Sumber Pendapatan Negara dan Pengeluaran Negara

Kompas.com - 04/01/2020, 09:00 WIB
Ilustrasi uang psphotographIlustrasi uang

KOMPAS.com - Sumber pendapatan negara merupakan dana yang diterima negara untuk melakukan pembiayaan pembangunan nasional.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pendapatan negara adalah semua penerimaan yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak serta penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri.

Pendapatan negara

Jenis sumber pendapatan negara terbagi menjadi tiga. Diambil dari situs resmi Direktorat Jenderal Pajak, sumber pendapatan negara tidak hanya dari pajak, melainkan non pajak dan hibah.

  • Penerimaan pajak

Pajak sebagai sumber pendapatan utama dari sebuah negara. Sumber pendapatan negara yang beradal dari pajak terbagi dalam tujuh sektor, yaitu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, pajak ekspor, pajak perdagangan internasional serta bea masuk dan cukai.

Baca juga: APBN Jelang Tutup Tahun: Defisit Bengkak, Penerimaan Loyo

Besaran tarif pajak sudah ditentukan oleh undang-undang perpajakan yang berlaku.

Biasanya pajak dikenakan saat seseorang sudah memiliki penghasilan dengan besaran tertentu.

  • Pendapatan negara non-pajak

Sumber pendapatan negara non pajak terdiri dari keuntungan Badang Usaha Milik Negara (BUMN), pengelolaan sumber daya alam, pinjaman, barang sitaan, percetakan uang atau sumbangan.

Berikut beberapa contohnya:

  1. Sumber penerimaan dari barang-barang yang dikuasai atau milik pemerintah. Barang milik negara yang disewakan kepada pihak swasta, kemudian biaya sewanya masuk dalam kas negara.
  2. Perusahaan yang melakukan monopoli dan oligopoli ekonomi. Salah satu sumber pendapatan negara non pajak adalah keuntungan BUMN. Perusahaan bisa bersifat monopoli berskala besar dan sebagian keuntungannya bisa disisihkan untuk pembiayaan negara.
  3. Harta telantar adalah harta peninggalan yang dianggap tidak ada seorangpun yang mengajukan klaim atas barang itu. Dalam hal ini negara berhak mengumumkan terlebih dahulu, jika tidak ada ahli waris maka harta tersebut menjadi milik negara.
  4. Denda yang dijatuhkan untuk kepentingan umum. Denda ini berupa sitaan atau pembayaran yang telah disepakati. Untuk barang biasanya dilakukan lelang, kemudian hasilnya dimasukkan dalam kas negara.
  5. Retribusi dan iuran. Retribusi sendiri merupakan dana yang dipungut berkaitan dengan jasa negara.

Baca juga: Anies: Penyerapan Anggaran 2019 Meningkat Dibanding Tahun Lalu

  • Hibah

Hibah merupakan pemberian yang diberikan kepada pemerintah tetapi bukan bersifat pinjaman. Hibah bersifat sukarela dan diberikan tanpa ada kontrak khusus.

Dana bantuan yang didapat biasanya diperuntukkan bagi pembiayaan pembangunan.

Selain itu, penerimaan yang berasal dari luar negeri juga masuk dalam pinjaman program atau pinjaman proyek dengan jangka waktu tertentu.

Lembaga internasional yang pernah memberi bantuan pada Indonesia adalah Bank Dunia (World Bank), Asean Development Bank (ADB), dan International Monetary Fund (IMF).

Pengeluaran negara

Pengeluaran negara atau pengeluaran pemerintah merupakan salah satu instrumen dari kebijakan fiskal.

Nenti Simbolon dalam jurnal Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pengeluaran Pemerintah Indonesia (2012), kebijakan fiskal merupakan salah satu instrumen dari kebijakan makroekonomi.

