Kelebihan dan Kekurangan Sistem Presidensial
KOMPAS.com - Sistem presidensial diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintah di berbagai negara. Contohnya Indonesia serta Amerika Serikat. Setiap sistem pemerintah tentu memiliki kelebihan dan kekurangan, termasuk presidensial.
Presidensial berkaitan dengan pembagian kekuasaan, yakni eksekutif, legislatif, serta yudikatif, dengan menjalankan peran dan wewenangnya masing-masing. Pembagian kekuasaan ini lebih dikenal dengan istilah trias politica.
Menurut Fathur Rahman dalam buku Teori Pemerintahan (2018), sistem presidensial adalah sistem pemerintahan yang kepala negaranya dijabat oleh seorang presiden. Dalam sistem ini, presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan.
Dikutip dari buku Demokrasi dan Sistem Pemerintahan (2021) oleh Marwono, pemegang jabatan eksekutif dalam sistem presidensial tidak bertanggung jawab kepada lembaga legistlatif. Karena legislatif dan eksekutif terpisah dengan peran serta wewenangnya masing-masing.
Baca juga: Sistem Presidensial, Sistem Pemerintah di Indonesia
Kelebihan dan kekurangan sistem presidensial
Sistem pemerintahan mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing, termasuk presidensial. Dalam buku Sistem Pemerintahan Indonesia (2018) karya Rendy Adiwilaga dan kawan-kawan, kelebihan utama sistem presidensial adalah terjaganya stabilitas pemerintahan.
Artinya sistem pemerintahan ini sifatnya lebih stabil, sehingga stabilitas pemerintahan tetap terjaga. Sedangkan kekurangan utama dari presidensial adalah penempatan pejabat eksekutif (presiden) sehingga memiliki kekuasaan yang cukup besar.
Melansir dari buku Bentuk Negara dan Pemerintahan RI (2010) karya Muh. Nur El Ibrahim, sistem presidensial mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan. Berikut penjelasannya dalam bentuk tabel:
| Kelebihan sistem presidensial | Kekurangan sistem presidensial |
| Kejelasan masa jabatan eksekutif dengan jangka waktu tertentu. Contohnya presiden Indonesia bisa menjabat selama lima tahun. | Adanya konflik eksekutif dan legislatif bisa merugikan kedua belah pihak. |
| Program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu. | Masa jabatan presiden yang dibatasi tidak memberi kesempatan untuk melakukan penyesuaian. |
| Legislatif bisa diisi oleh orang luar, termasuk anggota parlemen. | Sistem ini berjalan atas aturan 'pemenang menguasai semua' sehingga sering menimbulkan potensi konflik. |
| Kepala pemerintahan dipilih langsung oleh rakyat sehingga lebih demokratis daripada pemilihan tidak langsung. | Kekuasaan eksekutif ada di luar pengawasan langsung legislatif, dan akhirnya menimbulkan kekuasaan mutlak. |
| Adanya pemisahan kekuasaan berarti pemerintahan dibatasi. | Pembuatan keputusan atau kebijakan publik antara legislatif dan eksekutif sering menghasilkan keputusan tidak tegas serta memakan waktu lama. |
Baca juga: Konflik dan Pergolakan Berkait dengan Sistem Pemerintahan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
