Karakteristik Demokrasi Periode Orde Baru

• Terjadi kecurangan pada Pemilihan Umum.

Pada masa pemerintahan Orde Baru, Pemilihan Umum telah dilangsungkan sebanyak tujuh kali dengan frekuensi setiap lima tahun sekali secara teratur.

Tetapi kualitas pelaksanaan pemilihan umum masih jauh dari semangat demokrasi. Karena Pemilu tidak melahirkan persaingan sehat, terjadi kecurangan-kecurangan yang sudah menjadi rahasia umum.

• Pelaksanaan hak-hak dasar warga negara lemah.

Dunia internasional sering menyoroti politik Indonesia terkait perwujudan jaminan hak asasi manusia.

Terutama masalah kebebasan pers. Persoalan mendasar adalah selalu ada campur tangan birokrasi yang sangat kuat.

Selama pemerintahan Orde Baru, sejarah pemberangusan surat kabar dan majalah terulang kembali seperti pada masa Orde Lama.

Beberapa media massa dicabut surat ijin penerbitannya atau dibredel. Setelah mengeluarkan laporan investigasi tentang berbagai masalah penyelewengan oleh pejabat-pejabat negara.

Kebebasan berpendapat menjadi tidak ada. Pemerintah melalui aparat keamanan memberikan ruang terbatas kepada masyarakat untuk berpendapat.

Pemberlakuan Undang-undang Subversif membuat posisi pemerintah kuat karena tidak ada kontrol dari rakyat.

Rakyat takut berpendapat mengenai kebijakan yang diambil pemerintah. Pemerintah memenjarakan dan mencekal orang-orang yang mengkritisi kebijakan pemerintah.