Kondisi Politik Indonesia Pasca Pengakuan Kedaulatan

Kompas.com - 27/10/2020, 15:44 WIB
Suasana Konferensi Meja Bundar yang digelar di Den Haag, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia sebagai negara Republik Indonesia Serikat (RIS). Tanggal 17 Agustus 1950, lima tahun setelah Proklamasi Kemerdekaan, Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). WIKIMEDIA COMMONS/Information Ministry/DavidelitSuasana Konferensi Meja Bundar yang digelar di Den Haag, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia sebagai negara Republik Indonesia Serikat (RIS). Tanggal 17 Agustus 1950, lima tahun setelah Proklamasi Kemerdekaan, Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

KOMPAS.com - Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia menjalankan sistem pemerintahan dan politik secara mandiri tanpa adanya intervensi dari negara lain.

Kondisi politik Indonesia pasca pengakuan kedaulatan sangatlah dinamis. Hal tersebut dikarenakan umur dari negara yang masih muda sehingga menimbulkan gejolak-gejolak politik dalam negri. 

Sistem pemerintahan

Pasca Konferensi Meja Bundar, Indonesia menerapkan sistem pemerintahan federal. Hal tersebut dapat kita ketahui dari berdirinya Republik Indonesia Serikat (RIS) pada 27 Desember 1949.

Pembentukan RIS merupakan salah satu perjanjian yang disepakati oleh Indonesia dan Belanda pada KMB 1949.

Dilansir dari Sejarah Indonesia Modern: 1200-2004 (2005) karya M.C Ricklefs, pemerintahan RIS merupakan bentuk pemerintahan Federal yang dipimpin oleh presiden (Soekarno) sebagai kepala negara dan perdana mentri (Moh.Hatta) sebagai kepala pemerintahan.

Baca juga: Pengakuan Kedaulatan

Berikut merupakan pembagian negara dalam konstitusi RIS :

  • Negara Bagian

Terdapat tujuh negara bagian, yaitu:

  1. Republik Indonesia
  2. Negara Indonesia Timur
  3. Negara Madura
  4. Negara Jawa Timur
  5. Negara Sumatra Selatan
  6. Negara Sumatra Timur
  7. Negara Pasundan
  • Satuan Negara 

Terdapat sembilan satuan negara, sebagai berikut:

  1. Kalimantan Timur
  2. Kalimantan Tenggara
  3. Dayak Besar
  4. Kalimantan Barat
  5. Banjar
  6. Jawa Tengah
  7. Belitung
  8. Riau
  9. Bangka

Pemerintahan RIS hanya berlangsung kurang dari satu tahun (Desember 1949 - Agustus 1950).

Baca juga: Bagaimana Indonesia Diakui Kedaulatannya sebagai Negara?

Hal tersebut dikarenakan bentuk pemerintahan RIS yang membagi Indonesia menjadi negara-negara bagian dianggap tidak sesuai dengan prinsip persatuan dan kesatuan. Pada 1950, RIS diganti dengan pemerintahan NKRI yang menerapkan kontitusi kesatuan.

Halaman:

25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X