Baca juga: Defisit Anggaran, Faktor, Dampak, dan Cara Mengatasinya

Kebijakan makroekonomi adalah kebijakan dengan tujuan untuk mencapai output yang tinggi dengan laju pertumbuhan yang cepat.

Selain itu untuk mencapai kesempatan kerja yang tinggi, stabilitas harga, serta keseimbangan dalam neraca pembayaran.

Pengeluaran pemerintah di Indonesia terlihat dalam anggaran belanja negara Indonesia. Anggaran pemerintah ini memiliki dampak substansial terhadap perekonomian.

Berikut pengeluaran rutin pemerintah di Indonesia:

  1. Belanja pegawai, yaitu pengeluaran negara untuk keperluan gaji, tunjangan, uang makan, serta biaya lainnya untuk pegawai negeri.
  2. Belanja barang yaitu pengeluaran negara untuk membeli barang yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintah.
  3. Belanja rutin daerah yaitu pengeluaran negara untuk belanja pegawai dan non pegawai pemerintah.
  4. Bunga dan cicilan utang, pengeluaran pemerintah untuk membayar bunga dan cicilan pokok pinjaman baik dari dalam maupun luar negeri.
  5. Subsidi, yaitu pengeluaran untuk berbagai macam subsidi pemerintah untuk masyarakat, misalnya BBM dan listrik.
  6. Berbagai pengeluaran yang bersifat non departemen.

Sedangkan pengeluaran pembangunan adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai proyek pembangunan fisik dan non fisik.

Baca juga: Tarif Listrik 900 VA Batal Naik, Anggaran Subsidi Tak Berubah

Kemudian pembiayaan proyek pada pengeluaran pembangunan juga terdapat komponen pembiayaan rupiah atas pembiayaan departemen atau lembaga.

Pengaruh pengeluaran negara

Ada beberapa sektor yang berpengaruh karena pengeluaran negara, di antaranya:

  • Produksi

Secara langsung atau tidak langsung, pengeluaran negara memengaruhi sektor produksi. Pengeluaran negara juga disebut sebagai faktor produksi lainnya, disamping faktor produksi berupa modal, tenaga kerja, dan manajemen.

Misalnya, pengeluaran negara di bidang pendidikan dan pelatihan maka akan meningkatkan potensi sumber daya manusia (SDM) yang terdidik.

SDM tersebut memperbesar faktor produksi yang berupa tenaga kerja yang dapat dimanfaatkan sektor produksi.

Pemerintah dapat memengaruhi tingkat Gross National Product (GNP) dengan mengubah berbagai faktor yang dapat dipakai dalam produksi, melalui program pengeluaran.

Baca juga: Uang Kertas Pertama di Dunia Lahir di China

  • Distribusi

Secara langsung dan tidak langsung akan berpengaruh terhadap distribusi barang dan jasa. Misalnya pengeluaran anggaran untuk membiayai fasilitas pendidikan, paling tidak akan menambah keterampilan sejumlah orang.

Subsidi yang dikeluarkan pemerintah untuk barang dan jasa akan mempermudah masyarakat yang berdaya beli rendah menjadi bisa membeli.

Pemerintah dapat memengaruhi pola distribusi pendapatan riil melalui penyediaan keuntungan di satu pihak dan pengurangan pendapatan riil dari sektor swasta di lain pihak.

  • Konsumsi

Secara langsung dan tidak langsung, pengeluaran pemerintah dapat mengubah atau memperbaiki pola dan tingkat konsumen masyarakat terhadap barang dan jasa yang disediakan pemerintah atau pasar.

Baca juga: Fakta Pagar Puskesmas Roboh, Habiskan Anggaran Rp 4,2 Miliar hingga Bupati Geram

  • Keseimbangan perekonomian

Dalam kebijakan fiskalnya, pemerintah dapat memperbaiki dan memelihara keseimbangan perekonomian dan meningkatkan pendapatan nasionalnya melalui target Produk Domestik Bruto (PDB).


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X