Dampak Demokrasi Terpimpin di Berbagai Bidang

Deklarasi Ekonomi (Dekon)

Pemerintah mengeluarkan landasan baru bagi perbaikan ekonomi dengan nama Deklarasi Ekonomi (Dekon) pada 1963.

Tujuannya, untuk menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari imperialisme.

Dalam pelaksanaannya, Dekon ternyata tidak mampu mengatasi kesulitan ekonomi dan masalah inflasi.

Bahkan Dekon justru membuat ekonomi Indonesia stagnan, hal ini karena banyak prinsip-prinsip dasar ekonomi yang diabaikan pemerintah.

Pembangunan proyek mercusuar

Kondisi ekonomi yang buruk juga ditambah dengan pembangunan proyek mercusuar yang memakan banyak biaya.

Proyek mercusuar merupakan proyek pembangunan ibu kota agar mendapat perhatian dari luar negeri.

Selain itu sebagai fasilitas Games of the New Emerging Forces (Ganefo), pemerintah membangun proyek besar seperti gedung DPR, MPR, DPD DKI Jakarta, Gelora Bung Karno, Hotel Indonesia, Jembatan Semanggi, Pembangunan Monumen Nasional (Monas) dan pusat pertokoan Sarinah.

Baca juga: Demokrasi Indonesia Periode Reformasi (1998-sekarang)

Bidang politik

Demokrasi Terpimpin memiliki Kabinet Kerja yang dilantik pada 10 Juli 1959 untuk menggantikan Kabinet Djuanda.

Terdapat tiga program Kabinet Kerja saat itu, yaitu:

1. Masalah sandang dan pangan
2. Keamanan dalam negeri
3. Pengembalian Irian Barat

Selama dipegang Kabinet Kerja terdapat beberapa kebijakan-kebijakan yang diambil, baik dalam maupun luar negeri.

Berikut penjelasannya:

Kebijakan dalam negeri

Terdapat beberapa kebijakan dalam negeri yang dilakukan, di antaranya:

1. Pidato Penemuan Kembali Revolusi Kita menjadi Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).
2. Presiden membentuk DPR-GR setelah sebelumnya menolak RAPBN.
3. Soekarno membentuk MPRS dan DPAS yang dipilih langsung oleh dirinya.
4. Dibentuk Front Nasional sebagai satu-satunya organisasi yang memperjuangkan cita-cita proklamasi dan UUD 1945.
5. Lembaga tinggi negara seperti MPRS, DPR-GR, DPA, Depernas, dan Front Nasional diintegrasikan dan disebut regrouping kabinet.
6. Soekarno ditetapkan sebagai Presiden Seumur Hidup melalui Sidang Umum MPRS 1963.
7. Partai Masyumi dan PSI dibubarkan karena ketuanya terlibat dalam pemberontakan Permesta.
8. Presiden mengambil alih pimpinan tertinggi militer dan membentuk Komando Tertinggi (KOTI).

Baca juga: Karakteristik Demokrasi Periode Orde Baru

Kebijakan luar negeri

Kebijakan luar negeri yang diambil adalah:

1. Politik Mercusuar, pengadaan proyek-proyek besar untuk mengangkat Indonesia menjadi negara yang terkemuka.
2. Politik Poros, Indonesia melaksanakan hubungan istimewa dengan RCC (Poros Jakarta-Peking). Selain itu juga dengan Kamboja, Vietnam Utara, dan Korea Utara.

Sosial dan budaya

Terdapat beberapa hal yang terjadi di bidang sosial dan budaya, di antaranya:

Larangan pedagang asing di luar ibu kota daerah

Pada masa Demokrasi Terpimpin terjadi konflik antar pedagang asing, terutama China.