Kompas.com - 31/01/2020, 10:00 WIB
Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa kedaulatan tidak bisa lagi ditawar-tawar, hal ini diungkapkan beliau saat meninjau kekuatan TNI yang melakukan penjagaan di wilayah Natuna DOK RAMAYULIS PILIANGPresiden Joko Widodo menegaskan bahwa kedaulatan tidak bisa lagi ditawar-tawar, hal ini diungkapkan beliau saat meninjau kekuatan TNI yang melakukan penjagaan di wilayah Natuna

KOMPAS.com - Setiap bangsa pasti mempunyai kedaulatan masing-masing sesuai jenis teori kedaulatan yang dianutnya.

Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, bangsa Indonesia menganut teori kedaulatan rakyat.

Sejarah kedaulatan di Indonesia

Negara Indonesia adalah negara yang berdaulat artinya bangsa Indonesia memiliki kekuasaan tertinggi untuk mengatur kehidupan rakyat mencapai masyarakat sejahtera adil dan makmur.

Sebelum bangsa Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, penduduk di wilayah nusantara tidak memiliki kedaulatan karena berada di bawah kekuasaan penjajah Belanda dan Jepang.

Pada waktu itu, penduduk menjadi budak atau pekerja kasar untuk para penjajah. Mereka tidak mempunyai kekuasaan untuk menentukan nasib sendiri dan diperlakukan semena-mena.

Para penjajah menerapkan kerja paksa (rodi) pada masa penjajahan Belanda dan kerja paksa (romusha) pada masa penjajahan Jepang.

Setelah penduduk nusantara bangkit melawan penjajah maka terbentuk pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang merdeka dan berdaulat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Maka rakyat Indonesia tidak lagi berada di bawah penjajahan atau kekuasaan pemerintah Belanda dan Jepang.

Bangsa Indonesia memiliki kekuasaan penuh dan bebas melakukan apa saja untuk memenuhi kebutuhan hidup, mencapai tujuan dan cita-cita hidupnya.

Baca juga: Hubungan Dasar Negara dan Konstitusi

Kedaulatan di Indonesia

Bangsa Indonesia menganut kedaulatan rakyat. Berikut ini dasar atau landasan kedaulatan rakyat di Indonesia:

  • Pancasila sila ke-4

Ditunjukkan dalam Pancasila sila ke-4 yang berbunyi "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan".

  • Pembukaan UUD 1945

Bukti lain kedaulatan rakyat di Indonesia dapat ditemukan melalui isi Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 Alinea IV.

Bunyinya, "...disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada...".

Pernyataan tersebut mengandung makna, negara Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat.

Maka, rakyat yang berdaulat atau berkuasa. Sehingga Indonesia memilih demokrasi sebagai landasan kedaulatan negara.

Baca juga: Pengertian Konstitusi

  • UUD 1945 pasal 1 ayat 2

Dalam UUD 1945 Bab I Bentuk dan Kedaulatan, pasal 1 ayat 2 menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar.

Pelaksana kedaulatan di Indonesia menurut UUD 1945 adalah rakyat dan lembaga-lembaga negara yang berfungsi menjalankan tugas-tugas kenegaraan sebagai representasi kedaulatan rakyat.

Lembaga-lembaga negara menurut UUD 1945 adalah:

  1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
  2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
  3. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
  4. Mahkamah Agung (MA)
  5. Mahkamah Konstitusi (MK)
  6. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
  7. Pemerintah Daerah
  8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
  9. Komisi Pemilihan Umum (KPU)
  10. Komisi Yudisial

Pelaksanaan kedaulatan rakyat menurut UUD 1945 inilah sebagai sistem pemerintahan Indonesia.

Jadi, sistem pemerintahan Indonesia adalah pemerintahan yang didasarkan pada kedaulatan rakyat sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945.

Baca juga: Makna Bersikap Sesuai Nilai Pancasila

Selain menganut jenis teori kedaulatan rakyat, bangsa Indonesia juga menganut jenis kedaulatan hukum. Berikut ini dasarnya:

  • UUD 1945 pasal 1 ayat 3

Dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 3 berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum".

Artinya, segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diatur menurut hukum yang berlaku.

Misal, peraturan berlalu lintas di jalan raya diatur oleh peraturan lalu lintas.

  • UUD 1945 pasal 27 ayat 1

Pada UUD 1945 pasal 27 ayat 1 yang menyebutkan "Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya".

Maknanya, setiap warga negara yang ada di wilayah negara Indonesia kedudukannya sama di dalam hukum. Siapa pun yang melanggar hukum akan mendapat sanksi.

Misalnya, rakyat biasa atau keluarga pejabat harus mendapat sanksi bila melanggar hukum, berupa kurungan (penjara) atau denda.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.


Sumber Kemdikbud
Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Contoh Karya Sastra Hikayat

Contoh Karya Sastra Hikayat

Skola
Keuntungan Adanya Perdagangan Antarnegara

Keuntungan Adanya Perdagangan Antarnegara

Skola
Apa yang Dilakukan dalam Membuat Produk dan Iklan Menarik untuk Diekspor?

Apa yang Dilakukan dalam Membuat Produk dan Iklan Menarik untuk Diekspor?

Skola
Pengertian Motif Dekoratif dan Jenisnya

Pengertian Motif Dekoratif dan Jenisnya

Skola
Pengertian Verba Material, Ciri, Struktur, dan Contohnya

Pengertian Verba Material, Ciri, Struktur, dan Contohnya

Skola
Perbedaan Cerita Anekdot dan Humor

Perbedaan Cerita Anekdot dan Humor

Skola
Pengertian Sifat Termometrik dan Contoh

Pengertian Sifat Termometrik dan Contoh

Skola
Sikap dan Tindakan untuk Menciptakan Kedamaian Dunia

Sikap dan Tindakan untuk Menciptakan Kedamaian Dunia

Skola
Dampak jika Tidak Ada Perang di Dunia

Dampak jika Tidak Ada Perang di Dunia

Skola
Contoh Teks Ceramah Singkat

Contoh Teks Ceramah Singkat

Skola
Soal-Soal Akar Pangkat Tiga

Soal-Soal Akar Pangkat Tiga

Skola
Makna Kata Menginspirasi dan Contoh kalimatnya

Makna Kata Menginspirasi dan Contoh kalimatnya

Skola
Manfaat Perdagangan antara Indonesia dengan Negara-Negara Lain

Manfaat Perdagangan antara Indonesia dengan Negara-Negara Lain

Skola
Mengapa Diperlukan Tentara?

Mengapa Diperlukan Tentara?

Skola
Formulasi Bahasa Proposal

Formulasi Bahasa Proposal

Skola
komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.