Kompas.com - 09/09/2021, 14:30 WIB
Ilustrasi sistem presidensial KOMPAS.com/Gischa PrameswariIlustrasi sistem presidensial

KOMPAS.comSistem presidensial diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintah di berbagai negara. Contohnya Indonesia serta Amerika Serikat. Setiap sistem pemerintah tentu memiliki kelebihan dan kekurangan, termasuk presidensial. 

Presidensial berkaitan dengan pembagian kekuasaan, yakni eksekutif, legislatif, serta yudikatif, dengan menjalankan peran dan wewenangnya masing-masing. Pembagian kekuasaan ini lebih dikenal dengan istilah trias politica.

Menurut Fathur Rahman dalam buku Teori Pemerintahan (2018), sistem presidensial adalah sistem pemerintahan yang kepala negaranya dijabat oleh seorang presiden. Dalam sistem ini, presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan.

Dikutip dari buku Demokrasi dan Sistem Pemerintahan (2021) oleh Marwono, pemegang jabatan eksekutif dalam sistem presidensial tidak bertanggung jawab kepada lembaga legistlatif. Karena legislatif dan eksekutif terpisah dengan peran serta wewenangnya masing-masing.

Baca juga: Sistem Presidensial, Sistem Pemerintah di Indonesia

Kelebihan dan kekurangan sistem presidensial

Sistem pemerintahan mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing, termasuk presidensial. Dalam buku Sistem Pemerintahan Indonesia (2018) karya Rendy Adiwilaga dan kawan-kawan, kelebihan utama sistem presidensial adalah terjaganya stabilitas pemerintahan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Artinya sistem pemerintahan ini sifatnya lebih stabil, sehingga stabilitas pemerintahan tetap terjaga. Sedangkan kekurangan utama dari presidensial adalah penempatan pejabat eksekutif (presiden) sehingga memiliki kekuasaan yang cukup besar.

Melansir dari buku Bentuk Negara dan Pemerintahan RI (2010) karya Muh. Nur El Ibrahim, sistem presidensial mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan. Berikut penjelasannya dalam bentuk tabel:

Kelebihan sistem presidensial Kekurangan sistem presidensial
Kejelasan masa jabatan eksekutif dengan jangka waktu tertentu. Contohnya presiden Indonesia bisa menjabat selama lima tahun. Adanya konflik eksekutif dan legislatif bisa merugikan kedua belah pihak.
Program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu. Masa jabatan presiden yang dibatasi tidak memberi kesempatan untuk melakukan penyesuaian.
Legislatif bisa diisi oleh orang luar, termasuk anggota parlemen. Sistem ini berjalan atas aturan 'pemenang menguasai semua' sehingga sering menimbulkan potensi konflik.
Kepala pemerintahan dipilih langsung oleh rakyat sehingga lebih demokratis daripada pemilihan tidak langsung. Kekuasaan eksekutif ada di luar pengawasan langsung legislatif, dan akhirnya menimbulkan kekuasaan mutlak.
Adanya pemisahan kekuasaan berarti pemerintahan dibatasi. Pembuatan keputusan atau kebijakan publik antara legislatif dan eksekutif sering menghasilkan keputusan tidak tegas serta memakan waktu lama.

 Baca juga: Konflik dan Pergolakan Berkait dengan Sistem Pemerintahan

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.


26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.