudaya: Pengertian dan 6 Asumsi Dasarnya

Melalui advokasi politik, negara umumnya menargetkan lembaga swasta, organisasi, atau media asing, untuk menggalang dukungan.

Contohnya, konflik Kuwait pada 1991. Saat itu, Kuwait mendapat serangan militer dari Irak yang berada di bawah pimpinan Saddam Husein. 

Kuwait pun berupaya menggalang perhatian dari masyarakat serta pimpinan Amerika Serikat untuk meminimalisasi serangan Irak.

Akhirnya, Kuwait bekerja sama dengan firma hubungan masyarakat (humas) Amerika Serikat, guna menginformasikan bahwa Kuwait perlu dibebaskan dari kediktatoran Saddam Husein.